Sabtu, 28 Desember 2013

Kabupaten dan Kota di Indonesia wajib kelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Terhitung mulai 1 Januari 2014, semua kabupaten dan kota di Indonesia diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

"Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh kabupaten atau kota," kata Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Chandra Budi.
Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2, kata Chandra, adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 UU PDRD, di mana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif PBB-P2 sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen.

Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 persen dari jumlah penerimaan PBB-P2 diwilayahnya. Sementara itu, dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2, maka penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tentu dengan dikelolanya PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota dengan menjadi Pajak Daerah, maka penerimaan PBB-P2 akan 100% masuk ke Kas Kabupaten/Kota tersebut," papar Chandra.

Sebelumnya, pada tahun 2011, hanya Kota Surabaya yang telah mengelola PBB-P2. Kemudian, untuk tahun 2012 ada 17 kabupaten dan kota yang telah mengelola PBB-P2 dan untuk Tahun 2013 ada 105 kabupaten dan kota yang menyatakan kesiapannya mengelola PBB-P2. 

Terakhir, kabupaten/kota yang belum menerima pengalihan PBB-P2 ini yaitu sebanyak 369 kabupaten/kota sudah mempersiapkan diri untuk mengelola PBB-P2 di wilayahnya masing-masing, sehingga diharapkan seluruh kabupaten/kota sudah sepenuhnya mengelola PBB-P2 per 1 Januari 2014. 

(Humas Kemenkeu/ES)

Laporan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan

LAPORAN KEUANGAN HARUS SESUAI STANDAR 

KAJEN – Pembuatan laporan keuangan harus mengacu pada Standar Pembuatan Laporan, yaitu harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tepat dengan peraturan perundang-undangan dan efektifitas atau pengendalian. “Peran SKPD juga sangat diperlukan dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh DPPKD sebagai membuat laporan,” jelas Jariyatna (perwakilan dari BPK) dalam acara Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pemkab. Pekalongan dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah di Aula Lantai 1 Setda Kab. Pekalongan (Selasa, 24/12).
Pada kesempatan tersebut Jariyatna juga menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah, laporan Keuangan tahun 2006 hingga 2012 mengalami peningkatan kebaikan. Menurutnya, secara nasional opini BPK yang WTP semakin naik, baik dalam kepatuhan maupun pengendaliannya. “Jadi, dalam pembuatan laporan untuk meraih WTP memang diperlukan dukungan dari SKPD yang ada,” ujarnya
Tak lupa Jari juga berpesan untuk melakukan kegiatan dengan profesional. “Laporan Keuangan merupakan cerminan dari keseluruhan kegiatan dalam satu tahun, sekaligus memantapkan bahwa laporan keuangan bukan hanya tanggungjawab DPPKD, tetapi juga menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD,” jelasnya. 
Rakor dengan thema “Peran BPK RI dalam Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Pekalongan” tersebut dibuka langsung oleh Bupati  Pekalongan Drs.H.A.Antono, Msi dan dihadiri oleh Tim BPK Jawa Tengah, Sekda Ir.H.Susiyanto, MM, Para Asisten dan SKPD di lingkungan Kabupaten Pekalongan serta diikuti pula oleh Pengurus Barang dan Bendahara masing-masing SKPD.
Bupati Pekalongan dalam sambutannya mengharapkan rapat konsultasi tersebut nantinya dapat menjadi salah satu rujukan dalam mengambil kebijakan di penghujung tahun 2013 ini. Oleh karena itu Bupati berharap semua harus mencermati dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. “Para Pengguna Anggaran dan jajarannya saya harap secara tuntas menyampaikan permasalahan yang ada untuk dipecahkan bersama. Konsultasikan dan tolong jelaskan dengan sebaik-baiknya,” harap Antono.  
Lebih lanjut Bupati memerintahkan agar setelah rakor ini para pengguna Anggaran menindaklanjuti dengan mengadakan rapat internal di masing-masing SKPD untuk menyatukan langkah sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.
Pada kesempatan tersebut Perwakilan dari Tim BPK Jawa Tengah Jariyatna juga  menyampaikan ucapan selamat dan rasa terimakasihnya pada Pemkab. Pekalongan yang sudah berkomitmen tinggi untuk melaksanakan kegiatan di kabupaten Pekalongan dengan benar sesuai aturan main yang ada. “Harapan kami, setelah sesion ini Pemkab Pekalongan mempunyai gambaran dalam pembuatan laporan keuangan dalam jangka pendek ini,” harap Jari. (451h & Her).

 

Randusari potensial untuk budidaya ikan

RANDUSARI, POTENSI BUDIDAYA LELE 

KAJEN – Potensi alam desa Randusari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang berlimpah air membuat desa Randusari sangat potensial untuk budidaya ikan termasuk lele. Hal ini juga didukung dengan pasar yang luar biasa bisa menerima sedikitnya 5 kwintal lele perharinya.

Bupati Pekalongan Drs.H.A.Antono, MSi mengharapkan potensi desa  Randusari yang luar biasa ini bisa dikembangkan untuk budidaya lele dengan harapan 1 KK 1 kolam, sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga, namun tentunya hal tersebut juga tergantung dari keseriusan masyarakatnya. Hal tersebut disampaikan Bupati saat Panen Lele Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya Lele di Desa Randusari – Doro Kamis kemarin (19/12).

Dalam acara yang  juga dihadiri oleh Kepala DKPP Kab. Pekalongan, Kepala DPPK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kab. Pekalongan ini Antono menyampaikan dukungannya pada para pembudidaya ikan lele yang sampai saat ini sudah mencapai 106 kolam. “Ayo bareng-bareng diniati betul untuk anak cucu kita,” ajaknya.

Menurut Pak Mul salah satu anggota Kelompok Budidaya Ikan “Maju Makmur” Desa Randusari, budidaya ikan lele di desa tersebut sangat menguntungkan, berapapun hasilnya dapat terserap oleh pasar. Namun untuk mengembangkan budidaya ini mereka menemui kendala dengan pakan ikan yang masih menggunakan pelet sehingga keuntungan yang diperoleh belum begitu memadai.

Untuk meningkatkan kesejahteraannya, kelompok tani ini berencana membuat pakan alternatif dari bahan ikan laut dan ampas tahu. Bupatipun mendukung hal ini dengan berniat memberikan bantuan berupa alat pembuat pakan dan indukan untuk penetasan sehingga Pokdakan tersebut tidak perlu lagi mendatangkan bibit dari daerah lain. “Asal jelas untuk masyarakat, Insya Allah akan sejahtera. Ayo diniati tenan untuk kesejahteraan masyarakat!,” ujarnya.     (451h & Aan )
sumber

 

Pengobatan Gratis Paguyuban Warga Perkotaan Wiradesa

450 ORANG IKUTI PENGOBATAN GRATIS 

Berangkat dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal dan bentuk solidaritas terhadap sesama, Paguyuban Warga Perkotaan Wiradesa ( PARA PERWIRA) mengadakan pengobatan gratis di klinik Pelita Kasih Kelurahan Gumawang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Eling Budiono selaku ketua penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bhakti sosial non profit yang rutin dilaksanakan setiap menjelang Natal dan Tahun Baru. “ Kegiatan pengobatan gratis ini adalah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Wiradesa”terangnya

Eling menambahkan bahwa pada kesempatan pengobatan ini  kurang lebih sebanyak 450 orang menjadi target kegiatan pengobatan gratis ini, tanpa melihat  suku, etnis tertentu atau dari agama tertentu. “ Kami melakukan bakti sosial ini kepada masyarakat tanpa memperdulikan berasal dari latar belakang atau etnis tertentu dan kami bercita cita setiap tahunnya selalu meningkat yang kami layani ” terang Eling.

Sementara itu salah satu warga Kauman Wiradesa, karbani (42) yang terkena penyakit stroke menyampaikan rasa gembiranya dengan kegiatan ini karena secara tidak langsung membantu meringankan beban bagi warga sekitar yang saat ini sedang sakit.

“ Biaya dokter yang tinggi menjadi alasan teman teman ikut berobat gratis, dan uangnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, dan disamping itu kami mendapat bantuan bingkisan” terang Karbani.

Sementara itu Bupati Pekalongan Drs. Amat Antono, MSi mengungkap rasa terima kasihnya kepada panitia khususnya organisasi PARA PERWIRA atas pengabdiannya kepada masyarakat .” Ini bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang merasa memiliki akan daerahnya sehingga sukarela bersama membangun mensejahterakan daerahnya” terang Bupati

Bupati menambahkan bahwa kegiatan ini juga , bentuk nyata kebersamaan antar  masyarakat, sehingga ia berharap hal baik ini bisa dilakukan secara terus menerus di masa mendatang  hingga kasih sayang antar sesama akan tetap terjaga . “ Ini menjadi semangat untuk saling bersinergi untuk kerukunan serta menjaga kondusifitas lingkungan secara bersama sama “ tandas Bupati.

 

Konsep keamanan Kawasan Tambak Udang Vaname

Kawasan Tambak Butuh Pengaman Khusus

PEKALONGAN – Kawasan tambak udang vaname di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara membutuhkan pengamanan khusus, Selama ini siapa saja bisa keluar masuk kawasan tersebut untuk beraktivitas baik memancing di tambak maupun sekedar melihat-lihat. “Padahal keluar masuknya seseorang ke areal tambak vaname berpengaruh pada produktivitas tambak,” ujar pendamping mitra pembudidaya udang vaname, Muhammad.
Menurut dia, konsep keamanan yang diperlukan adalah membuat satu pintu masuk ke kawasan tambak. Tidak boleh sembarang orang bisa masuk ke kawasan lantaran dikhawatirkan bisa membawa bibit penyakit yang bisa menular ke udang. Keamanan seperti itu, lanjut dia, juga bisa mengantisipasi terjadinya aksi pencurian udang. Kemudian mengurangi terjadinya kerusakan pada sarana dan prasarana tambak.
Bertahap
Pengamanan kawasan tambak udang vaname ini akan diterapkan secara bertahap. Sebab selama ini sudah ada kebiasaan masyarakat untuk memancing ikan di kawasan tambak. Apabila diterapkan secara mutlak di khawatirkan menuai protes,” kata Muhammad. Dia menambahkan, budi daya udang vaname di Degayu dilakukan oleh tiga kelompok tani antara lain Mina Barokah, Sampang Tiga, dan Sido Mulyo. “Dari tiga kelompok tani tersebut terdapat 20 hektare tambak udang vaname yang saat ini sudah mulai tebar benih,” ujarnya.
Untuk tambak udang di kelompok tani Sampang Tiga, lanjut dia, sudah pernah dipanen dengan hasil yang menguntungkan. Dari hasil panen udang vaname itu dia menilai konsep mengelola rob menjadi berkah berhasil, yakni mengarahkan air rob untuk dimanfaatkan ke tambak udang. (40-69)
(SUMBER : SUARA MERDEKA, 23-12-2013)

Peringatan Hari Hak Asasi Se Dunia ke 65,Kota Pekalongan Raih Penghargaan

Kota Pekalongan Raih Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan melalui Asisten I Drs. Slamet Prihantono, MM di Graha Pengayoman Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta (10/12).
Kota Pekalongan bersama dengan Kota Magelang, Salatiga, Kudus menerima penghargaan tersebut pada peringatan Hari Hak Asasi Se Dunia ke 65 dengan tema Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Perempuan dan anak untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Adapun kriteria penilaian berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 tahun 2012 Tentang Parameter HAM dan dalam pembentukan  produk hukum daerah dan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kota/Kabupaten Peduli HAM.
Kabag Humas dan Protokol Kota Pekalongan, Supriyadi SH, MPd di ruang kerjanya Jum’at (20/12) menyebutkan bahwa pemberian penghargaan ini  akan memberikan motivasi kepada pemerintah kota Pekalongan untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, selain itu juga mengukur hasil kinerja pemerintah daerah/kabupaten kota dalam mewujudkan pemanfaatan perlindungan dan pemenuhan HAM.
Ditambahkan menurut Kabag Humas, "Kota Pekalongan meraih penghargaan karena telah berhasil di bidang kesehatan yakni dengan menekan angka kematian ibu hamil dan bayi  sebagai perwujudan Hak Hidup Masyarakat, telah memenuhi Hak atas kesejahteraan dengan tersedianya air bersih bagi masyarakat Kota Pekalongan. meningkatkan perekonomian masyarakat, menurunkan angka rumah tidak layak huni, angka pengangguran dan anak jalanan serta berhasil mengurangi presentasi balita kurang gizi". (Humas & Protokol Kota Pekalongan)
sumber


Mengurai ‘benang ruwet’ pasar tiban di Kota Pekalongan

Pedagang Pasar Tiban di Kota Pekalongan Akan Direlokasi Bertahap

Pekalongan, Info Publik – Guna mengurai ‘benang ruwet’ masalah pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota (Pemkot) setempat berencana akan melakukan relokasi secara bertahap. Diharapkan kedepan tidak ada lagi sebutan pedagang pasar tiban, namun pedagang kaki lima (PKL) yang sudah ada payung hukumnya, sehingga Pemkot bisa membantu memfasilitasi pedagang. Pihak Pemkot Pekalongan sendiri tidak punya keinginan untuk ‘membunuh’ pedagang pasar tiban. 
Hal itu mengemuka pada pertemuan antara Walikota Pekalongan dr HM Basyir Ahmad dengan perwakilan paguyuban pasar Tiban (PASTI) di ruang Kresna, Selasa (24/12) . Walikota didampingi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi & UMKM (Dieprindagkop & UMKM), Supriyono, Satpol PP, Bagian Humas & Protokol, dan para camat Se-Kota Pekalongan. Sedangkan PASTI diwakili oleh Arifianto, Endang Sugianingsih, Kismiadi, Ja’far dan harno.
Pada kesempatantersebut juga dibacakan kesepakatan antara pedagang pasar tiban yang tergabung dalam PASTI bersatu dengan pemkot Pekalongan. Kesepakatan itu antara lain adalah jalan umum tidak boleh untuk aktifitas jual beli atau perdagangan.Namun karena kondisi terpaksa, para pedagang terpaksa melakukanya.
Kedepan PASTI bersatu akan melakukan pendataan seluruh aggota dalam waktu seminggu. “Selain itu aka ada masa transisi sampai dengan akhir Maret 2014,” mendatang, selama ma situ aka nada relokasi secara bertahap,” ujar Kasubag pemberitaan dan kemitraan Media, Arif Karyadi saat membacakan kesepakatan tersebut.
Sebelumnya Kismiadi, salah seorang perwakilan pedagang juga mempertanyakan tempat relokasi yang bisa jadi justru akan menurunkan pendapatan mereka. “Misalnya di Stadion Kraton bisa terbentur dengan event – event dan pertandingan Persip, kami masih bingung dengan masalah ini,” katanya.
Kismiadi berharap agar titik-titik Pasar Tiban tidak seluruhnya direlokasi karena tidak semuanya berada di lokasi yang mengganggu.
Menanggapi hal itu Basyir menegaskan pada prisnsipnya jalan tidak boleh untuk berjualan, tapi pihak Pemkot akan bertahap melakukan penertiban dan mencarikan tempat buat para pedagang. “jika memang ada tempat yang lebih memungkinkan dan tidak mengganggu mengapa itu tidak dilakukan, komitmen kami adalah tidak menyia-nyiakan saudara” ujarnya. 
Selain itu pihak Pemkot pekalongan juga akan terus melakukan evaluasi selama pedagang pasar tiban dipindah tempatnya. “Jika memang setelah pindah penghasilan pedagang menurun ayo kita bahas lagi,” katanya.
Terkait pendataan, Basyir menginginkan hal itu apa adanya. Namun setelah data komplit walaupun ada masa toleransi dia ingin agar pedagang mau mencoba tempat yang baru agar tidak menganggu jalan. “Jika setelah di evaluasi tidak menganggu dan lalu lintas lancar kenapa tidak dilanjutkan,” tandasnya.
Secara gamblang Basyir menyatakan tidak ingin membunuh pasar tiban. Namun setelah pasar tiban ini bisa teratur maka namanya bukan pasar tiban, pedagang kaki lima,” tambahnya. Jika sudah menyandang predikat PKL maka Pemkot pekalongan bisa melakukan langkah-langkah untuk membantu mereka. “Karena kalau PKL aturanya lengkap bahkan ada peraturan Presidenya segala,” lanjut Basyir. (diskominfo/007)
sumber


Napi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 A Pekalongan terlibat bentrok

Sejumlah Napi Di Lapas Pekalongan Terlibat Bentrok 

Sejumlah narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 A Pekalongan, terlibat bentrok dengan napi lainnya pada Sabtu 28 Desember pagi. Meski belum di ketahui secara pasti penyebab bentrokan, puluhan personel kepolisian di siagakan di sekitar lokasi.

Kapolres Pekalongan Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Rifky, kepada Radio Kota Batik mengatakan, saat ini situasi di dalam Lapas dinilai sudah mulai kondusif, meskipun demikian pihaknya tetap melakukan penjagaan ketat.

Namun Kapolres juga masih enggan memberikan keterangan terhadap kejadian bentrokan antar kelompok napi tersebut.

Berdasarkan informasi yang di himpun reporter Radio Kota Batik di sekitar lokasi, bentrokan itu terjadi antara dua penghuni blok berbeda, hal ini di duga dipicu oleh masalah utang piutang antar narapidana.

Sebagian besar penghuni Lapas Pekalongan merupakan narapidana kiriman dari sejumlah Lapas di Jakarta, sehingga tidak menutup kemungkinan masalah itu merupakan bawaan sejak dari Jakarta.

Sementara hingga berita ini di turunkan, belum diketahui jumlah korban akibat bentrokan tersebut, karena para awak media dilarang masuk, bahkan petugas Lapas juga masih enggan memberikan keterangan seputar kejadian pada Sabtu pagi itu.  

lihat video bentrok disini 
sumber

Kantor Kementrian Agama Kota Pekalongan, Kekurangan tenaga penghulu nikah

Kemenag Kota Pekalongan Kekurangan Penghulu 

Kantor Kementrian Agama Kota Pekalongan menyatakan masih kekurangan tenaga penghulu nikah. Jumlah penghulu nikah saat ini baru ada 4 orang yang harus melayani 4 kecamatan.

Kepala Kantor Kementrian Agama setempat, Suratno kepada Radio Kota Batik mengatakan, idealnya jumlah penghulu seharusnya ada 40 orang yaitu 10 penghulu melayani untuk satu kecamatan.

Suratno menjelaskan, pada bulan tertentu seperi bulan Syawal jumlah permohonan nikah cukup banyak, bahkan disetiap kecamatan satu harinya ada 35 pernikahan.

Menurut Suratno, banyaknya permohonan nikah otomatis tidak sebanding dengan jumlah penghulu yang ada saat ini.

Suratno mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan tambahan tenaga penghulu pada Kementrian Agama Pusat, namun hingga saat ini belum terealisasi. Kemungkinan hambatan itu muncul karena keterbatasan anggaran APBN. 
sumber

Gerakan Disiplin Kota tahun 2014, PKL taat aturan

Gerakan Disiplin Kota, Petugas Gabungan Beri Peringatan Pada PKL 

Menyongsong Gerakan Disiplin Kota tahun 2014 mendatang, Petugas gabungan dari Trantib Kecamatan Pekalongan Barat dan Satpol PP mulai melakukan penertiban pada pedagang kaki lima baik yang ada di kawasan yang diizinkan untuk berdagang maupun di kawasan larangan.

Kasi Trantib Kecamatan Pekalongan Barat, Widyatmiko mengatakan melalui surat ini Pemkot kembali melakukan sosialisasi tentang aturan-aturan yang berlaku bagi pedagang dalam menjalankan kegiatan berdagangnya di atas trotoar sehingga mereka kembali diingatkan agar taat dengan aturan tersebut.

Sementara itu, salah seorang pedagang gorengan di kawasan Monumen, Dirman mengaku bahwa dirinya dan pedagang lain di sekitar lokasi itu sudah menempati lokasi yang diizinkan dan tidak melanggar peraturan.

Dirman juga keberatan dengan pembatasan jam buka yang baru diperbolehkan mulai pukul 4 sore hingga 4 pagi. Untuk persiapan segala sesuatunya membutuhkan waktu sekitar satu jam, sehingga dia harus membuka lapaknya lebih awal yaitu jam 3 sore.

Jika buka mulai pukul 4 sore, maka waktunya terlalu sempit karena satu jam lagi sudah maghrib, padahal sore hari menjadi waktu dimana masih banyak pembeli. 
sumber

BI Tarik Uang Kertas Tahun Emisi 1998 dan 1999

BI Tarik Pecahan Uang Kertas Tahun Emisi 1998 dan 1999 

Perwakilan Bank Indonesia Tegal menyatakan akan menarik empat uang kertas pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 tahun emisi 1998 serta uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 tahun emisi 1999.

Uang tersebut bisa ditukarkan menjadi pecahan yang sama dengan tahun emisi baru, di semua bank yang ada di wilayah Pekalongan hingga 30 Desember 2013.

Bandoe Widiarto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, kepada Radio Kota Batik menjelaskan uang lama itu masih bisa ditukarkan hingga 30 Desember 2018, hanya saja penukarannya harus di Bank Indonesia Pusat atau perwakilannya di Tegal.

Bandoe menambahkan, penukaran uang dengan tahun emisi yang lebih baru ini secara rutin dilakukan Bank Indonesia, sebagai upaya untuk mengurangi resiko pemalsuan, serta dengan pertimbangan karena uang pecahan tersebut sudah beredar lama. 
sumber

Perbaikan Jalan Simbang hingga kearah Doro Maret 2014

Pemkab Janji Perbaiki Jalan Simbang Wetan Maret 2014 

Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan menyatakan akan memperbaiki kerusakan jalan di desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, pada bulan Maret 2014 mendatang.

Sebelumnya sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan di Simbang Wetan yang sudah lama mengalami kerusakakan. Bahkan pada Sabtu, 28 Desember 2013, sejumlah warga sampai menanam pohon pisang di tengah jalan tersebut sebagai bentuk protes pada Pemerintah.

Kasie Jalan dan Jembatan Bina Marga Kabupaten Pekalongan, Husni Tamrin kepada Radio Kota Batik menjelaskan, pihaknya akan melakukan perbaikan jalan Simbang Wetan ke arah Doro pada Maret 2014 mendatang.

Pihak Dinas Pekerjaan Umum setempat mengklaim, tahun ini telah melakukan perbaikan jalan di 44 titik yaitu di wilayah Bojong, Kesesi serta Sragi, yang baru selesai seminggu lalu.

Husni Thamrin mengungkapkan, saat ini tim dari Pemkab tengah membahas perbaikan jalan di wilayah Simbang hingga kearah Doro, sekaligus melakukan survey di lokasi tersebut. 
sumber

Ketersediaan stok liquid petroleum gas LPG 3kg aman

Pertamina Jamin Stok LPG 3 Kg di Pekalongan Aman 

PT Pertamina Regional IV Jawa Tengah -DIY menjamin, ketersediaan stok liquid petroleum gas, atau LPG, baik ukuran 3 maupun 12 kilogram di Kota Pekalongan pada akhir tahun, aman. Bahkan untuk LPG 3kg ada tambahan khusus di akhir tahun ini.

Kepada Radio Kota Batik, External Relation Marketing Operation Regional IV Jateng-DIY, Roberth Marchelino Verieza memprediksi hingga akhir tahun mendatang, konsumsi masyarakat dalam menggunakan LPG 3 Kg akan naik antara 8 – 10 persen.

Namun ternyata, prediksi yang dikhawatirkan puncaknya akan terjadi pada perayaan Natal tanggal 25-26 desember kemarin, meleset. Justru kenaikan yang terjadi dibawah prediksi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Meski demikian, suplay tambahan LPG ke berbagai daerah tetap dilakukan, mengingat saat ini telah memasuki musim hujan, dimana kebiasaannya akan terjadi kenaikan konsumsi LPG. Robert menghimbau, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan LPG.

Sebab saat ini, pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah suplay poin atau SPBE yang beroperasi didaerah untuk bisa memenuhi kebutuhan LPG di sekitar Jawa Tengah jika memang terjadi kelangkaan di masyrakakat.
sumber

pengunjung di Pasar Grosir Setono,alami lonjakan

Libur Sekolah, Pengunjung Pasar Grosir Setono Naik Drastis
Memasuki masa liburan sekolah akhir tahun ini, jumlah pengunjung di Pasar Grosir Setono Kota Pekalongan mengalami lonjakan yang cukup drastic.

Hal tersebut dapat dilihat dari data bus pariwisata yang datang dari luar kota seperti Jakarta, Gresik, bahkan Banjarmasin dan Lampung. Pada musim liburan ini, bus pariwisata yang masuk bisa mencapai sekitar 20-an unit per hari, padahal pada hari biasa hanya sekitar 4 hingga 8 unit saja.

Kepada Radio Kota Batik, Ketua Koperasi Pengusaha Batik Setono, Alamun Huda mengatakan, apabila tiap bus pariwisata berisi rata-rata 20 orang, maka jumlah pengunjung dalam satu hari bisa mencapai sekitar 500-an orang.

Jumlah tersebut belum termasuk pengunjung yang datang dengan menggunakan kendaraan pribadi. Dirinya memperkirakan lonjakan pengunjung akan mencapai puncaknya pada tahun baru, 1 Januari mendatang.

Alamun Huda menjelaskan lonjakan pengunjung di pasar grosir setono sudah mulai terasa sejak tanggal 11 Desember kemarin, dan jumlahnya terus meningkat seiring musim liburan sekolah ini. Indikator lainnya dapat dilihat dari transaksi penukaran uang receh. 
sumber

Sabtu, 21 Desember 2013

Menteri Sosial:Saya berharap PKH akan memberi manfaat yang besar bagi para keluarga penerima

Sebanyak 12.917 KSM Berhak Menerima PKH 2013 

Kajen- Sebanyak 12.917 keluarga dari 16 Kecamatan di Kabupaten Pekalongan berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) 2013. Jumlah tersebut merupakan jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki komponen PKH yang disetujui oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia. Jumlah usulan yang diajukan dalam proposal sebanyak 17.030 dari 19 Kecamatan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan Hari Suminto, SH.MH pada acara  Video Conference Launching Program Keluarga Harapan tahun 2013 yang digelar di Aula Dinsosnakertrans kemarin Selasa(17/12). Hadir dalam acara tersebut perwakilan Unit Pelaksana Program PKH Wilayah Jawa Tengan, Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kab Pekalongan, Kabag Humas, perwakilan Kantor Pos, Perwakilan Telkom, Para Pendamping PKH dan perwakilan KSM penerima PKH.

Hari menjelaskan dari 12.917 KSM terbagi dalam kategori PKH ibu hamil, balita, anak usia SD dan anak usia SMP. Jumlah dana bantuan yang diterima Tahap I/IV Tahun 2013 sebesar Rp. 8.132.725.000,- . “Nilai bantuan PKH diberikan bervariasi. tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat disurvei,” jelasnya.

Sementara itu Menteri Sosial RI, Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri MA melalui Video Conference dari Malang,  dalam sambutannya menyampaikan bahwa program keluarga harapan ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang diharapkan dapat membantu ibu-ibu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anak dalam hal kesehatan dan pendidikan, utamanya bagi balita, anak prasekolah, anak sekolah dan anak usia dasar SD sampai SMP.

“Sebagai penerima PKH, ibu-ibu khususnya ibu hamil dan menyusui, diharapkan dapat lebih intensif mengunjungi lembaga-lembaga kesehatan dan untuk anak penerima PKH diwajibkan hadir disekolah sedikitnya 85% setiap bulan,” ungkapnya.

“Saya berharap PKH akan memberi manfaat yang besar bagi para keluarga penerima,”imbuhnya.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial RI, Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri MA di Malang Jawa Timur ini juga disiarkan secara langsung melalui Video Conference dari Pekalongan, Ternate, Prabumulih, Tarakan dan Pasuruan. Dan dari masing-masing daerah melaporkan kesiapan UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) secara video conference kepada Menteri Sosial. (An-an)

 

213 kepala desa (kades) hadiri acara Pembekalan dan Pelatihan Kepala Desa se-Kabupaten Pekalongan

PEMKAB BEKALI 213 KADES TERPILIH 

Selama tahun 2013 ini, sejumlah 213 kepala desa (kades) telah dilantik. Mereka berasal dari beragam profesi dan latar belakang. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembekalan dan pelatihan kepada para kades tersebut sebagai suatu upaya untuk menyatukan pola pikir sebagai seorang pimpinan pemerintahan desa. Demikian sambutan Bupati Pekalongan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam acara Pembekalan dan Pelatihan Kepala Desa se-Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan hari ini, 18 Desember 2013 di aula lantai 3 Setda.

Wakil Bupati melanjutkan kegiatan ini bermanfaat untuk para kades dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintah desa yang baik antara lain memiliki kemampuan, wawasan, keterampilan, moral dan budi pekerti. “Seorang kades sangat menentukan keberhasilan proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat bawah (desa). Jika mengabaikan kemampuan dan wawasan kepemimpinan akan mengakibatkan kurang berhasilnya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan”, ujarnya.

Ditambahkan Wabup, hendaknya para peserta dapat mengikuti pembekalan dan pelatihan ini dengan seksama dan benar-benar memahami sebagai bekal dalam memimpin desanya masing-masing. “Saya tegaskan, saudara semua yang hadir disini adalah orang-orang yang terpilih. Dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin mereka. Kepercayaan yang sudah diberikan ini harus diwujudkan dengan tindakan yang bertanggung jawab. Sebagai pemimpin, maka apapun yang kita lakukan menjadi contoh untuk warga. Jadilah pemimpin yang aktif mengupayakan program-program pemerintah agar bisa dilaksanakan dan bermanfaat bagi kemajuan desa”.

Sementara itu, Kabag. Pemerintahan Setda, Budi Suswantoro, BA dalam laporannya menyampaikan kegiatan pembekalan dan pelatihan ini bertujuan antara lain agar dalam pelaksanaan aturan desa tidak salah tafsir serta tertib administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa. “Selain itu agar pengelolaan kelembagaan desa sesuai dengan tujuan sehingga dapat bekerja sama dengan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat”, jelasnya.

Budi Suswantoro menambahkan kegiatan dilaksanakan 2 hari, 18-19 Desember 2013 dengan peserta 213 kades yang terdiri dari 193 laki-laki dan 20 perempuan. “Materi yang disampaikan meliputi Kepemimpinan, Sistem Pemerintahan Desa, Administrasi Desa, Keuangan Desa, Produk Hukum Desa serta Manajemen Pemerintahan Desa. Menurut rencana, Bupati Pekalongan dijadwalkan akan memberikan materi Kepemimpinan besok Kamis, 19 Desember 2013”. (rizka-aan)
sumber

 

Upacara Peringatan Hari Ibu ke-85 Tingkat Kabupaten Pekalongan

TINGKATKAN KIPRAH PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN 

KAJEN – Rabu pagi (18/12), sejumlah pasukan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Linmas, karyawan dan karyawati di lingungkungan Setda Kabupaten Pekalongan, ibu-ibu Dharmawanita, Tim Penggerak PKK, Bhayangkari, dan sejumlah organisasi wanita lainnya di Kabupaten Pekalongan nampak tertib mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu ke-85 Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 yang digelar di Lapangan Alun-alun Kajen.Bertindak sebagai Pemimpin Upacara adalah Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE, dan dihadiri oleh Asisten Sekda, Para Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Pekalongan.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Linda Amalia Sari dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE mengungkapkan bahwa tema Peringatan Hari Ibu tahun ini adalah “Peran Perempuan dan Laki-laki Dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif dan Pembangunan yang Inklusif”. Tema tersebut mengandung harapan  di tahun politik 2014 nanti akan semakin banyak warga negara Indonesia yang terlibat dalam Pemilihan Umum 2014. “Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki termasuk untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan yang demokratis. Hal ini juga dijamin dalam Undang-undang Dasar  1945,” ujarnya.

Lebih lanjut Linda Amalia Sari menambahkan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, Peringatan Hari Ibu ke 85 ini bertujuan untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa Indonesia. “Harapan saya, Peringatan Hari Ibu tahun 2013 ini akan memperkokoh semangat persatuan dan solidaritas kaum perempuan mencapai cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, aman dan sejahtera,” harap Amalia.

Sementara itu, masih dalam rangkaian Peringatan Hari Ibu ke 85 tahun 2013, Pemkab. Pekalongan juga menggelar Seminar dengan tema yang sama di Aula Lantai 1 Setda Kab. Pekalongan, bersama narasumber Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH,MH (dari Pusat Studi Gender STAIN Pekalongan) dan LSM “Rifka Annisa” Yogyakarta.

Bupati Pekalongan yang siang itu diwakili oleh Wakil Bupati Fadia Arafiq, SE dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan tema tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan menyegarkan aspirasi masyarakat akan keterlibatan dan peran perempuan dimasa lalu dan dimasa kini tidak dapat diabaikan begitu saja bahwa perempuan dan laki-laki adalah pejuang bangsa dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati mengharapkan kaum perempuan untuk bisa meningkatkan kualitas dan kinerja. “Tunjukkan bahwa perempuan bisa sebanding dengan laki-laki tanpa melupakan kodratnya sebagai wanita. Perempuan adalah kekuatan suami, maksimalkan secara utuh dalam membangun bangsa, khususnya dalam membangun kabupaten Pekalongan,” pesan Fadia.

Dibagian lain, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Kab. Pekalongan Abdillah Abadi,SH,MPHR dalam laporannya menjelaskan bahwa seminar ini diikuti oleh sekitar 125 orang terdiri dari perwakilan SKPD, anggota Dewan Perempuan, TP.PKK Kabupaten dan Kecamatan, Organisasi Perempuan, dan Perwakilan Organisasi Keagamaan. “Tujuannya adalah meningkatkan kiprah perempuan Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan nasional yang berkelanjutan guna tercapainya tujuan pembangunan nasional dan terwujudnya kesetaraan gender,” urainya. (451h,Aan & Her).

 

Halaqoh Ulama NU dan Tokoh Masyarakat se-Eks Karesidenan Pekalongan

BUPATI BUKA HALAQOH ULAMA DAN TOMA SE-EKS KARISIDENAN PEKALONGAN

KAJEN - Halaqoh secara harfiah berarti diskusi bersama dengan duduk melingkar. Oleh karena itu dengan kegiatan semacam ini, Bupati Pekalongan berharap dapat menjadi penyejuk / pencerah / perekat berbagai anggota masyarakat dan membuat kita menyadari selaku pribadi dan umat Islam apa fungsi atau peran kita, bukan apa wewenang kita. Demikian sambutan Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono, Msi dalam acara Halaqoh Ulama NU dan Tokoh Masyarakat se-Eks Karesidenan Pekalongan di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran (19/12/13).
Bupati melanjutkan penting bagi kita menyadari fungsi masing-masing karena kalau bicara fungsi diantara kita akan saling melengkapi, namun apabila hanya bicara kewenangan maka yang ada adalah arogansi. “Saya mengharapkan, adanya kegiatan ini seluruh masalah bisa didiskusikan, tidak menonjolkan kelompok, sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembangunan”, ujarnya.

Terkait tema yang diusung yaitu Peran Ulama terhadap Bahaya Liberalisme dan Radikalisme Beragama di Indonesia, Bupati menyampaikan bahaya liberal dan radikal tersebut harus kita sikapi bersama karena telah menyusup ke berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya maupun agama. “Salah satu ciri radikalisme adalah selalu mengatakan orang lain salah, sering mengkafirkan teman sendiri. Padahal saat ini banyak acara dialog di TV yang isinya cuma menyalahkan orang lain. Ternyata radikalisme dan liberalisme tidak hanya di kantor, di jalan atau di rumah tetapi sudah sampai ke saku kita. Di saku kita selalu ada handphone/HP, ketika kita mau shalat, HP berbunyi, pasti kita angkat dulu, shalatnya yang ditunda. Ini fakta dan sepertinya hal sepele tetapi dari HP banyak informasi masuk tidak terkontrol. Apabila tidak saling mengingatkan dapat menjadi masalah di kemudian hari”, imbuhnya.

Sementara itu, H. Muhtasin Kasi Pontren Kanwil Kemenag. Propinsi Jateng mengatakan radika dan liberal itu saling berkebalikan. Intinya, kalau radikal itu semuanya serba dilarang seperti tahlil, manakib disebut bid’ah, namun kalau liberal apa-apa serba boleh. “Saat ini ada sebagian kelompok masyarakat di daerah-daerah yang sudah tidak mau menghormat kepada bendera, menyanyikan lagu Bagimu Negeri syairnya yang terakhir ‘jiwa raga kami’ diubah. Kelompok semacam ini bisa disebut radikal. NU sebagai organisasi keagamaan berusaha menjaga kemurnian Al-Qur’an dan Hadis. Oleh karena itu, sangat bagis sekali apabila antara aparatur pemerintahan dan NU dapat bersinergi. Aparatur pemeringtah tidak memiliki analisis argumentatif keagamaan, sedangkan NU punya analisis keagamaan tapi tidak memiliki data riil tentang orang mana, organisasi mana atau lembaga mana yang tidak mengakui NKRI, tidak menghormat bendera dan masih meragukan Pancasila”, jelas Muhtasin.

Ditambahkannya, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk operasional lembaga dan kegiatan keagamaan seperti pesantren, majlis taklim, madrasah diniyah dan sebagainya. “Program demi program akan bisa dilakukan dengan baik apabila ada dukungan dari para alim ulama, terutama umaro’ (pemerintah). Hal ini juga berfungsi menguatkan akidah keislaman yang pada gilirannya nanti akan bisa mengantisipasi bahaya radikalisme dan liberalisme”.

Drs. Muslich Chudori, Msi selaku pengasuh Ponpes Nurul Huda dalam kesempatan yang sama menyampaikan diselenggarakannya halaqoh ini berangkat dari keprihatinan bersama sebagai umat Islam karena banyak kelompok masyarakat yang notabene lahir, besar dan hidup di Indonesia namun kurang memiliki rasa nasionalisme dan tidak mengikuti kebijakan-kebijakan NKRI. “Yang lebih mengkhawatirkan, mereka tidak segan-segan mempengaruhi dan memaksakan pendapat kepada kelompok lain di luar mereka. Jadi saya harapkan melalui halaqoh semacam ini akan menghasilkan pencerahan baru berupa respon terhadap permasalahan ini. Hal ini juga sekaligus merupakan sedikit sumbangsih NU kepada bangsa”, ungkapnya. (rizka-didik)

 

Deklarasi Kabupaten Vokasi,Dengan tindakan nyata

DEKLARASI KABUPATEN PEKALONGAN SEBAGAI KABUPATEN VOKASI 

KAJEN – Siang hari ini (Kamis, 19/12) Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Vokasi. Deklarasi dilakukan di Gedung Pertemuan Umum Kajen dan dihadiri langsung oleh Bupati Pekalongan Drs.H.A.Antono, MSi, Direktur Pembinaan SMK, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, anggota FKPD, Sekretaris Daerah, Para Kepala SKPD, Dewan Pendidikan dan para Kepala sekolah serta Pelajar di Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan dalam sambutannya menyampaikan bahwa hendaknya deklarasi vokasi ini bukan diukur dari jumlah orang yang hadir, tetapi yang lebih penting adalah pasca dari deklarasi itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan dengan tindakan nyata yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu Bupati mengajak untuk menindaklanjuti dengan kerja nyata yang membawa perubahan kearah yang lebih baik. “Apa artinya Kabupaten Vokasi kalau rakyatnya tetap bodoh. Mari sadari betul-betul untuk melaksanakan ini dengan baik dan santun. Mari rencanakan masa depan bangsa dan negara dengan baik,”ajaknya kepada semua yang hadir.

Sementara itu Direktur Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Drs. Suhadi menyampaikan bahwa saat ini Kemendikbud RI sedang berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia melalui peningkatan jenjang pendidikan yang lebih baik dengan meluncurkan Pendidikan Menengah Umum (PMU) sebagai himbauan yang sangat disarankan bagi lulusan SMP untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah (SMK, SMA,MA).

Ditambahkannya bahwa untuk melakukan upaya percepatan pencapaian target PMU maksimal sampai dengan tahun 2020, Kemendikbud RI melakukan berbagai inovasi diantaranya dengan mengembangkan Kabupaten/Kota Vokasi dengan harapan Kab/Kota Vokasi akan dapat mendorong terjadinya pengembangan sector ekonomi di Kab./Kota berbasis sektoral dikaitkan dengan potensi daerah. “Disamping itu diharapkan pula akan mendorong peningkatan kualitas dan standarisasi tenaga kerja, kerjasama pengembangan karier serta peningkatan kualitas SDM,” jelas Suhadi.

Dibagian lain Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Drs.Nur Hadi Amiyanto, MEd menyampaikan harapannya, bahwa dengan pencanangan ini, kebijakan Kabupaten Vokasi dapat menjadi gerakan bersama seluruh komponen masyarakat dan pemerintah yang pada akhirnya dapat memberi manfaat nyata, utamanya dalam menjawab permasalahan pembangunan pendidikan dan masalah daerah saat ini dan dimasa mendatang.

Lebih lanjut Nur Hadi mengatakan bahwa Pendeklarasian Kabupaten Pekalongan sebagai Kabupaten Vokasi yang diikuti dengan menyelenggarakan expo produk SMK dengan tujuan untuk mengenalkan hasil karya siswa SMK ke dunia luar sehingga menjadi salah satu upaya pengembangan SMK Jawa Tengah menunjukkan bahwa Pemkab. Pekalongan memberi ruang dan perhatian yang besar dalam meningkatkan mutu sekolah terutama Sekolah Kejuruan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Drs.H.Umaidi, Msi mengungkapkan tujuan deklarasi kabupaten vokasi ini antara lain untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah di Kabupaten Pekalongan, termasuk juga memfasilitasi program peningkatan kompetensi dan daya saing untuk lulusan SMK. “Sasarannya adalah mengembangkan SMK sebagai aset daerah yang berbasis kearifan lokal sesuai kebutuhan masyarakat, yang mampu menghasilkan tamatan yang kompeten dan profesional dibidangnya,”tambah Umaidi.  (451h & Aan )

 

Tanam Ribuan Mangrove

IJMA dan Pelajar Se Kota Pekalongan Tanam Ribuan Mangrove

 Pekalongan, Info Publik – Masalah rob dan abrasi pantai rupanya tak hanya menjadi perhatian kalangan tertentu saja. Namun juga warga yang tergabung dalam Ikatan Jamaah Masjid (IJMA) Kota Pekalongan. Bersama perwakilan pelajar Se Kota Pekalongan, ratusan anggota IJMA itu menanam ribuan pohon mangrove di bibir pantai sekitar Krematorium, Pekalongan, (17/6)

Mereka yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu itu bersemangat menanam mangrove sejak pagi hari hingga menjelang siang. Selesai penanaman pihak panitia membagikan puluhan door prize hingga suasana benar-benar meriah.
Menurut Ketua Panitia Penanaman Mangrove ini , Yani Setiawan, acara ini merupakan bentuk kepedulian umat muslim pada umunya dan IJMA  pada khususnya terhadap kelestarian lingkungan. “Selama ini di sekitar Pantai Kota Pekalongan banyak terjadi rob dan abrasi, diharapkan penanaman ini bisa ikut mengurangi bencana lingkungan tersebut,” katanya.
Lebih jauh pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM juga mengharapkan agar langkah IJMA ini juga bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan di kalangan warga masyarakat yang lain. “Semuanya demi kelestarian lingkungan yang bersama-sama kita tinggali ini,” tandasnya.
Selain diikuti oleh hampir 2000an pelajar dan warga,  tampak Wakil Walikota Alf Arslan Djunaid, Kabag Humas & Protokol yang juga Ketua IJMA Supriyadi, Wakil Ketua DPRD Fredy Wilaya dan lain-lainya. (MC/Humas & Protokol/ AN Takari)

PAD Rp 1,78 Miliar dari Empat BUMD

Empat BUMD Sumbang PAD Rp 1,78 Miliar

PEKALONGAN – Empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Pekalongan sepanjang Januari hingga 30 November tahun ini menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,78 miliar ke Pemkot Pekalongan. Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Kota Pekalongan, Setyo Susilo menyampaikan hal tersebut pada Evaluasi Kinerja dan Pembinaan Manajemen Perusda Kota Pekalongan di ruang Kresna Setda Kota Pekalongan, Jumat (13/12).
Empat BUMD tersebut, yakni PD BPR Bank Pekalongan, PD BPR BKK Kota Pekalongan, PD BKK Pekalongan Utara dan PDAM Pekalongan. Dijelaskan dia, berdasarkan audit dan penilaian dari Bank Indonesia, kinerja tiga BUMD, yakni PD BPR Bank Pekalongan, PD BPR BKK Kota Pekalongan dan PD BKK Pekalongan Utara, dinyatakan baik. Begitu juga hasil audit dan penilaian Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terhadap PDAM, juga baik. “Empat BUMD di Kota Pekalongan baik, tidak ada yang merugi,” terangnya. 
Menurut dia, pada tahun ini kinerja empat BUMD milik Pemkot Pekalongan menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. “PD BPR bank Pekalongan yang semula rugi, saat ini telah mendapatkan laba operasional sebesar Rp 631,525 juta. Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet juga mengalami penurunan, yang semula 35 persen tahun ini turun menjadi 12 persen,” katanya.
Meningkat
Selama sebela bulan, aset keempat BUMD Pemkot Pekalongan tercatat Rp 119,926 miliar. Jumlah aset ini meningkat dibandingkan aset tahun 2012, yakni Rp 113,859 miliar. Begitu juga kredit yang disalurkan kepada masyarakat, meningkat dibandingkan tahun 2012. Sepanjang Januari hingga 30 November tahun ini, kredit yang disalurkan tiga BUMD sebesar Rp 67,201 miliar. Sedangkan tahun 2012, kredit yang disalurkan Rp 63,858 miliar.
Dana yang dihimpun dari masyarakat juga meningkat, dari Rp 68,575 miliar tahun lalu, meningkat jadi Rp 69,619 miliar sepanjang Januari hingga 30 November tahun ini. Sementara itu, laba keempat BUMD baru tercatat Rp 4,556 miliar. Sedangkan tahun lalu, laba mencapai Rp 5,351 miliar.
Hadir dalam acara itu, Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Pekalongan Yani Setiawan, Dirut PD BPR Bank Pekalongan Agus Junaedi, Dirut PD BPR BKK Kota Pekalongan Paryono dan Dirut PD BKK Pekalongan Utara Agus Fahrozi. Wakil Walikota A Alf Arslan Djunaid meminta mereka untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat. (K30-49)
(SUMBER : SUARA MERDEKA, 14-12-2013)

Penjualan batik alami peningkatan memasuki libur panjang

Jelang libur Panjang, Penjualan Batik Alami Peningkatan

KOTA – Tingkat penjualan batik Pekalongan, mulai mengalami peningkatan memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru. Pengujung kebanyakan datang dari Jakarta, Bandung, Indramayu, Surabaya dan Sumatera. 

“Jelang libur panjang ini, jumlah pengunjung di Pasar Grosir Setono lumayan ramai, sehingga omzet penjualan batik kami meningkat dibandingkan hari biasanya,” kata Mamak, owner Batik Luys yang ditemui Radar. Sementara pedagang batik Lama di Internasional Batik Center (IBC) & Craft Wiradesa, Khoirun Nisak, mengaku, penjualan berbagai motif batik memasuki libur sekolah dan Natal, mulai naik dibandingkan sebelumnya. 

Dikatakannya, omzet penjualan batik sepekan terakhir mengalami peningkatan, baik motif sarimbit, tradisional, perpaduan motif antar daerah, hingga busana batik untuk anak-anak, padahal penjualan batik sebelumnya sempat lesu. Ia menjelaskan, meningkatnya omzet penjualan batik diberbagai daerah, menunjukkan kembalinya minat masyarakat mencintai hasil karya anak bangsa, selain itu promosi yang dilakukan oleh pemerintah cukup membantu perajin batik.
Ibu Dera, pengunjung asal Surabaya menuturkan, sengaja datang dari Jakarta ke IBC & Craft untuk belanja busana batik, karena selain harganya terjangkau pengunjung dapat memilik ratusan motif batik. Belanja batik di Pekalongan mudah karena sudah disediakan pasar khusus batik, kata dia, sehingga pengunjung mudah dan gampang memilih batik yang akan dibeli, karena tempatnya jelas. Erly, pembeli lain mengaku, pasar batik Pekalongan mudah dijangkau karena berada di jalur utama Pantura, meski macet tetapi konsumen cukup terhibur dengan berbagai sajian motif batik khas daerah Pantura tersebut. (dur)
(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 14-12-2013)

Kampung Canting di Kelurahan Landungsari

Pemkot Bangun Tugu Canting

PEKALONGAN – Untuk mempertegas keberadaan Kampung Canting di Kelurahan Landungsari Kecamatan Pekalongan Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan membangun Tugu Canting. Ketua Paguyuban Kampung Canting, Faizal Riza mengatakan, tugu tersebut dibangun di tepi jalan raya di samping gang 19.
Baru dikerjakan dua atau tiga hari yang lalu,” jelas Faisal, Sabtu (14/12). Dikatakan, dengan adanya tugu tersebut berarti semakin mempertegas keberadaan Kampung Canting Landungsari. Apalagi bentuk tugu yang menggambarkan lekukan pada motif canting cap dilengkapi dengan tiruan canting batik tulis raksasa.
Riza menambahkan, selain membangun tugu canting, Pemkot juga memasang papan penunjuk lokasi perajin canting. Dalam papan tersebut tertulis nama-nama perajin di setiap gang. “Saat ini baru terpasang 10 papan (penunjuk lokasi-red),” imbuh Riza. Dia menjelaskan, saat ini di Landungsari terdapat 28 perajin canting. Sebagian besar adalah perajin canting cap, hanya satu rumah industri canting batik tulis.
Produksi Canting
Adapun dalam memproduksi canting cap, bahan baku utama berupa tembaga masih didatangkan dari Tegal. Untuk memproduksi satu canting cap dari bahan tembaga dibutuhkan waktu sekitar satu minggu. Dalam satu bulan di sentra canting itu bisa memproduksi sebanyak 100 buah. Canting yang sudah selesai diproduksi harganya paling murah Rp 500 ribu/buah. (K40-69)
(SUMBER : SUARA MERDEKA, 16-12-2013)

Arti penting SIDa bagi kelurahan dan kecamatan

Kominfo Sosialisasikan Pelaksanaan SIDa

PEMKOT - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) kepada kelurahan dan kecamatan yang berada di wilayahnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Amarta Gedung Setda setempat, Selasa (17/12). 
 
Kepala Dinas Kominfo, Sri Budi Santoso mengungkapkan jika kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama akan arti penting SIDa, dengan mendapatkan masukan-masukan dari potensi unggulan yang ada di kelurahan dan kecamatan guna menjadikannya lebih kuat 
Adapun tema dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu sebagai prakarsa-prakarsa strategis penguatan SIDa Kota Pekalongan untuk meningkatkan daya saing daerah agar mampu unggul dibandingkan dengan daerah lainnya. "Diselenggarakannya sosialisasi SIDa ini terkait sebuah inisiasi, program, gerakan yang dicanangkan oleh Pemkot Pekalongan," bebernya. 
Kondisi masyakarat yang semakin berpendidikan akan semakin besar pula tuntutan untuk mendapatkan kesejahteraannya. Hal tersebut akan membuat jumlah tuntutan yang besar ke Pemkot Pekalongan. "Untuk itu harus melakukan inovasi guna meningkatkan kinerja Pemkot Pekalongan. Faktor keberadaan perguruan tinggi akan memiliki dampak potensial dalam memajukan sebuah daerah karena dapat melakukan penelitian dan pengembangan," katanya. 
Untuk menciptakan produk-produk potensial dunia maka sebuah daerah harus memiliki kluster-kluster industri yang banyak sehingga bisa mendapatkan kesempatan belajar dan bersaing. "Sebaliknya tanpa adanya kluster-kluster atau sentral kawasan maka akan susah untuk mengembangkan produk industri dunia. Selain itu, budaya inovasi harus ditunjang dengan banyaknya semangat entrepreneurship agar bisa maju," ujarnya. (yog)
sumber
 
 

Tahun 2014, Raskin harus Diambil langsung RTS

Raskin di Kota pekalongan harus Diambil langsung RTS

Pekalongan, Info Publik – Pada tahun 2014 mendatang Beras Bagi warga miskin (Raskin) di Kota Pekalongan harus diambil langsung oleh Rumah tangga Sasaran (RTS)  di titik – titik pengambilan. Hal ini dilakukan guna meminimalisir kesalahan penyaluran. Ksarena penyaluran yang salah akan bermuara pada kasus hukum
Demikian disampaikan Kepala bagian (Kabag) Perekonomian Setda Kota Pekalongan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Program Raskin 2013 di Ruang Amarta, Senin (16/12). “Selama 2013 ini sudah ada 12 Kelurahan yang RTSnya sudah mengambil Raskin sesuai aturan, namun masih ada 24 Kelurahan yang diambil langsung oleh RTS maupun Rtnya dan 1 kelurahan yang penyaluranya belum sesuai aturan,” katanya.
Dalam masalah keuangan dari Rp 2,973 Miliar yang seharusnya dibayarkan. Saat ini sudah 2,925 Miliar yang masuk. Berarti sudah 98 persen.
Guna memacu para kelurahan untuk menyelesaikan dan melaksanakan pembagian Raskinnya sesuai aturan, pihak Bagian Perekonomian bekerja sama dengan Bulog juga memberikan penghargaan. Penghargaan itu berupa uang dan tropi. Kelurahan Soko menjadi yang terbaik. Disusul Kelurahan Medono dan Sampangan. Sedangkan kelurahan jenggot, Sapuro dan panjang baru menjadi pemenang harapan I, II dan III.
Wakil Walikota HA Alf Arslan Djunaid sebelum membuka acara ini mengaku sering mendapat keluhan warga terkait kualitas raskin. Karenanya ia berharap kedepan mutu raskin agar bisa leih baik lagi. (diskominfo/007)
sumber

Mangrove solusi jangka panjang penahan gelombang


Menhut : Geotube Hanya Efektif Sementara

KOTA – Permasalahan abrasi yang terus menimpa wilayah pesisir, termasuk Kota Pekalongan, menjadi sorotan Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan SE MM. Menurutnya, solusi berupa pembangunan geotube maupun penahan gelombang lainnya yang berupa bangunan fisik, hanya akan efektif untuk sementara waktu.

 Sehingga untuk solusi jangka panjang. Menhut menyarankan agar Pemkot Pekalongan dapat menanam mangrove sebanyak-banyaknya sebagai salah satu upaya pencegahan abrasi. Hal itu disampaikan Menhut usai meresmikan bangunan Pusat Informasi Mangrove Kota Pekalongan, Selasa (17/12). Dibeberkannya, tanaman mangrove mempunyai banyak kelebihan untuk menahan abrasi. Menurut Zulkifli, tanaman mangrove lebih kuat dari beton sekalipun. Bahkan dapat menahan kecepatan laju tsunami hingga 40 persen.
Penahan gelombang dalam bentuk fisik seperti geotube maupun bentuk lainnya, hanya efektif sementara saja. Tanamlah mangrove sebanyak-banyaknya yang lebih efektif untuk menahan abrasi. Tanaman tersebut sangat efektif untuk mencegah serbuan gelombang laut, bahkan bisa mencegah bencana alam,” tuturnya yang hadir dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI). 

Namun dirinya menyayangkan, di sepanjang pesisir pulau jawa kini hanya tersisa 40 persen tanaman mangrove, sisanya sudah berubah fungsi. Akan tetapi dikataknnya kondisi kritis mangrove saat ini sudah terlewati. Sedangkan saat ini sudah masuk tahap penanaman kembali tanam mangrove di wilayah pesisir.

Selain mempunyai banyak fungsi untuk menahan abrasi dan gelombang, dibeberkannya masih banyak fungsi lain yang bisa diambil dari tanaman yang dapat hidup di air asin tersebut. Diantaranya adalah mangrove sebagai tempat pemijahan biota laut, sehingga keberadaannya dapat mendatangkan banyak ikan dan udang. Buah mangrove juga bisa dijadikan sirup dan tepung. Sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat.
Sementara dalam rangka HMPI yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, dikatakannya, masyarakat Indonesia sudah berhasil menanam lebih dari satu milyar pohon yang menjadi target penanaman pertahunnya. Dari data Kemenhut, pada tahun 2010, masyarakat berhasil menanam 1,3 miliar bibit pohon. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya, yaitu 1,5 miliar pohon. Tahun 2012 ada 1,6 miliar bibit pohon berhasil ditanam, dan tahun ini diperkirakan mencapai angka 1,8 miliar pohon. Sementara untuk tahun 2014 mendatang, pihaknya memprediksi bibit pohon yang ditanam dapat mencapai angka 2 miliar bibit pohon.
Zulkifli mengatakan, Pusat Informasi Mangrove diyakini akan sukses menjadi destinasi wisata baru. Karena manfaatnya yang banyak, dirinya juga optimis adanya hutan mangrove juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wawalkot, H Alf Arslan Djunaid mengatakan, bahwa sepanjang 7 kilometer garis pantai di Kota Pekalongan memang sudah terjadi abrasi yang kemudian dapat mengganggu kehidupan masyarakat pesisir. Karena dari 10 kelurahan yang ada di wilayah utara, semuanya terkena rob. Untuk mengatasinya, Pemkot membangun beberapa fasilitas seperti polder, geotube dan juga gencar menanam mangrove. (nul)
(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 18-12-2013)

 

Jelang liburan Natal dan Tahun Baru Terminal Sepi

Jelang Natal dan Tahun Baru, Terminal Pekalongan Masih Sepi 

Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, pergerakan arus penumpang bus antar kota di Terminal Pekalongan hingga Sabtu, 21 Desember 2013, terlihat masih sepi dan belum menunjukkan adanya lonjakan penumpang.

Kepada Radio Kota Batik, Kepala Terminal setempat, Ali Tas'an mengatakan, tren peningkatan penumpang bus antar kota menjelang Natal dan pergantian tahun ini belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Menurut Ali Tas’an, Lonjakan penumpang sendiri diprediksi baru terjadi selang satu hari setelah liburan sekolah yaitu tanggal 24 Desember mendatang. Sebaliknya, menurut Pengurus Operasional PO.

Coyo Patas, Sabit mengungkapkan, sejak hari Jumat, 20 Desember kemarin, jumlah penumpang bus patas tujuan Semarang-Jakarta maupun arah sebaliknya sudah mulai melonjak.

Jumlah penumpang yang biasanya hanya setengah dari jumlah muatan setiap bus yang ada, namun memasuki musim liburan ini jumlah penumpang mengalami kenaikan hingga 50 persen. 
sumber

Polisi Ungkap Pelaku Pembunuhan Warungasem

Polisi Ungkap Pelaku Pembunuhan Warungasem Adik Ipar Korban 

Jajaran Polres Batang akjirnya bisa mengungkap kasus pembunuhan terhadap Siti Azimah yang terjadi di Desa Warungasem, Kecamatan Warungaseman, pada Rabu 18 Desember 2013 lalu.

Polisi menangkap tersangka Gilang Ganesha yang merupakan adik ipar korban yang juga tinggal satu rumah.

Ganesha yang sempat melarikan diri, akhirnya bisa dibujuk pulang oleh keluarganya untuk menyerahkan diri pada polisi.

Gilang Ganesha juga menyekap anak balita Nazya Alima Sakinah dengan diikat dan lakban, namun beruntung Nazya selamat karena tersangka tidak tega menghabisi nyawanya.

Kepada Radio Kota Batik Gilang Ganesha mengungkapkan, kejadian pembunuhan itu bermula dari cekcok. Ia merasa sakit hati dengan sejumlah perkataan korban Siti Azimah.

Ganesha mengaku kalap hingga mencekik korban dan kemudian menginkat serta melakban mulut korban hingga tewas. Sedangkan mengambil kalung milik korban sebagai alibi seolah-olah telah terjadi perampokan.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Polres Batang, Ajun Komisaris Polisi Machus menjelaskan, terungkapnya kasus ini berkat informasi dari masyarakat . Sedangkan motif yang dilakukan oleh tersangka ini merupakan karena dendam pribadi.

Machus mengatakan, meski saat ini pelaku sudah tertangkap, namun pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Gilang Ganesha. 
sumber

Korban Pembunuhan di Warungasem

Wanita Paruh Baya Diduga Jadi Korban Pembunuhan di Warungasem 

Seorang wanita paruh baya ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pada Rabu sore.

Korban bernama Azimah, diduga meninggal karena dibunuh sebab saat ditemukan sejumlah warga jasad korban dalam keadaan terikat dengan mulut di tutup lakban.

Kapolsek Warung asem, Ajun Komisaris Polisi Juharno kepada Radio Kota Batik mengatakan, kecurigaan korban meninggal itu muncul ketika pihak keluarga mengetuk pintu namun tidak dibuka oleh korban. Padahal setiap hari korban biasanya selalu keluar rumah karena bekerja sebagai apoteker.

Keluarga dan warga sekitar kemudian membuka paksa jendela rumah dan menemukan korban sudah tidak bernyawa lagi di kamar tidur dengan kondisinya sangat mengenaskan.

Juharno menyesalkan langkah yang dilakukan keluarga dan warga karena saat polisi datang ke tempat kejadian perkara sudah dalam keadaan rusak.

Bahkan mayat korban sudah dievakuasi ke luar kamar oleh pihak keluarga dan warga. Meskipun demikian pihaknya akan terus melakukan penyelidikan kasus pembunuhan ini. 

Harga Daging Sapi 85 ribu per kilo

Harga Daging Sapi Naik Pembeli Berkurang 

Sejumlah pedagang daging sapi di Kota Pekalongan mengeluhkan turunnya jumlah pembelian, karena harga daging sapi di tingkat bakul naik dari 80 ribu menjadi 85 ribu per kilo, kenaikan harga daging terjadi sejak setengah bulan ini.

Di tingkat konsumen harga daging sapi bahkan sudah mencapai 90 ribu per kilo, sehingga masyarakat semakin mengurangi jumlah pembeliannya.

Seorang pedagang daging sapi di Kuripan Kidul, Thoriq, kepada Radio Kota Batik menjelaskan, kenaikan harga ini disebabkan stok yang semakin langka.

Sebelum terjadi kenaikan harga, jumlah daging sapi yang terjual per hari setara dengan dua ekor sapi, namun kini turun menjadi seberat satu ekor sapi saja.

Thoriq menambahkan, sampai saat ini penjualan daging sapi bisa terus berjalan dengan memenuhi permintaan dari para pedagang bakso, yang rutin membeli, meski dengan harga tinggi. 
sumber

Gelar Operasi Layak Jalan Angkutan Umum

Dishubparbud Gelar Operasi Layak Jalan Angkutan Umum 

Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan, akan menggelar operasi layak jalan angkutan umum, pada Selasa 24 Desember 2013, di terminal dan sejumlah garasi milik perusahaan bus.

Petugas akan melakukan pemeriksaan pada kelengkapan surat surat kendararaan, kelayakan rem, kondisi lampu, ban serta kelengkapan lainnya.

Kepala Dishubparbud setempat, Doyo Budi Wibowo kepada Radio Kota Batik menjelaskan, pada musim liburan diperkirakan terjadi kenaikan tingkat penggunaan angkutan umum, sehingga operasi ini juga ditujukan pada mereka.

Selain itu operasi dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat menggunakan angkutan umum yang benar benar layak jalan.

Doyo juga mengimbau warga, rutin memeriksa kendaraan yang biasa digunakan beraktivitas, paling tidak tiap enam bulan sekali, sebab kecelakaan lalu lintas kadang ditimbulkan pula oleh kurangnya kelayakan kendaraan pribadi. 
sumber

Target PAD Museum Batik 45 juta rupiah

PAD Museum Batik Lampaui Target

Meskipun tahun 2013 belum berakhir, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Museum Batik Kota Pekalongan, kini sudah melampaui target yang ditentukan oleh Pemkot setempat.

Saat dihubungi Radio Kota Batik, Tour Guide Museum Batik Eka Fitriani mengatakan, dari target penjualan tiket sebesar 35 juta rupiah, hingga saat ini telah mencapai 45 juta rupiah atau melebihi target PAD sebesar 30 persen.

Menurut Eka, terealisasinya PAD tersebut karena jumlah pengunjung Museum yang selalu meningkat, baik dari masyarakat lokal, luar kota bahkan hingga tamu dari mancanegara.

Eka Fitriani memprediksikan target PAD tahun 2014 mendatang akan ada peningkatan, mengingat target kunjungan juga akan ada peningkatan hingga 20 persen. 
sumber


 

Keberadaan pasar tiban bagi warga

Warga Poncol Tak Keberatan Dengan Pasar Tiban 

Sejumlah warga Kelurahan Poncol, Pekalongan Timur mengaku tidak keberatan dan mempermasalahkan dengan keberadaan pasar tiban yang ada di sekitar lingkungan mereka.

Kepada Radio Kota Batik, salah seorang warga Poncol Gang 5, Susi mengatakan pasar tiban hanya digelar satu kali dalam seminggu di Jalan Teratai, sehingga jika menimbulkan kemacetan bisa diantisipasi lewat jalan lain.

Susi menjelaskan adanya pasar tiban juga cukup membantu warga sekitar dalam mencari kebutuhan rumah tangga. Selain harganya lebih murah, jaraknya juga dekat dari rumahnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh warga lainnya, Khaerudin.

Menurutnya gelaran pasar tiban satu kali dalam seminggu tidak menimbulkan masalah yang berarti. Khaerudin menjelaskan, pemkot hendaknya bisa terlebih dahulu menata lapangan yang akan menjadi tempat relokasi, setelah tertata baik baru akan memancing pedagang untuk menempatinya.

Jika memang harus pindah, alangkah baiknya jika lapangan ditata terlebih dahulu sehingga pedagang bersedia pindah. 
sumber

Target PAD TPI Pekalongan 4,4 miliar rupiah

PAD TPI Pekalongan Melebihi Target 

Pendapatan Asli Daerah dari Tempat Pelelangan Ikan atau TPI Pekalongan tahun ini mampu melebihi target yang diharapkan Pemkot setempat sebesar 4,4 miliar rupiah.

Kepada Radio Kota Batik, Kepala TPI Pekalongan Kasim Sumadi mengatakan, realisasi pendapatan dari retribusi di TPI sudah tercapai seratus persen sejak awal bulan Desember kemarin.

Kasim mengaku sempat ragu target PAD tahun ini bisa tercapai karena adanya proyek peninggian lantai dan pelataran TPI yang dikhawatirkan mengganggu aktifitas pelelangan ikan.

Kasim menjelaskan, jika raman atau omzet lelang ikan bulan ini bisa mencapai 20 miliar, maka PAD tahun ini diperkirakan mampu menembus angka 4,8 hingga 5 miliar. 
sumber