Minggu, 22 Desember 2019

Caving atau Susur Gua berujung maut

Detik-detik Mencekam Saat Tiga Mahasiswa Unsika Tewas Dalam Gua Lele
Karawang - Sebanyak 15 mahasiswa melakukan caving atau susur gua di Kampung Tanah Bereum, Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan. Mereka terdiri dari 9 orang Mahasiswa Unsika dan 6 orang Mahasiswa Polibisnis Purwakarta.

Foto: Istimewa

"Kami mendapat permintaan dari mahasiswa Polibisnis Purwakarta untuk sharing soal susur gua. Akhirnya kami bawa teman-teman ke Gua Dayeuh," kata Wido Arya Ritaldi, Ketua Umum Mahasiswa Pencinta Alam Unsika (Mapalaska) melalui telepon, Senin (23/12/2019).

Saat tiba di Goa Lele pada Minggu (23/12/2019) siang, tim dipecah, 6 orang standby di camp yang terletak 20 meter dari gua, 3 orang berjaga di luar gua, 3 orang berjaga di bawah mulut gua. Adapun 5 orang turun ke dalam gua.

"Jadi total ada delapan orang yang masuk ke gua. Tiga orang berjaga dekat mulut gua, lima orang turun ke bawah," tutur Wido.

Sebelum masuk ke gua, ungkap Rido, tim melakukan berbagai kesiapan baik fisik dan perlengkapan. Sebelum turun, tim juga sempat memantau cuaca. "Saat itu cuaca sedang cerah. Makanya kami berani masuk ke dalam," tutur Wido.

Setelah berdoa, sekira pukul dua siang, delapan orang lengkap dengan peralatan caving mulai turun ke gua. Mahasiswa yang turun adalah :
1.Dimas Rizki kurniawan (18) mahasiswa Unsika Karawang asal Cipayung, Jakarta Timur.
2.Nur Ali (20) mahasiswa Unsika karawang asal, Setu Bekasi.
3. Evo rahmat yulistiadi (21) mahasiswa unsika asal Solok, Sumatera Barat.
4. Hipni suhaepi (22) mahasiswa Polibisnis Purwakarta.
5. M. Ihsan nur rahman (21) dari Polibisnis Purwakarta.
6. Erisya Rifania (20) mahasiswi Unsika asal Bogor.
7. Arif Rindu Arrafah (18) mahasiswa Unsika asal Kabupaten Bogor.
8. Ainan Fatmatuzzaroh (19) mahasiswa Unsika asal Kabupaten Banjarnegara.

Namun belasan mahasiswa itu tak menyangka cuaca berubah drastis dalam waktu kurang dari satu jam. Setelah tim setengah jam di dalam gua, waktu menunjukkan pukul setengah tiga, awan tiba-tiba mendung. "Hujan turun dengan lebat," kata Wido.

Begitu hujan turun, kata Wido, tiga orang yang bertugas di mulut gua, sempat memberikan informasi kepada tim yang bertugas di dekat mulut gua. Tiga orang yang berjaga kemudian meneruskan informasi perubahan cuaca kepada lima orang yang sedang eksplor di dalam. "Akhirnya tim eksplore segera menarik diri untuk kembali," kata Wido.

Lima orang itu, ungkap Wido mencoba bergerak dengan cepat. Namun saat kedalaman 30 meter di bawah tanah, air tiba- tiba masuk ke dalam gua. Saat itu, air tiba- tiba muncul dari semua celah dan lubang gua.

"Mereka keburu kena banjir bandang yang muncul dari segala arah," kata Wido.
Kelimanya terjebak selama 12 jam. Dua orang ditemukan pingsan dan tiga meninggal.





Tiketing di OW Linggoasri disarankan Sistem Elektronik

Tiket Masuk OW Disarankan Pakai Elektronik


KAJEN – Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, menyarankan agar tiketing di objek wisata Linggoasri menggunakan sistem elektronik. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, saat melakukan kunjungan kerja ke objek wisata tersebut, baru-baru ini.
Menurutnya, kelebihan sistem elektronik dalam permasalahan ini adalah lebih akuntabel, mudah melakukan pengawasan, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kami mendorong semua OPD yang ada pendapatan dari retribusi menggunakan sistem elektronik, sehingga lebih akuntabel,” tandas dia.
Kunjungan kerja tersebut diikuti sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Komisi B dalam kunjungan ini menekankan pada pengawasan pengelolaan objek wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan.
Guna menghidupkan dunia pariwisata terutama di objek wisata Linggoasri, ia juga meminta pemerintah daerah menggelar event rutin, baik harian, mingguan maupun bulanan bisa siang hari dan malam hari. Dengan begitu, pariwisata di sana akan hidup serta bisa menambah PAD Kabupaten Pekalongan.
“Dalam memperkenalkan kepada masyarakat atau marketingnya juga kami dorong menggunakan media kekinian yang bisa menjangkau semua kalangan agar pariwisata Kabupaten Pekalongan lebih hidup,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan pengelolaan wisata desa yang ada di Kota Santri. Pasalnya, saat ini sudah banyak bermunculan objek wisata yang dikelola desa, sehingga dibutuhkan penanganan yang serius dalam pengelolaan wisata desa tersebut sebagai upaya mensejahterakan masyarakat Kota Santri melalui pariwisata.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengapresiasi pendapatan objek wisata linggoasri yang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 hanya Rp 700 juta, sekarang sudah mencapai Rp 1,3 miliar.(had)

Bantuan Kapal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Nelayan




Generasi Nelayan Mengalami Lost Generation



WONOKERTO – Guna mendukung program nelayan berkemajuan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerahkan bantuan kapal kepada dua kelompok nelayan di Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Minggu (22/12/2019). Pemberian bantuan kapal tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan ekonomi PP Muhammadiyah kepada nelayan kecil.
Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammdiyah, M Nurul Yamin menerangkan bahwa program kampung nelayan berkemajuan merupakan salah satu program yang strategis di MPM PP Muhammadiyah pasca Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar. Informal MPM sudah memiliki dampingan-dampingan nelayan baik itu di jawa maupun di luar jawa.
“Dalam pendampingan terhadap nelayan itu akan diperkuat menjadi sebuah kelembagaan nelayan menjadi jamaah nelayan Muhammadiyah dengan nama surya samudra,” ujarnya.
Pendampingannya sendiri bersifat holistik dalam satu perkampungan dilaunching program kampung nelayan berkemajuan. Diharapkan agar kampung nelayan di Wonokerto bisa menjadi pilot model untuk jamaah dan perkampungan nelayan dibeberapa tempat d Indonesia, baik itu di jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Mengingat Indonesia adalah negara kelautan.
“Hal ini didasari pada satu kenyataan bahwa generasi nelayan mengalami lost generation. Jadi nelayan muda hampir tidak ada. Hal yang sama juga terjadi di sektor pertanian. Maka dua sektor itulah MPM PP Muhammadiyah masuk melakukan pemberdayaan untuk kembali kelaut dan kembali bertani,” jelas Nurul Yamin.
Lebih lanjut dijelaskan, agar dunia profesi nelayan bisa mencerahkan untuk anak muda, maka perlu perombakan, perubahan dan pendampingan yang sistematis, baik itu dinelayan sendiri, kebijakan tentang nelayan maupun aspek-aspek lain terkait dengan kehidupan nelayan.
“InsyaAllah MPM PP Muhammadiyah mengelorakan gerakan kembali melaut dan akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan Pesan Dirjen Perikanan yang menyampaikan bahwa ada beberapa titik daerah yang itu saya kira hampir sebagian besar daerahnya merupakan daerah dampingan nelayan muhammadiyah. Kita akan selalu bersinergi antara kami yang sebagai Sipil Society dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan,” pungkasnya.
Total bantuan ada dua kapal lengkap dengan segala perangkatnya, sehingga bisa langsung digunakan untuk melaut mencari ikan. Bantuan itu sendiri kurang lebih nilainya sekitar Rp 450 juta dari Muhammadiyah untuk kehidupan kelompok nelayan di Pekalongan.
Sementara itu, Sekretaris PP Muhammadiyah, Agung Danarto menyampaikan bahwa program ini merupakan program stimulasi yang diberikan oleh PP Muhammadiyah kepada nelayan yang ada di Pekalongan. Harapannya agar nelayan itu semangat melaut dan punya motivasi untuk bisa kembali mencari ikan di laut dengan semangat.
“Tujuannya memberikan stimulasi supaya masyarakat nelayan bisa bangkit kembali, Jumlah bantuan kita karena sifatnya stimulasi, kita memberikan dua buah kapal kepada nelayan disini. Sudah komplit mulai dari kapalnya, mesinnya, dan alat tangkapnya. Sudah siap digunakan untuk melaut,” tuturnya.

Peresmian Gapura Nusantara Alun-Alun Pekalongan

Malam Puncak Peresmian Gapura Nusantara Sita Perhatian Ribuan Warga

KOTA – Semarak Malam Puncak Peresmian Gapura Nusantara menyita perhatian ribuan masyarakat Kota Pekalongan yang berbondong-bondong hadir memadati Kawasan Alun-Alun Kota Pekalongan, Minggu malam (22/12/2019).
Ribuan masyarakat dari berbagai elemen baik anak-anak, kaum muda dan orangtua datang menyaksikan peresmian Gapura Nusantara yang menjadi icon wajah baru Kota yang terkenal dengan batik tersebut.
Hadir dalam acara tersebut Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz,SE, Wakil Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, SE, Komandan Kodim 0710/Pekalongan, Letkol Inf. Arfan Johan Wihananto, SIP, MMS, masing-masing beserta istri, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Hj. Sri Ruminingsih,SE,MSi, beserta Asisten Setda Kota Pekalongan, para Kepala OPD, camat, lurah se-Kota Pekalongan, serta ribuan masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya.
Peresmian ditandai dengan dibubuhkannya tanda tangan Walikota Pekalongan di prasasti Gapura Nusantara tersebut dan ditutup dengan pesta kembang api.
Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara peresmian tersebut. Menurut Saelany, dengan diresmikannya bangunan Gapura Nusantara tersebut dapat menambah warna destinasi wisata Kota Pekalongan untuk mendatangkan para wisatawan lebih banyak lagi.
“Alhamdulillah ribuan warga Pekalongan dan sekitarnya sangat menyambut icon baru Kota Pekalongan dengan rangkaian berbagai aktivitas sejak pagi tadi yang diawali dengan senam dan makan megono bersama, pada malam hari ini juga tidak kalah meriah dengan adanya kirab, penampilan kesenian dan tradisi Kota Pekalongan, yang ditutup dengan penandatanganan prasasti dan pesta kembang api,” tutur Saelany.
Disampaikan Saelany, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya untuk menata kota batik ini sesuai visi misi Pemerintah Kota Pekalongan yang mana menjadikan Kota Pekalongan ini agar lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, berlandaskan nilai-nilai religiusitas.
“Oleh karena itu sesuai kajian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendatangkan wisatawan ke Kota Pekalongan yang ditunjang dengan sudah adanya interchange tol yang membuat wisatawan dari luar daerah mudah dan cepat untuk datang ke Kota Pekalongan ini sehingga nantinya kehadiran mereka ini dapat mensejahterakan masyarakat Kota Pekalongan sekaligus meningkatkan PAD kita, kulinernya laris, hotelnya ramai, tempat wisatanya, ruang terbuka publik tertata rapi, nyaman dan indah,” pungkas Saelany. (rad/dkp)

Lulusan Prodi Manajemen Informatika UMPP dibekali Sertifikat kompetensi programmer

UMPP.AC.ID - Jum'at 13 Desember 2019, Dihadiri oleh Alumni, mahasiswa dan Dosen Prodi Diploma Tiga Manajenem Informatika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) mengadakan kegiatan Penyerahan Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) sekaligus Pembekalan Manajemen Organisasi bagi mahasiswa. Acara digelar di kampus Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (Fastikom) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) yang berada di Jalan Raya Pahlawan Kajen.
Secara Simbolis, SKPI diserahkan kepada Dhiyan Iriyadi, salah satu lulusan Prodi Manajemen Informatika.
Dalam sambutnya Ketua Prodi Manajemen Informatika Imam Rosyadi, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai persiapan menghadapi ujian sertifikasi atau ujian kompetensi programmer"
Sertifikasi ini merupakan salah satu Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang harus diterbitkan bersama ijazah sebagaimana sesuai dengan ketentuan Kemenristekdikti No.59 Tahun 2018,”  ujarnya.
 Menurutnya, Prodi Manajemen Informatika UMPP dalam kegiatanya selalu memberikan bekal untuk lulusan dengan keahlian program. Tips dan trik  dalam menghadapi dunia kerja juga diberikan pada mahasiswa dengan memotivasi mahasiswa  agar nantinya hadir dan mengikuti perkuliahan maupun kegiatan sertifikasi keahlian.
"Keaktifan organisasi kemahasiswaan di program studi Manajemen Informartika ini dapat membantu dan mengukur kemampuan skill yang dimiliki  mahasiswa, pungkasnya.
"Dokumen yang dikeluarkan oleh institusi resmi adalah Surat atau sertifilkat yang juga disebut Supplement bagi lulusan ini berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan jurusan Manajemen Informatika"ujar bu Hadwitya H k, M.Kom. selaku panitia

Selasa, 26 November 2019

Olahraga Berkuda dan Panahan Pekalongan

Terbaru, Main Kuda dan Panahan 

KARANGANYAR – Bagi anda penyuka olahraga berkuda dan panahan, kini sudah bisa menikmati olahraga satu ini di Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Namanya Wisata Alam La Ranch Resto and Galeri, Kampung Cowboy Pekalongan. Tepatnya berada di Desa Limbangan, bisa ditempuh 1 km dari Kajen atau 8 km dari kota Pekalongan.
Demikian diungkapkan Yanto, salah satu Owner sekaligus GM La Ranch ketika ditemui dilokasi, Jumat (22/11). Dia mengungkapkan obyek wisata yang digagasnya beserta Roni ini bernuansa wisata edukasi.
Kampung cowboy
“Kalau untuk Kabupaten Pekalongan sendiri menurut saya ini adalah sebuah konsep yang memang wawasan edukasi wisata. Dimana edukasi wisata ini kita sudah menyiapkan beberapa wahana yang memang cocok untuk pendidikan anak usia dini,” ungkapnya.
“Dimana dari Paud ini ada kurikulum 13, kurtilas 13, yang mereka salah satunya adalah paling penting adalah stimulasi motorik halus dan motorik kasar. Nah motorik halus dan motorik kasar kita ada semuanya wahananya. Ya kita siapkan wahananya,” sambungnya.
Obyek wisata yang baru soft launching pada tanggal 18 Oktober lalu ini menyediakan berbagai wahana bermain yang edukatif bagi anak-anak, remaja, dewasa dan para orang tua. “Diantaranya untuk motorik halus ada kelinci, bulu yang bisa disentuh, terus ada domba pula. Nah untuk motorik kasar, kita ada kuda untuk menstimulasi, dan ada panahan dan ada mainan mini anak-anak untuk ketangkasan, membuat mereka harus menjaga keseimbangan,” paparnya.
Selain itu Yanto menuturkan bahwa mengedukasi Wisata di La Ranch ini memang disiapkan untuk sarana belajar mengajar di luar ruang untuk Kabupaten Pekalongan. “Yang saat ini tentu Kabupaten Pekalongan sudah memiliki kawasan wisata. Tapi itu kan lebih mengandalkan kepada alam yang sudah tersedia. Sementara La Ranch ini dari nol yang tidak ada apa-apanya,” kata dia.
Yanto mengaku proses pengerjaan berbagai wahana yang ada hanya satu bulan. “Semula adalah sebuah kebun tebu dan jagung, nah akhirannya kita mencoba melakukan beberapa kreasi, bagaimana memikirkan Kabupaten Pekalongan ini memiliki sebuah kawasan wisata yang memang bisa seluruh usia,” ujarnya.
Mulai dari resto, playground, berkuda, taman domba, taman kelinci, kebun organik, panahan, hingga manasik haji dan umroh ada disini. Juga dilengkapi dengar berbagai fasilitas seperti mushalla, toilet, dan area jajanan ramah lingkungan buat anak.
Wahana andalan atau spesial dari La Ranch sendiri adalah berkuda dan panahan.
Wisata Alam yang digagas oleh Yanto dan Roni ini masih terus melakukan inovasi dan pengembangan, yang memiliki luas 1 hektar ini baru terpakai 1/2 hektar saja. Anda tak perlu khawatir masalah biaya masuk dan biaya untuk menjajal setiap wahana. Karena harganya sangat terjangkau dan merakyat. Tiket masuknya hanya Rp5.000, dan tiket setiap wahana sudah paling tinggi Rp15.000 yakni berkuda, sementara yang lain ada yang Rp10.000 dan yang terendah Rp5.000.

Puas bermain dan menjejal berbagai wahana, anda tentu tak akan lupa mengabadikan keindahan setiap spot dengan swafoto. Capek berkeliling dan menjajah setiap wahana dan berfoto, anda bisa mencoba berbagai menu yang disajikan di Resto La Ranch sendiri.
Harga setiap menu di restonya juga cukup bersahabat dengan kantong. Menu paket ayam bakar dan penyet hanya Rp25 ribu. Sementara kentang goreng, sosis bakar, pisang goreng, pisang bakar, sambal ijo hanya Rp10 ribu. Yang lebih spesial lagi all item diskon 20%.
Sejak soft launching pada tanggal 18 Oktober hingga ketika tim radar pekalongan meliput lokasi pada tanggal 22 November 2019, sudah ribuan orang dari berbagai latar belakang menjajah berbagai wahana yang disediakan La Ranch.
Selain itu, La Ranch juga telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selain karena 25 karyawannya berasal dari orang asli Limbangan, juga karena La Ranch menggratiskan lapak bagi masyarakat yang ingin berjualan di lokasi wisata, dengan syarat makanan yang dijual higienis dan aman untuk anak-anak, serta tidak menggunakan bahan plastik dan bahan tak ramah lingkungan. (ap3)

Serangan Tawon, Memakan Korban

Diserang Ratusan Tawon, Suami Istri Tewas


Sepasang suami-istri di Desa Kebandaran, Kecamatan Bodeh, Pemalang, tewas mengenaskan akibat diserang ratusan tawon. Keduanya diserang ratusan tawon saat melintas di area pemakaman desa setempat.
Keduanya diketahui bernama Suwaryo (62) dan Endriyati (45). Jenazah Suwaryo dimakamkan hari ini di Desa Jraganan. Sedangkan istrinya dimakamkan di Desa Kebandaran pada Senin (25/11) siang kemarin.
Hasil gambar untuk ilustrasi serangan tawon
“Kedua korban merupakan suami-istri. Istrinya dulu yang meninggal dan sudah dimakamkan, sedangkan suaminya meninggal pada Senin malam,” kata Kepala Desa Kebandaran, Sumarto Cumole, Selasa (26/11/2019).
Dijelaskan pada Minggu (24/11) sekitar pukul 17.00 WIB, sepulang dari sawah, keduanya melintas di area pemakaman Dukuh Karyomukti, desa setempat, dengan naik sepeda motor berboncengan. Sesampai di lokasi pemakaman, tiba-tiba keduanya diserang tawon,” kata Sumarto.
Oleh para tetangga, keduanya dilarikan ke Puskesmas Bodeh untuk mendapatkan penanganan medis. Keduanya kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Prima Medika, Pemalang. “Korban menjalani perawatan medis sehari, namun jiwanya tidak tertolong,” tambah Sumarto.
Endriyati meninggal pada Senin dini hari pukul 00.48 WIB. Sedangkan Suwaryo meninggal Senin malam pukul 20.39 WIB.
Casmuah (70), kakak Endriyanti, mengatakan korban mendapat luka sengatan cukup banyak pada tubuhnya. “Di tubuhnya banyak titik hitam bekas sengatan lebah, terutama di punggungnya,” kata Casmuah.
Tokoh warga setempat, Sumarto, mengatakan di desanya terdapat sembilan sarang tawon Vespa affinis atau tawon endhas atau oleh warga disebut tawon baluh yang berukuran besar. Kini sarang-sarang telah dibasmi oleh warga dan petugas.
“Dari tadi malam sampai tadi pagi, sembilan sarang tawon di desa sini sudah dibasmi dengan bantuan Damkar Pemalang,” katanya.
Terpisah, Kapolsek Bodeh AKP Sriyanto mengimbau warga segera melapor ke petugas jika mengetahui atau mendapati ada sarang tawon di sekitar permukiman.
“Kalau ada sarang yang sama, segera laporkan. Intinya, jangan menyentuh sarang tawon terlebih dahulu, karena membahayakan,” imbau AKP Sriyanto. (mbr/mbr/detik)

Nasyiatul Aisyiyah gelar Musykerda, Dilokasi Pusat Informasi Mangrove

Nasyiatul Aisyiyah Dorong Kemandirian Ekonomi Ibu Rumah Tangga

KOTA – Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kota Pekalongan, menggelar musykerda yang menjadi ajang evaluasi program kerja organisasi di tengah periode. Nasyiatul Aisyiyah memilih Pusat Informasi Mangrove (PIM) sebagai lokasi musykerda sekaligus menutup agenda dengan penanaman mangrove di pesisir pantai Kota Pekalongan.
Tak hanya mengevaluasi program kerja pengurus Nasyiatul Aisyiyah dua tahun sebelumnya, dalam kegiatan itu juga muncul rekomendasi yang akan dilaksanakan dalam periode kepengurusan dua tahun mendatang. Rekomendasi yang muncul, masih seputar program kemasyarakat dengan fokus pada perempuan dan anak.
Salah satu yang jadi program utama yakni mendorong kemandirian ibu rumah tangga lewat program Sekolah Istria Bahagia (Sigia). Program tersebut akan memberdayakan kompetensi yang dimiliki anggota Nasyiatul Aisyiyah agar ditularkan kepada para ibu rumah tangga muda.
“Salah satu rekomendasi untuk program dua tahun ke depan adalah program kemasyarakatan yaitu program keluara bahagia. Tujuannya agar ibu rumah tangga muda bisa mandiri dengan memiliki kompetensi melalui pendidikan ketrampilan yang diberikan anggota-anggota NA yang memang punya kompetensi tertentu di sejumlah bidang,” tutur Ketua PD Nasyiatul Aisyiyah Kota Pekalongan, May Amna usai kegiatan, Minggu (24/11).
Nasyiatul Aisyiyah akan menyelenggarakan pelatihan baik formal maupun non formal untuk membekali ketrampilan pada setiap anggotanya. Dengan program tersebut, output yang diharapkan adalah para ibu rumah tangga dapat mandiri secara ekonomi tanpa perlu bekerja di luar.
“Targetnya dapat terwujud ekonomi berbasis keluarga dengan menguasai sebuah ketrampilan. Sehingga ibu rumah tangga bisa mandiri secara ekonomi tanpa meninggalkan kewajiban. Selain itu, teman-teman di Nasyiatul Aisyiyah juga diharapkan punya bargaining kompetensi sehingga mampu memberikan kontribusi lebih di tengah masyarakat” jelasnya.
Sementara mengenai pemilihan lokasi musykerda dan kegiatan penunjang yakni penanaman mangrove, dia mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari perwujudan 10 pilar keluarga muda tangguh. “Di pilar nomor 9 adalah ramah lingkungan. Isu pemanasan global dan rob di Kota Pekalongan mendorong kami untuk mencari kegiatan yang tepat dan dipilih penanaman mangrove,” tambah May.
Dia berharap kegiatan tersebut dapat memantik kesadaran para anggota dan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah yang juga dilibatkan dalam kegiatan, agar sadar bahwa masalah lingkungan kini menjadi persoalan yang cukup krusial. “Kegiatan ini juga diharapkan bisa menjadi salah kontribusi dakwah kami untuk turut menjaga lingkungan sekitar,” tandasnya.(nul)

NU dan Rabithah Alawiyah Sinergi Dalam Kepedulian Lingkungan

NU dan Rabithah Alawiyah Kota Pekalongan Bersinergi Jaga Alam

KOTA – Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Pekalongan bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Rabithah Alawiyah Pekalongan, Pemkot Pekalongan, DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Brimob Pekalongan menanam seribu batang tanaman mangrove di pesisir pantai Kota Pekalongan, Sabtu (23/11) pagi.
Ketua PCNU Kota Pekalongan, H Muhtarom, menuturkan kegiatan tersebut wujud sinergitas PCNU, Rabithah Alawiyah, Pemkot Pekalongan, Brimob, dan warga masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian alam. Diantaranya, turut mencegah pesisir pantai Kota Pekalongan dari abrasi, dengan cara menanam mangrove.
“Kita sadari bahwa masyarakat secara umum perlu digugah kepeduliannya untuk bersama-sama menjaga kondisi mangrove, utamanya warga NU dan lembaga yang mengurusi. Sebab selama ini kegiatan yang demikian sudah cukup banyak terselenggara, namun kurang begitu maksimal,” terangnya, di sela kegiatan penanaman mangrove.
Apalagi menurut Muhtarom, kondisi hutan mangrove saat ini di Indonesia cukup memprihatikan, termasuk di Kota Pekalongan. Padahal, mangrove dapat mencegah abrasi. “Dari informasi yang diterima kondisi pesisir pantai Pekalongan ini mengalami abrasi yang sangat signifikan di setiap tahunnya dan air laut juga mengalami kenaikan. Kondisi demikian tidak cukup disikapi dengan perasaan khawatir, melainkan harusa ada aksi-aksi nyata seperti perawatan,” tegasnya.
Ketua Umum DPP KNTI, M Riza Damanik menyebut apa yang dilakukan oleh kawan-kawan KNTI, Rabithah Alawiyah dan NU di Pekalongan bersama dengan pemerintah dan Brimob merupakan kerja sama yang perlu terus dikembangkan ke depannya. Sebab, di dunia internasional langkah perawatan hutan mangrove itu sudah digalakkan. “Sudah sejak lama sebenarnya kita ingin mengajak Rabthah Alawiyah dan NU khususnya dengan pemerintah dan Brimob untuk melakukan hal serupa,” terangnya.
Lebih lanjut M Riza menambahkan, terpeliharanya hutan mangrove ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum. Karena dampak yang diakibatkan dengan rusaknya hutan mangrove akan memengaruhi kelangsungan hidup masyarakat yang tentunya ekonomi.
“Kita semua kan sebenarnya sudah tahu, bahwa tanaman mangrove itu di satu sisi sangat bermanfaat dan di sisi yang lain kondisinya terancam. Sehingga diperlukan upaya-upaya langsung seperti penanaman pohon mangrove yang kita lakukan saat ini,” pungkasnya.
Sebelum aksi penanaman magrove dilakukan, turut hadir langsung Wali Kota Pekalongan untuk memberikan dorongan melaksanakan kegiatan. Bahkan dirinya berharap apa yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah dan NU khususnya dapat berjalan secara terus menerus.
“Saya sangat gembira ada kelompok masyarakat yang sangat peduli terhadap kawasan pantai di Kota Pekalongan ini, dan tentunya kami men-support terus agar penanaman mangrove ini bisa secara massif dilakukan. Kami juga akan mendorong komunitas yang lain termasuk pelajar, untuk melakukan aksi menjaga dan merawat pohon mangrove,” jelas Saelany Machfudz. (way)

Rabu, 07 Agustus 2019

Perkiraan 30 Tahun, Pekalongan Terancam "Tenggelam"

Pekalongan Terancam Tenggelam

PEKALONGAN – Area terdampak rob di wilayah pesisir Pantura Pekalongan diperkirakan sekitar 4.700 hektare. Jika tidak diatasi secara komprehensif, wilayah pesisir Pekalongan sekitar 30 tahun lagi terancam tenggelam.
Peneliti Geodesi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr Heri Adreas, dalam Seminar Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019 dalam Penanggulangan Banjir dan Rob di Pantura Pekalongan di Auditorium Adaro Universitas Pekalongan, Senin (5/8), mengemukakan, ‘tidal inundation’ atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah rob adalah banjir pasang air laut. Tanpa adanya hujan, di siang hari, tiba-tiba banjir datang menggenangi wilayah pesisir.
Menurutnya, wilayah Pekalongan merupakan salah satu wilayah di Pantura Jawa yang terkena rob. Luas terdampak rob di Pekalongan sekitar 4.700 hektare.
Diungkapkan, kenaikan permukaan laut (‘sea level rise’) di Indonesia berkisar dari 0,3 cm hingga 1 cm pertahun. Total sekitar 9 cm hingga 30 cm dari tahun 1980 hingga saat ini. Kenaikan permukaan laut di sekitar laut utara Pekalongan, kata dia, sekitar 5 milimeter pertahun. Artinya, sekitar 5 cm dalam 10 tahun, berarti sekitar setengah meter dalam 100 tahun.
“Rob lebih disebabkan adanya ‘land subsidence’ atau penurunan tanah, bukan karena faktor kenaikan permukaan laut. ‘Land subsidence’ dapat ditemukan di Pantura dengan rata-rata ‘subsidence’ pertahun 1-25 centimeter,” terang dia.
Disebutkan, ‘land subsidence’ bisa terjadi karena faktor kompaksi alamiah, efek pembebanan, pengambilan air tanah yang berlebihan, efek tambang bawah permukaan, dan efek eksploitasi migas. “Di Pekalongan faktor utamanya akibat pengambilan air tanah dengan sumur bor,” ujarnya.
Disebutkan juga, potensi kerugian akibat rob sangat besar. Dikatakan, estimasi biaya kerugian ekonomi untuk adaptasi lahan adalah Rp 6,8 triliun dan untuk infrastruktur Rp 1,7 triliun. Estimasi biaya kerugian ekonomi akibat rendaman rob sekitar Rp 244,1 miliar hingga Rp 492,6 miliar setiap kejadian. Sedangkan, lanjut dia, estimasi biaya relokasi apabila menjadi pilihan Rp 13,076 triliun hingga Rp 16,086 triliun. “Rob adalah bencana, sehingga harus ada upaya adaptasi mitigasi,” tandas dia.
Disampaikan pula, adaptasi dan mitigasi yang sudah ada di beberapa daerah rob di antaranya pembangunan tanggul laut (‘dyke’) dan penanaman hutan mangrove. Namun, lanjut dia, pembangunan tanggul bukan merupakan solusi jangka panjang, dan penanaman hutan mangrove bukan solusi pencegah rob namun solusi ‘land subsidence’. “Mangrove adalah solusi untuk abrasi saja,” katanya.
Ia merekomendasikan, untuk solusi jangka panjang dalam rangka mengatasi rob adalah ‘water management’ untuk menghentikan ‘land subsidence’. Sementara hal mendesak yang perlu dilakukan untuk jangka pendek meliputi peninggian rumah, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, pemetaan risiko dan monitoring. Sedangkan, solusi jangka menengah, saran dia, meliputi pembangunan tanggul, sea dyke, dan livable dyke.
Ditambahkan, ada sembilan upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Pekalongan dari bencana rob. Yakni, membuat peta potensi bencana rob, land subsidence, sea level Pekalongan; membangun sistem monitoring laju land subsidence, water table head, dan laju sea level rise; membangun tanggul-tanggul pengaman ancaman rob; meninggikan jalan, infratsruktur dan bangunan; mulai mencari sumber air alternatif pengganti air tanah (danau, embung, air hujan, air recycle, revitalisasi sungai dan Ipal, dan lainnya); penyesuaian tata ruang berbasis bencana rob, lansd subsidence, sea level rise, dan isu terkait, juga menghubungkan bencana dengan substain development goal (SDG) untuk efektifitas mitigasi; membangun sistem artificial recharge dan biopori; membangun infrastruktur sumber-sumber pengganti air tanah lengkap jaringan perpiaan untuk distribusi; menghentikan pengambilan air tanah dalam; dan terakhir kekuatan doa.
Sementara itu, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengatakan, untuk mengatasi persoalan rob di Kabupaten dan Kota Pekalongan telah dilakukan penelitian yang komprehensif dari ITB. Dengan difasilitasi anggota DPR RI Hakam Naja, kata dia, diupayakan mencari solusi penanganan rob yang paripurna.
“Tanggul rob setelah jadi nanti tidak lagi menyisakan persoalan, baik persoalan sosial, ekonomi, semua itu bisa teratasi. Untuk mengatasi persoalan seperti ini, ada sembilan langkah tadi yang sudah kita sepakati yang akan dijalankan oleh pemerintah,” ujar dia.
Ditandaskan, pemkab akan konsen mengatasi persoalan rob berbasis apa yang disampaikan oleh Andreas dari ITB. “Kita juga ada kerja sama yang baik dengan Pak Hakam selaku anggota DPR RI di Badan Anggaran yang akan memperjuangkan anggaran-anggaran berikutnya,” ujar Bupati. (ap5)

Waw, Sengon 1 Triliun



Sengon 1 Triliun
Sepele sekali. Kelihatannya. Hanya gara-gara satu pohon sengon. Listrik seluruh Jakarta padam. Juga Jabar. Dan sebagian Jateng. Minggu-Senin lalu.
Pohon sengonnya ada di Desa Malon. Nun jauh di Gunung Pati, 28 km selatan Semarang. Mati listriknya sampai Jakarta.
Maka pohon sengon itu perlu diabadikan. Fotonya. Untuk dipasang di seluruh kantor PLN. Sebagai monumen. Yang harus diajarkan turun-temurun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Betapa mahalnya pohon sengon itu. Sampai membuat berjuta-juta orang menderita. Pun kereta bawah tanah. Yang masih baru. Ikut lumpuh. Penumpangnya harus dievakuasi. Presiden Jokowi sampai marah karenanya.
Bahkan PLN sendiri sampai harus mengeluarkan ganti rugi kepada konsumen. Nilainya sampai Rp 1 triliun.
Satu pohon sengon. Di sebuah desa. Mampu menggegerkan mayapada.
Pohon sengon itu tidak salah. Tumbuhnya di dalam pagar penduduk. Tapi menjulang sangat tinggi.
Tinggi tiang SUTET itu 40 meter. Tapi bentangannya menggelayut. Tinggi 18 meter. Tinggi sengon itu sekitar 15 meter. Sudah mencapai medan magnet SUTET.
Tapi sengon itu juga berhak bertanya:
  • Mengapa dibiarkan tumbuh tinggi di situ?
  • Mengapa tidak ada yang tahu?
  • Apakah tidak ada lagi anggaran untuk patroli pohon?
  • Mengapa ada kebijakan anggaran ini –bahwa biaya operasi dan pemeliharaan harus di bawah anggaran SDM?
  • Mengapa SUTET itu begitu rapuh? Hanya kesenggol satu pohon sudah pingsan?
Itulah. Mengapa tidak boleh ada pohon dekat SUTET (Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi). Jangankan sampai nyenggol. Memasuki medan magnetnya pun sudah mengganggu. Bisa korsleting. Yang mengakibatkan arus listrik terhenti.
Mengapa yang korsleting di selatan Semarang, padamnya di Jakarta dan Jabar?
Orang Jakarta itu makan listriknya paling besar. Apalagi ditambah daerah industri sekitarnya: Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang.
Padahal pembangkit listrik terbesarnya ada di Jatim. Di Paiton.
Maka harus ada pengiriman listrik dalam jumlah besar. Dari Jatim ke Jakarta. Sekitar 3000 MW. Tepatnya saya sudah lupa.
Listrik sebesar itu hanya bisa dikirim lewat SUTET –yang tegangannya 500 kVA. Ibarat kirim air, selangnya harus sangat besar.
Kian tinggi tegangannya kian luas medan magnetnya. Karena itu harus ada sempadan yang lebar. Di sepanjang jalur SUTET tidak boleh ada tanaman tinggi. Dalam istilah listrik sempadan itu disebut ROW –Right of Way.
Dulu selalu ada patroli. Yang mengawasi ROW itu –apakah mulai ada gejala pohon yang mengganggu. Tidak harus tiap hari. Pohon tidak bisa mendadak tinggi.
Pertanyaannya: apakah anggaran patroli masih ada? Atau manajemen patrolinya yang lemah? Atau patroli sudah dilakukan, laporan sudah dibuat, tapi tidak ada anggaran penebangan pohon?
Sesederhana itu.
Tapi ada juga unsur nasib.
Jawa itu sebenarnya sudah aman. Biar pun sebagian besar pembangkitnya ada di Jatim. Di Jawa sudah punya dua jalur SUTET. Jalur Utara (yang lewat Ungaran, Semarang itu) dan jalur tengah. Membentang dari ujung timur ke ujung barat Jawa.
Kalau pun ada gangguan di jalur utara seperti itu sebenarnya tidak ada masalah. Arus listriknya bisa otomatis pindah ke SUTET jalur tengah.
Pohon sengon itu bukan satu-satunya tersangka.
Memang nasib PLN lagi apes. Terutama Plt Dirutnya. Masih baru. Belum 24 jam.
Hari Minggu itu ada perbaikan SUTET jalur tengah. Di timur Tasikmalaya. SUTET-nya dimatikan. Dengan pertimbangan sangat rasional: pada hari Minggu beban listrik di sekitar Jakarta turun drastis. Cukup dilayani jalur utara.
Sayang, kok sengon itu begitu jahatnya –bergoyang di hari Minggu itu.
SUTET Utara kena sengon. SUTET tengah lagi diperbaiki.
Akibat hilangnya pasokan dari dua SUTET tadi beban listrik kacau sekali.
Pembangkit-pembangkit listrik di wilayah barat mati satu-persatu.
Terjadilah bencana itu.
Kenapa begitu lama? Ini sudah menyangkut manajemen recovery. Hanya PLN yang tahu.
Ada pertanyaan kecil: ke mana pasukan ‘Kopassus’-nya P2B? Yang dibentuk dulu itu? Yang bisa memelihara SUTET tanpa harus mematikan sistem itu?
Dibubarkan? Tidak diteruskan? Tidak cukup? Tidak dikembangkan? Tidak ada anggaran?
Saya masih ingat. Peresmian pasukan itu dilakukan besar-besaran. Di Monas. Dengan demo cara-cara memelihara SUTET. Tanpa mematikannya.
Memang sangat berisiko. Peralatannya khusus. Bajunya khusus. Kepandaiannya khusus. Karena itu kita juluki ‘Kopassus’-nya PLN.
Di PLN juga ada satu departemen khusus: namanya P2B. Itulah yang mengatur seluruh sistem listrik di Jawa. Isinya orang-orang istimewa. Ahli-ahli listrik.
Saya menyebutnya ‘otak’-nya listrik. Lembaga itulah yang mengatur seluruh sistem di Jawa. Kadang saya dikritik. Terlalu mengistimewakan P2B. Saya tidak peduli. Saya sudah biasa mengistimewakan redaksi. Dalam seluruh organisasi surat kabar.
SUTET di bawah P2B itu. Tapi P2B di bawah siapa?
Organisasi PLN sekarang sudah beda. Di Jawa ada tiga direksi. Direktur Jatim/Bali, Direktur Jateng/DIY dan direktur Jabar/DKI.
P2B bisa punya posisi yang tidak jelas –di bawah koordinasi direktur yang mana. Mungkin sudah diatur. Orang luar seperti saya tidak bisa melihat.
P2B itu perlu terus berkoordinasi. Tiap tiga bulan mereka harus rapat. Untuk evaluasi perkembangan sistem di Jawa.
Adakah rapat itu masih ada? Atau sudah ditiadakan? Rapat-rapat P2B tidak boleh dianggap rapat biasa –yang bisa dihapus demi penghematan.
Demi laba.
Memang ironi: listrik itu baru diingat justru di saat ia mati.(Dahlan Iskan)

Bupati: Dihimbau Pelayanan Kesehatan Harus Ramah Anak

Puskesmas Ramah Anak

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Setiawan Dwi Antoro
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menginstruksikan agar seluruh pelayanan kesehatan baik di rumah sakit dan Puskesmas di Kabupaten Pekalongan harus ramah anak.
Penekanan itu disampaikan saat peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2019 tingkat Kabupaten Pekalongan, kemarin.
“Saya minta Dinas Kesehatan dan 26 Puskesmas beri pelayanan terbaik untuk anak. Jadikan Puskesmas ramah terhadap anak,” pinta Bupati.
Dikatakan, pemkab membuat peta jalan (roadmap) agar Puskesmas menjadi Puskesmas layak anak. “Pendidikan juga harus beri pelayanan terbaik pada anak. Sekolah merupakan rumah kedua anak. Jangan sampai ada sekolah yang tidak nyaman anak. Jangan sampai ada diskriminasi terhadap anak,” tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Setiawan Dwi Antoro, mengatakan, arahan dari Bupati agar Puskesmas layak anak akan disambut dengan baik. Menurutnya, Dinkes ke depan akan programkan untuk semua Puskesmas di Kabupaten Pekalongan ramah anak. “Seperti yang sudah kita buktikan bahwa Puskesmas Wiradesa terbaik nasional untuk Puskesmas layak anak,” ujar dia.
Dikatakan, untuk mewujudkan Puskesmas layak anak di Puskesmas itu ada ruang anak, ruang bermain anak, dan memisahkan antara pasien anak dan pasien dewasa. “Itu yang terpenting karena perlakukan yang berbeda. Jelas di situ untuk kita lakukan perlakukan secara humanis. Nanti seluruh Puskesmas akan dijadikan layak anak,” tandas dia. (ap5)

PMI Kota Santri Masuk Nominasi Program Dari Palang Merah Jepang



PMI Kota Santri di Terima Kunjungan dari Jepang, Ini Tujuannya

KAJEN – Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan baru baru ini dikunjungi oleh Perwakilan Palang Merah dari Negeri Jepang, Mereka berkunjung dalam rangka menilai kelayakan untuk memperoleh dukungan Program bantuan dari Palang Merah Jepang. Karena PMI Kabupaten Pekalongan yang menjadi salah satu kandidat.
Ketua PMI Kabupaten Pekalongan. Hj. Arini Harimurti bersama pengurus Kepala Markas PMI Kabupaten Pekalongan Adi Prabowo, dan Tim PMI Pusat, JRCS dan PMI Provinsi Jateng, menerima perwakilan Palang Merah Jepang yang dipimpin oleh Yana Maulana di markas PMI Kabupaten Pekalongan (6/8/2019)
Palang Merah Jepang akan membantu program Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan dalam program penguatan kesiapsiagaan di masyarakat. Program ini dilaksanakan di dua Provinsi, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Saat ini kita sedang dalam tahap pemilihan wilayah Kabupaten yang akan kita damping secara penuh. Kebetulan di Jawa Tengah rencana kandidatnya ada Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kebumen,” Ujar Yana Maulana perwakilan Palang Merah Jepang di Indonesia.
Sementara Itu Ketua PMI Kabupaten Pekalongan Arini Harimurti menyampaikan bahwa PMI kab pekalongan menerima perwakilan palang merah jepang, dimana pmi kab. Pekalongan salah satu nominasi penerima dukungan program kegiatan dari Palang Merah Jepang.
“Mereka melihat potensi yang ada di kabupaten pekalongan menjadi sasaran kegiatan dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, dan Harapannya semoga kabupaten terpilih sebagai penerima kegiatan tersebut,” tandasnya.

Deputi Rehablitasi BNN RI: Mendesak Pendirian BNN di Kota Pekalongan


Pendirian BNN di Kota Pekalongan Mendesak

Pendirian BNN di Kota Pekalongan Mendesak

KOTA – Pendirian Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Pekalongan, dinilai makin mendesak. Mengingat kondisi Kota Pekalongan merupakan daerah yang empuk menjadi sasaran narkoba karena keberadaan pelabuhan. Hal itu diungkapkan Deputi Rehablitasi BNN RI, Yunis Farida Oktoris Triana, dalam kegiatan peresmian Rumah Pintar Al Ma’laa yang sekaligus menjadi Intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan tempat rehabilitasi narkoba, Selasa (6/8).

Namun meski mendesak, pendirian BNN kemungkinan belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Sebab saat ini tengah diberlakukan moratorium pendirian BNN baru di daerah. “Sementara kita masih moratorium. Tapi dengan dasar pertimbangan proposal dan berkas yang sudah diserahkan kepada kami akan dipertimbangkan melihat Kota pekalongan saat ini memang urgent,” tutur Yunis.

Menurut Yurnis, Kota Pekalongan merupakan daerah yang strategis dilihat dari budaya dan kulinernya. Di sisi lain, ada pelabuhan yang tentu menjadi sasaran empuk untuk penyebaran narkoba. “Saya mengacungi jempol atas kiat Walikota Pekalongan atas terbentuknya relawan dan penggiat anti narkoba di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan Kota pekalongan bisa bersih dari narkoba. Dengan status BNN RI yang akan ditingkatkan setingkat dengan menteri mudah-mudahan pendanaan yang diberikan akan mampu mendukung Kota Pekalongan untuk mendirikan BNN,” kata Yunis.

Pendirian Rumah Pintar Al Ma’laa yang sekaligus menjadi IPWL di Jalan Dr Soetomo, merupakan gagasan PCNU Kota Pekalongan. Peresmian yang dilakukan Walikota Pekalongan bersama Deputi Rehabilitasi BNN RI, dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara IPWL Rumah Pintar Al Ma’laa dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (RSKPN) Kementerian Sosial RI yang diwakili Kasubdid Kelembagaan Sumber Daya, Beni Sujanto.

Wakil Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Kepala Organisasi perangkat Daerah (OPD) turut menyaksikan peresmian tersebut.

Walikota Pekalongan, M Saelany Machfudz mengapresiasi prakarsa dari masyarakat yakni NU yang telah memberikan fasilitasnya untuk tempat IPWL. “Dengan bangga peresmian Rumah Pintar Al Ma’laa ini langsung dihadiri oleh oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI. Ini menjadi penyemangat bagi seluruh elemen untuk mengentaskan Kota Pekalongan dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” tutur Saelany.

Menurutnya, adanya IPWL akan membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal sosialisasi pemahaman bahaya narkoba. Pemkot Pekalongan hanya bisa memberikan fasilitas mobil yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas IPWL untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi angka korban narkoba. “Selanjutnya, kita juga perlu mengajak para dai dan ulama untuk turut berdakwah dan mensosialisasikan bahaya narkoba ke masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua IPWL Rumah Pintar Al MA’laa, Agus Rofiqi mengatakan, setelah diresmikan Rumah Pintar ini, pihaknya akan menggarap kerjasama dengan Bapas setempat untuk merehabilitasi sejumlah warga binaan. “Sembari melaksanakan kegiatan rehabilitasi kami juga akan terjun ke kelurahan untuk memberikan edukasi bersama dengan lascar-laskar di kelurahan untuk mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba,” tandas Agus.(dur)