Evaluasi Tim Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot 'Gagal' Jaga Adipura

Pemkot Gagal Jaga 'Adipura'

• Penilaian BLH Provinsi 

PEMKOT - Mendapatkan penghargaan Adipura sebanyak tiga kali berturut-turut, ternyata tidak membuat kebersihan di Kota Pekalongan tetap terjaga. Karena masih banyak titik yang kondisinya memprihatinkan, dan tidak terjaga setelah adanya penilaian Adipura beberapa waktu lalu. Artinya Pemkot dinilai gagal menjaga penghargaan Adipura.

Demikian hasil evaluasi dari tim Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan Kepala BLH Provinsi Jawa Tengah, Ir Djoko Sutrisno MSi dalam kegiatan Expose Hasil Pantauan II Program Adipura 2011-2012 dan Persiapan Pemantauan I Program Adipura 2012-2013, di ruang Amarta, Rabu (26/9).

Di depan peserta yang terdiri dari perwakilan SKPD, sekolah dan masyarakat, serta Walikota, Ketua DPRD dan Kepala KLH Kota pekalongan tersebut, Djoko menyoroti tentang kondisi drainase dan sungai di Kota Pekalongan yang memperihatinkan, dimana banyak dipenuhi sampah dan tumbuhan liar. "Dari pantauan kami, beberapa titik sungai seperti di Kalibanger dan Sungai Loji masih sangat buruk dan perlu penanganan," kritiknya.

Djoko juga membeberkan obyek panilaian di Kota Pekalongan yang mendapatkan nilai terendah dari hasil evaluasi, masing-masing pemilahan sampah dengan skor 67,00. Kemudian pertokoan dengan skor 72,37 dan TPA dengan skor 72,81. Menurut Djoko, masih banyak titik sampah di pinggir jalan Kota Pekalongan yang tidak terangkut serta membludak melebihi kapasitas tempat yang disediakan. Sedangkan untuk TPA, overloadnya TPA Degayu dan belum siapnya TPA Regional, membuat kondisi TPA Kota Pekalongan dinilai buruk.

Selanjutnya, juga diungkapkan sejumlah obyek penilaian yang masih memiliki skor dengan warna merah yang berarti perlu ditingkatkan kembali. Seperti perumahan, tercatat perumahan Podosugih masih memiliki skor merah di salah satu komponen nilainya, kemudian sejumlah jalan protokol seperti jalan Urip Sumoharjo, jalan Dr Soetomo, jalan Dr Wahidin dan jalan Sriwijaya terpantau masih memiliki tumpukan sampah di sebagian trotoarnya.

Tim penilai juga menyoroti kondisi terminal yang perlu pembenahan, beberapa titik sungai seperti Kalibanger, Sungai Loji dan Meduri, dua pasar yang masih memiliki skor merah pada komponen penilaiannya, pasar Grogolan dan Banjarsari, deretan komplek pertokoan yang ada di jalan Hayam Wuruk, jalan Sultan Agung, jalan Angkatan 45, jalan Gajah Mada, dan jalan Merdeka. Serta disorotinya Lingkungan di sekitar Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Pekalongan.

"Kami berharap agar masyarakat dan Pemkot bisa menjaga kondisi lingkungan terus menerus, jangan hanya saat ada penilaian saja. Jika kondisi seperti ini tidak segera dibenahi, nilai bisa jadi akan menurun," sentilnya.

Sementara itu, Walikota Pekalongan, dr HM Basyir Ahmad, juga berharap hal serupa agar semua elemen masyarakat di Kota Pekalongan dapat terus menjaga longkungan tanpa mengenal waktu. "Kami akan gandeng semua stakeholder agar bisa bekerjasama menjaga lingkungan. Sehingga terwujud Kota Pekalongan yang nyaman, hijau dan remaja," ucapnya.

Dirinya juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut serta menjaga lingkungan sehingga Kota Pekalongan berhasil mendapatkan Adipura tiga kali berturut-turut. "Semoga Kota Pekalongan dapat meraih Adipura setiap tahunnya," harapnya lagi. Untuk penilaian tahap pertama Adipura, akan dilakukan minggu kedua bulan oktober dengan 17 obyek yang akan dinilai. (ap16)

sumber

Western Union Cara Kirim Uang Cepat Dan Mudah Dalam Hitungan Detik

Western Union adalah jasa pengiriman uang dari dan ke berbagai negara di dunia. Western Union menggunakan tekologi elektronik yang secara online dan real time menjangkau ke berbagai pelosok / penjuru dunia termasuk Indonesia. Jutaan orang setiap tahun menggunakan WU sebagai jasa kirim / transfer uang karena aman, mudah, cepat dan terpercaya yang telah melayani banyak negara di dunia.

Berikut ini adalah sekelumit keunggulan Western Union dibandingkan dengan jasa pengiriman uang lainnya :
1. Dalam hitungan detik uang sudah dapat diambil.
2. Tersebar di sekitar 200 negata dan 170.000 agen.
3. Aman karena dilengkapi dengan sistem yang aman .
4. Biaya pengiriman yang terjangkau.
5. Tidak perlu punya rekening bank atau punya domisili di suatu tempat.
6. Pada umumnya hanya pengirim uang yang dikenakan biaya. Penerima mungkin hanya membayar ongkos bea materai.
7. Tidak ada jumlah minimal uang yang dikirim.

Produk jasa layanan Western Union :
- Will Call : Penerima uang adalah perorangan / individu non badan usaha.
- Quick Pay : Penerima uang adalah badan usaha.
- Layanan Tambahan / Ekstra :
a. pengiriman berita
b. tes pertanyaan / sandi : test question, hanya untuk negara tertentu demi melindungi uang anda dari penipu.
c. pengiriman ke alamat penerima : physical delivery, hanya untuk negara tertentu.
d. notifikasi penerima lewat telepon : phone notification, hanya untuk negara tertentu.

Western Union Indonesia dapat ditemui di banyak tempat yang juga melayani jasa keuangan dan pengiriman barang seperti :

- Kantor Pos
- Tiki
- Bank Mandiri
- Bank Syariah Mandiri
- Bank BII
- Bang Niaga
- Bank BRI
- Dan masih banyak lagi lainnya

Pastikan terdapat logo Western Union di lokasi-lokasi tersebut atau tanyakan lewat telepon, kunjungi website (situs web) atau datang langsung untuk mendapatkan informasi lebih lengkap.

sumber

Kendaraan Operasional Klub Persip

Oktober Persip Terima Kendaraan Operasional

Pemerintah Kota Pekalongan segera memberikan bantuan kendaraan operasional untuk klub Persip Pekalongan kendaraan tersebut kini sedang dalam pemesanan disebuah dealer di Jogjakarta.

Bagian Aset Setda Kota Pekalongan Maman Suratman kepada Radio Kota Batik mengatakan pihaknya telah mengganggar sebesar 200 juta untuk pembelian sebuah mini bus yang nantinya digunakan oleh klub persip.

ilustrasi

Maman menjelaskan saat ini kesepakatan harga sudah dicapai tinggal menunggu mobil tersebut dibawa ke Kota Pekalongan pada awal bulan Oktober mendatang.

Sementara itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pembelian barang pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

sumber

 

Rancangan Anggaran Perbaikan Lapangan Stadion Kraton

DPU Segera Ajukan Dana Perbaikan Stadion Kota Batik Kraton

Menjelang berakhirnya masa belanja tahun 2012 ini Dinas Pekerjaan Umum akan segera mengajukan anggaran untuk perbaikan lapangan Stadion Kota Batik Kraton dimungkinkan anggaran tersebut akan terealisasi pada tahun 2013 mendatang.

Kasubag Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan Slamet Mulyo saat ini pihaknya sedang menyusun rancangan anggaran untuk perbaikan lapangan stadion kraton kira-kira total anggaran yang dibutuhkan nantinya mencapai 500 juta.

Slamet menjelaskan angaran sebesar itu nantinya digunakan untuk biaya peninggian lapangan kurang lebih 30 centi meter serta pembelian rumput bari serta pembelian lampu stadion yang saat ini masih kurang.

Slamet menambahkan diharapkan anggaran tersebut bisa disetujui sehingga stadion Kota batik Kraton nantinya bisa menjadi stadion tingkat nasional dan memberikan nilai lebih untuk Kota Pekalongan.

sumber

 

Merumuskan Besaran UMK Kota Pekalongan

Penentuan UMK 2013 Belum Capai Kesepakatan

Rapat Dewan Pengupahan Kota Pekalongan hingga kini belum berhasil merumuskan besaran UMK Kota Pekalongan tahun 2013.Hal ini disebabkan perbedaan pendapat mengenai besaran KHL antara pekerja dan pengusaha.

Ketua Dewan Pengupahan Kota Pekalongan Budiyanto menjelaskan belum menentukan UMK 2013 karena masih terjadi perbedaan tentang besaran KHL antara kalangan pekerja dan pengusaha.

Sebelumnya Kalangan pekerja menetapkan besaran KHL 1, 064 juta sedangkan kalangan pengusaha menetapkan besaran KHL sebesar 958 ribu.

Menurut Budyanto besaran angka yang diusulkan oleh pihak buruh terebut dinilai terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan aturan dari dewan pengupahan.

Sementara itu Perwakilan APINDO Pekalongan Benny Krisbiantoro menambahkan pihaknya tetap konsisten menggunakan besaran angka yang telah diusulkan sebab usulan tersebut telah disepakati oleh dewan pengupahan pada bulan April lalu.

Wakil Ketua DPC SPN Damirin pihaknya berharap pemkot dalam memutuskan angka KHL tahun ini menggunakan KHL riil sehingga bisa menyukupi kebutuhan hidup di tahun 2013.Apabila masih menggunakan angka KHL rata-rata dinilai tidak relevan sebab kebutuhan tahun depan akan naik seiring terjadinya kenaikan inflasi.
sumber

 

Jampersal Upaya Menjamin Dan Melindungi Kehamilan Ibu

Klaim Jampersal di Kota Pekalongan Capai 1,6 Miliar Rupiah

Klaim pelayanan jaminan persalinan atau Jampersal di kota Pekalongan, hingga awal september ini telah mencapai 1,6 miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 1.482 persalinan warga miskin.

Kepala Dinas Kesehatan kota Pekalongan, Dokter Dwi Herry Wibawa mengatakan jampersal merupakan upaya menjamin dan melindungi proses kehamilan ibu, persalinan, pascapersalinan dan pelayanan keluarga berencana.

Menurut Dwi Herry, ada beberapa jenis pelayanan yang dibiayai dengan pelayanan jampersal. Seperti pelayanan pemeriksaan kehamilan, deteksi dini faktor risiko, persalinan normal, dan dengan komplikasi serta pelayanan nifas.

Dwi Herry menambahkan, sejak adanya program jampersal oleh pemerintah pusat , berdampak pada menurunya angka kematian pada ibu melahirkan di Kota Pekalongan. Dari 9 ibu melahirkan pada tahun lalu, terbukti hingga saat ini yang tercatat baru ada 3 ibu yang meninggal saat melahirkan bayi.

sumber

 

Fasilitasi Pengembangan Sistem Aplikasi Database Ormas

200 ORKEMAS dan LSM ikuti Pelatihan Aplikasi Database 

KAJEN – Sebanyak kurang lebih 200 orang perwakilan dari Dinas/Kantor terkait dan Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hari ini Selasa (25/9) mengikuti kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Aplikasi Database Ormas Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs.H.Yoyon Ustar Hidayat, SPdi, MSi menyampaikan pentingnya meneruskan dan meningkatkan pembangunan Kabupaten Pekalongan yang sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu mendapat perhatian dan dukungan penuh terutama masyarakat, seperti Orkemas dan LSM yang ada di Kabuapaten Pekalongan. 

Antono mengajak, sebagai warga masyarakat Kabupaten Pekalongan harus menjaga wilayah Kabupaten Pekalongan agar tetap aman, tentram dan damai. “Jangan sampai tercerai berai, kita harus bersatu padu, selaras dan sejalan menuju arah yang lebih baik!” ajaknya.

Lebih lanjut Antono menganggap, momentum kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sistem Aplikasi Database Ormas ini sangat tepat. Hal ini karena di era globalisasi seperti saat ini, dinamika dan perubahan di tengah-tengah masyarakat bergerak cepat. Globalisasi disamping membawa dampak positif juga membawa nilai negative yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. “Untuk itu saya harap kita bisa selalu menjalin komunikasi yang baik dan intens guna menampung dan menyalurkan asipirasi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Pekalongan, R. Djoko Laksono, S.IP dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi data organisasi kemasyarakatan pada pengalihan system dan pendataan bagi Orkemas/LSM di Lingkungan Pemkab. Pekalongan. “Tujuannya disamping untuk mengenalkan pemahaman terhadap system Aplikasi Database, juga agar terjalin hubungan baik antar Orkemas/LSM, serta membangun dan memelihara kondusifitas daerah,” jelas Djoko. Hadir pada kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan, dan Kepala SKPD terkait serta Narasumber Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. (451h).

Silaturahmi Dan Sarasehan TKSK

KAJEN - Sekitar 75 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-eks Karesidenan Pekalongan yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan berkumpul di Rumah Makan Kampung Damai Karanganyar dalam rangka mengikuti acara Silaturahmi dan Sarasehan, Rabu (26/9).

Acara ini dimaksudkan sebagai sarana silaturahmi dan tukar pikir/pengalaman serta menjalin kerjasama antar TKSK terhadap penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di wilayah kecamatan masing-masing, juga sebagai sumber informasi dengan adanya kreatifitas dari para TKSK sebagai agen pembaharu dalam pencegahan dan pemecahan masalah kesejahteraan sosial tersebut.

Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bambang Sigit Prabowo, B.Sc mewakili Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan yang berhalangan hadir karena mengikuti acara dinas di Provinsi, juga dihadiri para pejabat di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan.

 

Pada kesempatan tersebut Bambang mengatakan keberadaan TKSK sangat strategis karena banyak permasalahan sosial yang benar-benar butuh penanganan serius, seperti: masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum mendapatkan akses pelayanan, masih tingginya jumlah fakir miskin, kurangnya sarpras dalam penanganan PMKS, masih minimnya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam rangka pemberdayaan PMKS, masih rendahnya kualitas PMKS sehingga sulit mengakses program/kegiatan yang ada, masih tinggi RTLH (rumah tak layak huni), belum optimalnya peran masyarakat terkait dengan keberadaan PMKS dan kegiatan dari Pemerintah. Lebih lanjut dikatakan bahwa penanganan PMKS merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 meliputi pelaksanaan program rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial, juga alinea keempat UUD 1945 yang menyuratkan bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan umum.

Sarasehan ini berjalan cukup hangat karena pada kesempatan tersebut masing-masing kabupaten/kota memberikan informasi terkait dengan pola penanganan, penganggaran, peran serta masyarakat, juga yang tak kalah penting adalah dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap kesejahteraan TKSK ini yang rata-rata masih belum mencermati pentingnya keberadaan relawan sosial ini di wilayahnya yang sebenarnya memiliki peran penting dalam membantu mendata dan menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut.

Di akhir pertemuan, Koordinator TKSK se-eks Karesidenan Pekalongan Dwi Nugroho Hariadi (TKSK asal Kota Pekalongan) berjanji akan membawa hasil dari masukan para TKSK itu ke Dinas Sosial Provinsi dalam rangka penguatan keberadaan TKSK yang berada di barisan paling depan penanganan PMKS agar masalah kesejahteraan sosial benar-benar dapat ditangani secara proporsional dan professional. “Saya akan bawa hasil hari ini ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah”, tegasnya. (irm)

sumber:www.pekalongankab.go.id

Paguyuban Tambra Paninggaran

FPI “TAMBRA “ LESTARIKAN IKAN LANGKA

KAJEN - Front Pembela Ikan (FPI) Tambra di Kecamatan Paninggaran saat ini telah sukses melestarikan ikan langka Tambra yang ada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Genting yang melintas di daerah tersebut. Mereka tergabung dalam satu paguyuban yang bernama Paguyuban “Tambra”.

Paguyuban “TAMBRA” adalah sebuah paguyuban baru yang bergerak di bidang pelestarian dan perlindungan Sumber Daya Ikan Sungai di Kecamatan Paninggaran. Gerakan pelestarian dan perlindungan terhadap jenis ikan Tambra yang merupakan spesies khas dan langka Sungai Paninggaran ini  sebenarnya sudah sejak setahun lalu gencar dilakukan. Gerakan ini berawal dari keprihatinan masyarakat di sekitar Sungai Paninggaran, khususnya di Kali Genting karena langkanya ikan, khususnya ikan Tambra yang akan dipancing di Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut.

Warga menyadari sumber daya ikan adalah sumber daya yang memiliki daya pulih kembali (renewable), untuk itu warga berinisiatif memulihkan kembali ekosistem air khususnya untuk mengembangbiakan jenis ikan Tambra. Untuk itulah secara swadaya masyarakat membentuk paguyuban yang berkonsentrasi melestarikan dan perlindungan terhadap kelestarian sungai Paninggaran.

Menurut seorang pengurus paguyuban, Yasir Arafat, visi paguyuban yang baru resmi terbentuk 9 September 2012  lalu ini adalah “Terwujudnya pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai dilandasi oleh asas manfaat dan lestari”. Untuk mewujudkan visi tersebut, warga bersama-sama melakukan program kali bersih (PROKASIH), meningkatkan koordinasi, partisisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan sumberdaya ikan sungai di wilayah masing-masing, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian sungai dan pemeliharaan kelestarian DAS.

Camat Paninggaran, Edi Sutanto, SIP. yang bertindak sebagai pelindung mengunggkapkan berbagai program telah dilakukan paguyuban ini,diantaranya penebaran benih ikan, penanaman pohon disekitar mata air, pembuatan rumpon ikan, pembuatan papan pengumuman serta pembentukan Satgas FPI (Front Pembela Ikan). “FPI ini bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat seperti pemberian sanksi bagi yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan DAS dan mengancam kelestarian ikan Tambra,” terangnya.

Lebih lanjut Edi menjelaskan bahwa masyarakat telah bersepakat untuk memberikan sanksi berupa penggantian benih sebanyak 5000 ekor (jika di uangkan 2,5 juta rupiah) bagi orang yang melakukan pelanggaran seperti memasang pukat (jaring) atau racun disepanjang 7 Km DAS. Namun masyarakat tetap diijinkan mengambil ikan hanya saja dengan cara memancing. Saat ini, Paguyuban TAMBRA beranggotakan 200 orang yang terdiri dari warga sekitar DAS Kali Genting. Sedangkan bertindak sebagai pelindung adalah jajaran Muspika Paninggaran. “Melalui paguyuban ini, diharapkan kedepan masyarakat lebih peduli dengan kelestarian ekosistem DAS, serta memudahkan pengembangan paguyuban karena pemerintah dapat membantu mengusahakan berbagai bantuan baik dari pemerintah daerah, maupun propinsi untuk kemajuan paguyuban,” ungkap Edi. (dhee2)

sumber:www.pekalongankab.go.id

Pelantikan Kades Karangjati Periode 2012-2018

KADES KARANGJATI DILANTIK 

Senin, 24 September 2012 Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa terpilih-Moh. Imron Chasani secara resmi dilantik oleh Bupati Pekalongan - Drs. H. Amat Antono, M.Si. Bertempat di Kantor Kepala Desa Karangjati, Chasani diangkat sumpahnya untuk menjabat sebagai Kades Karangjati Periode 2012-2018. Chasani dilantik untuk menggantikan Tihar, SE yang telah menjabat selama sepuluh tahun yaitu sejak 2002 -2012.

Dihadapan undangan yang terdiri dari Bupati dan istri, para Staf Ahli, Asisten Sekda dan para kepala SKPD, Muspida serta warga masyarakat, usai pelantikannya Chasani dalam sambutannya mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh warga masyarakat Desa Karangjati, terutama Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) sehingga semua tahapan pemilihan kepala desa di Karangjati berjalan dengan lancar. “Terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga suasana desa tetap kondusif. Pesta demokrasi telah usai, mari kita songsong hari yang baru,” ungkapnya.

Terkait tugas yang akan diembannya,yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Chasani menyatakan dirinya butuh dukungan, saran, dan partisipasi dari segala pihak untuk mewujudkannya khususnya dari jajaran pemerintahan. “Saya yakin, tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tugas-tugas saya tidak akan berjalan baik,” tegasnya.

Dalam sambutannya Bupati Pekalongan menyatakan sangat mengapresiasi isi sambutan Kades Karangjati definitif karena hal ini menunjukan kedewasaan dalam rangka memimpin desa. “Sebuah awal yang baik, dimana untuk membangun dibutuhkan sebuah kebersamaan, kita harus menyadari bahwa pesta demokrasi telah usai dan setelah ini mari bersama kita bangun Desa Karangjati yang lebih baik,” himbaunya. Tak lupa Antono juga mengingatkan Chasani agar cepat menyesuaikan diri, diantaranya dengan membangun kesadaran diri bahwa mulai hari ini sebagian dari dirinya adalah milik masyarakat, dimana sebagian hak pribadinya diambil oleh masyarakat. 

Hal kedua yang menurut Bupati harus dilakukan adalah kesadaran diri bahwa mulai hari ini, bisa atau tidak bisa setelah menjadi Kades harus melaksanakan urusan pemerintahan sebagai wujud tanggungjawab. Hal ketiga yang disarankan Bupati adalah keharusan Kades untuk mau belajar, serta mendengarkan masyarakatnya. “ InsyaAllah jika ketiga hal ini dipegang, maka Anda akan Sukses menjadi seorang Kepala Desa,” tegasnya.

Bupati juga meminta Kades agar mampu memotret desanya, cari dan kembangkan potensi desa, seorang Kades juga harus tahu bagaimana masyarakatnya, sehingga jika ada permasalahan bisa diselesaikan tanpa ada gesekan. “Kalau dalam istilah saya, Kades harus mau ‘kulakan masalah’ salah satunya melalui dialog dengan warganya,” terang Antono. Tak lupa Antono berpesan kepada para tokoh masyarakat, alim ulama, serta elemen masyarakat lainnya agar mau memberi masukan dan dukungan pada Kades terpilih sehingga mampu mengemban amanahnya yang baru sebagai kades dengan baik. “Saya yakin seorang kades tidak akan bisa kerja sendiri, untuk itu mari kita dukung dan bantu,” tukasnya menutup sambutan. (dhee2)

Sumber berita & foto : Release Bagian Humas Setda
Editor:dinna.kominfo

sumber:www.pekalongankab.go.id

Kompetisi Hizbul Wathan Cup Ke X Tahun 2012

KAMUS PEKALONGAN JUARAI HIZBUL WATHAN KE X

Setelah melewati petarungan sengit, akhirnya kesebelasan Kamus Pekalongan memenangkan pertandingan sepak bola kompetisi Hizbul Wathan Cup ke X Tahun 2012, mengalahkan Surabaya Soccer FC melalui drama adu pinalti 4 -2. Erfayanto selaku Ketua panitia penyelenggara menjelaskan bahwa pada laga final ini memang masing kesebelasan menampilkan perfoma terbaiknya sehingga berimbang berbagi skor kacamata 0 -0 pada babak pertama dan kedua, sehingga harus diadakan adu pinalti untuk menentukan pemenang.

Selanjutnya Erfayanto menjelaskan bahwa kegiatan kompetisi ini diikuti oleh 32 tim sepak bola usia 21(U-21) yang berasal dari berbagai club sepak bola besar di Indonesia seperti Arema Malang, Persik Kediri, Persijab Jepara, PErsiku Kudus, Martapura Kalsel dan Gantari Batam serta kesebelasan local lainnya. 

Adapun dipilihnya kesebelasan yang usia dibawah 21 tahun, jelas Efrayanto adalah dalam rangka memberi ruang dan menciptakan wadah bagi telenta muda agar bisa berprestasi sehingga tersalurkan ke klub klub professional. “ Disamping itu untuk menggairahkan sepakbola usia muda untuk menjunjung tinggi sportivitas dan fairplay”imbuhnya.

Sementara itu Bupati Pekalongan Drs. Amat Antono, MSi menjelaskan bahwa pemerintah sangat mendukung kegiatan kompetisi ini karena bernilai positif. Dan berharap kedepan untuk dapat membangun komunikasi dengan inten sehingga Pemkab bisa ikut membantu menambah jumlah nominal hadiah. ” Isya Alloh untuk tahun mendatang pemerintah akan membantu panitia untuk menambah hadiah utama “ janji Antono

Dikesempatan ini juga Bupati menyampaikan rasa terima kasihnya karena selama penyelenggaraan kompetisi satu bulan keamanan dan ketertiban pertandingan tetap terjaga. “ Kami sampaikan terima kasih sebesarnya kepada masyarakat yang ikut serta menjaga kelancaran kompetisi ini “ imbuhnya.

Sementara diakhir acara diserahkan perhargaan kepada Kamus Pekalongan sebagai peraih juara pertama pada kompetisi ini, Surabaya Soccer FC juara 2, Ps Geger FC Cirebon dan PS HW Wuled sebagai juara 3 bersama. Sedang untuk pemain terbaik diraih oleh Irfan Vebriyanto dari Kamus Pekalongan, dan top score diraih secara bersama sama antara Dimas Galih dari Kamus Pekalongan bersama Wahyu Tri Saputro dari HW Pekalongan.

Adapun penyandang tim fair play disematkan kepada kesebelasan HW Pekalongan dan untuk wasit terbaik dianugrahkan kepada Suyanto SPd. Sedang untuk pelatih terbaik disematan oleh Sri Nanda Wahyu Himawan dari Kamus Pekalongan dan H Amang Mulya sebagai maneger terbaik dari Surabaya Soccer FC.(hamhum)

Sumber berita & foto : Release Bagian Humas Setda
Editor:dinna.kominfo

sumber:www.pekalongankab.go.id

 

Saat ini Kota Pekalongan Menjadi Pusat Jasa Dan Perdagangan

Kota Pekalongan Prospektif Bagi Investor 

Pekalongan, Info Publik - Kota Pekalongan dinilai masih sangat prospektif bagi investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini terbukti, meski sudah ada beberapa pusat perbelanjaan seperti Matahari, Sri Ratu dan carefour Mega Center, satu lagi pelaku bisnis bidang serupa hadir di Kota batik. Yakni Ramayana Dept Store. Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan pusat perbelanjaan tersebut di Eks Terminal Lama Jalan dr Sutomo, Pekalongan Timur Rabu (26/9).

Hal itu ditegaskan Direktur Utama PT Prima Lestari Investindo Ir Mr Priyanto MM didampingi Direktur Ramayana Ir Ugik Kurniandi di sela-sela acara peletakan batu pertama tersebut. Menurut Priyanto, pihaknya berani mendirikan Ramayana di tengah persaingan yang ketat dengan pasar raya lain dilandasi berbagai pertimbangan yang matang. “Saat ini Kota Pekalongan menjadi pusat jasa dan perdagangan bagi daerah – daerah sekitarnya seperti Pemalang, Batang dan Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

Selain itu jumlah penduduk Kota Pekalongan yang cukup besar yangt berarti permintaan juga akan besar menjadi pertimbangan tersendiri. “Yang jelas semuanya sudah melalui pertimbangan cukup matang,” tandasnya.

Ditambahkanya pembangunan Ramayana ini dilakukan dengan sistem BOT atau bangun guna sarana. “jadi tanah akan tetap menjadi milik Pemkot Pekalongan dan bangunan setelah 25 tahun akan menjadi milik Pemkot pula,” katanya. Rencananya Pusat Perbelanjaan ini akan dibangun 4 lantai dengan luas bangunan sekitar 10 ribu meter persegi dalam waktu selama-lamanya 8 bulan.”Nantinya akan membutuhkan 400 orang tenaga kerja dan diprioritaskan bagi warga setempat,” katanya lagi. 

Sementara itu Walikota Pekalongan dr HM Basyir Ahmad mengaku bersyukur akhirnya lahan bekas terminal yang sudah terbengkelai selama 10 tahun ini bisa dimanfaatkan. “Harapan saya hal ini akan mengembangkan perekonomian warga sekitar pada khususnya dan Kota Pekalongan pada umumnya,” tegasnya.

Meski mendukung pembangunan Pusat perbelanjaan ini, Basyir kembali menegaskan dukunganya akan keberadaan pasar-pasar tradisional yang sudah ada. “Karena jelas pangsa pasarnya akan berbeda,” katanya. Hadir pula pada acara ini Wakil Walikota HA Alf Arslan Djunaid, Ketua DPRD M Bowo Leksono dan sejumlah perwakilan warga setempat. (diskominfo/007) 

sumber:www.pekalongankota.go.id

 

Bantuan Langsung Tunai Bersyarat

2,042 Keluarga Sangat Miskin Terima Bantuan

PEKALONGAN – Ada sebanyak 2.042 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kota Pekalongan akan menerima bantuan langsung tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kementrian Sosial. Pemkot Pekalongan berencana mengalokasikan anggaran sebesar 1% dari APBD 2013 atau sekitar Rp. 6 miliar untuk mengantisipasi RTSM yang belum terdata dalam PKH tahun ini. Bantuan langsung tunai bersyarat tersebut diberikan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, mencakup pendidikan dan kesehatan, terutama pada kelompok masyarakat miskin.

Bantuan yang diberikan berkisar antara Rp. 600 ribu sampai Rp. 2.200.000 selama setahun. Harapannya dapat mengubah perilaku RTSM sehingga dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Dwi Heri Wibawa menjelaskan, angka kesakitan pada kelompok warga miskin dan sangat miskin masih sangat tinggi. “Pemanfaatan rumah sakit masih didominasi oleh orang kaya, yakni 48,7%. Persalinan oleh tenaga kesehatan pada masyarakat miskin hanya 21,3%, sedangkan pada masyarakat kaya mencapai 89,2%,” paparnya pada Bimbingan Teknis Service Provider PKH di runga Amarta Setda, Rabu (19/9).

Karena itu, Kementrian Sosial memberikan insentif melalui program PKH kesehatan tersebut untuk melakukan kunjungan kesehatan ke fasilitas kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan) guna meningkatkan status kesehatan ibi dan anak. Menurut dia, berdasarkan evaluasi pelaksanaan PKH 2009, pemberian insentif tersebut berdampak terhadap peningkatan kunjungan RTSM, yakni 36%. Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah bayi yang ketimbang 5% serta peningkatan imunisasi 0,3%.

Dipotong

Bantuan langsung tunai bersyarat tahap pertama akan diberikan jika peserta telah menghadiri pertemuan awal dan telah mengunjungi puskesmas atau posyandu. Bantuan tahap berikutnya akan diberikan setelah peserta PKH menyelesaikan komitmen. Namun, apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen, bantuan akan dipotong sesuai tingkat pelanggarnya.”Bila peserta PKH tidak memenuhi komitmen satu kali, bantuan akan dipotong Rp 50 ribu, dua kali Rp 100 ribu, tiga kali Rp 150 ribu. Dan bila tidak memenuhi komitmen dalam empat bulan berturut-turut, bantuan akan distop untuk satu periode pembayaran,” jelasnya.

Peserta PKH, kata dia, bisa mengunjungi fasilitas kesehatan yang menjadi jaringan pelayanan kesehatan PKH, meliputi lima rumah sakit, 12 puskesmas dan jaringannya, serta lima rumah bersalin. Sementara itu, Walikota M Basyir Ahmad meminta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Pekalongan menyiapkan peserta cadangan sebanyak 20 % untuk mengantisipasi masih adanya RTSM yang belum masuk pada PKH tahun ini. (K30-90)

(SUMBER SUARA MERDEKA, 20-09-2012)

 

PT GKBI Investment Menetapkan Dewan Komisaris Baru

Romi Oktabirawa Terpilih sebagai Presiden Komisaris GKBI Investment 

PENGUSAHA batik 'Wirokuto Batik' sekaligus Ketua Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan, HM Romi Oktabirawa, terpilih sebagai Presiden Komisaris PT GKBI Investment, periode 2012 - 2014. PT GKBI Invesment ini, adalah sebuah 'holding company' dari Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).

Keputusan pemilihan H Romi, sapaan akrab HM Romi Oktabirawa untuk menjabat sebagai Presiden Komisaris PT GKBI Invesment adalah merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT GKBI Investment untuk menetapkan dewan komisaris, yang telah dilaksanakan pada Selasa, 18 september 2012 Hotel UNY Yogyakarta. Rapat itu sendiri dihadiri oleh 40 koperasi primer pembatikan di sentra-sentra industri batik Indonesia.

Sebagai Presiden Komisaris PT GKBI Investment yang baru, H Romi mengungkapkan sejumlah program prioritasnya untuk memajukan perusahaan yang dipimpinnya tersebut. Diantaranya, dengan memperkuat daya saing anak perusahaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

PT Primatexco Indonesia, PT Plumbon International Textile, PT Dayani Garment Indonesia, PT Tokai Texprint Indonesia, PT Primissima, PT Daiwaboo Industrial Fabrics Indonesia, dan Rehaltraco, adalah beberapa anak perusahaan yang hingga kini berkembang di bawah payung GKBI Investment.

"Kami akan memperkuat daya saing industri anak perusahaan di lingkungan GKBI Investment, membangun SDM yang tangguh, dan membuka investasi baru yang bernilai tambah," jelasnya, saat ditanya mengenai prioritas kerja di holding company milik Gabungan Koperasi Batik Indonesia itu, kemarin.

Menurut Romi, jabatan sebagai Presiden Komisaris di GKBI Investment itu ibarat memasuki sebuah dunia yang baru baginya. "Sungguh ini dunia baru bagi saya. Saya anggap ini amanah yang harus selalu dijaga," kata pria kelahiran Pekalongan, 3 Oktober 1973 yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Kairo, Mesir, selama 2,5 tahun ini. 

"Saya mohon doanya, karena GKBI Investment milik 40 koperasi primer yang beranggotakan lebih dari 8000 pembatik di seluruh Indonesia," imbuh Romi.

Untuk diketahui, Romi Oktabirawa sebenarnya bukan orang baru di industri batik. Melalui Wirokuto Batik, H Romi pernah menyabet penghargaan "Seal of Excellence Award" dari UNESCO pada tahun 2006 dan 2007 untuk produk batik yang ekonomis dan ramah lingkungan. Bahkan, H Romi bersama Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan pada tahun 2005 berhasil memecahkan rekor batik tulis terbesar "Batik On The Road" versi Guinnes World of Records, yang berpusat di London, Inggris.

Saat ini, banyak lembaga ataupun organisasi yang dipimpin ataupun digeluti oleh H Romi. Diantaranya, dia menjadi Ketua Umum PPIP Pekalongan dari tahun 2010 hingga sekarang, Ketua ASEPHI BPC Pekalongan, Pengurus Yayasan Batik Indonesia Bidang Pelestarian Batik dan Pengembangan Budaya Batik, salah satu penggagas "Pekalongan Heritages, serta sejumlah jabatan dan organisasi lainnya. (way)

sumber:www.pekalongankota.go.id

Job Fair Diundur 16-17 Oktober 2012

Pelaksanaan Job Fair Kota Pekalongan Diundur

Pelaksanaan program penyebarluasan informasi pasar kerja atau Job Fair oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 4 oktober terpaksa diundur tanggal 16 -17 oktober mendatang.

Kepada Radio Kota Batik Heryu Purwanto Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Kota Pekalongan mengatakan pengunduran jadwal pelaksanaan jobfair itu dilakukan karena pihaknya masih menunggu konfirmasi kehadiran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang rencananya juga akan membuka langsung pelaksanaan jobfair.

Selain itu pengunduran jadwal juga disebabkan sampai dengan saat ini baru ada 6 perusahaan saja yang sudah menyatakan siap bergabung dalam kegiatan jobfair.
 

Heryu menambahkan bagi perusahaan yang membutuhkan karyawan dan berminat untuk mengikuti peserta Job Fair dapat mendaftarkan diri langsung ke Dinsosnakertrans Kota Pekalongan.

Sebab pihaknya menargetkan bisa menyediakan sekitar 32 perusahaan bisa bergabung dengan sebanyak 2 ribu lowongan untuk mengurangi pengangguran di Kota Pekalongan.
sumber:www.radiokotabatik.net

 

Rencana Perbaikan Trotoar Bulan Oktober

Pemkot Siapkan Anggaran 2 Miliar Perbaikan Trotoar

Pemkot Pekalongan telah menyiapkan anggaran sebesar 2 Miliar untuk perbaikan trotoar.Pemkot menilai kondisi trotoar saat ini sudah rusak dan harus diperbaiki kepada Radio Kota Batik Joko Purnomo Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan mengatakan rencananya perbaikan trotoar tersebut akan mulai dilakukan bulan Oktober mendatang .

Sementara dalam perbaikannya akan difokuskan pada 8 titik ruas jalan. 8 titik tersebut diantaranya Jalan Hayam Wuruk, Dokter Cipto, Dokter Wahidin, Gajah Mada, Kh Mas Mansyur, Dokter Sutomo, Imam Bonjol dan jalan Progo.

Joko menambahkan selain bertujuan untuk memudahkan pejalan kaki.
 

Perbaikan trotoar juga dilakukan sebagai langkah awal dalam mengahadapi penilaian adipura sebab dalam penilaian adipura kemarin penataan trotoar dinilai kurang.
sumber:www.radiokotabatik.net

 

Komitmen Pemkot Upayakan Kesejahteraan Buruh Batik

Pemerintah Akan Perhatikan Kesejahteraan Buruh Batik

Pemkot Pekalongan akan terus berkomitmen dalam mengupayakan agar kesejahteraan buruh batik di Kota Pekalongan bisa meningkat.

Dalam Acara Walikota Menjawab, Basyir Ahmad ,Walikota Pekalongan mengatakan pihaknya meyakini pendapatan buruh batik akan meningkat setelah adanya adanya rencana pemberian label pada batik asli Pekalongan.

Menurut Walikota jika batik yang ada di pasaran sudah diberi maka diharapkan nilai jual batik pun akan meningkat. Sehingga otomatis dengan meningkatnya harga jual batik maka penghasilan dan kesejahteraan buruh batik pun bisa meningkat.

Sebelumnya Pemkot Pekalongan akan mengeluarkan label batik untuk batik-batik yang diproduksi perajin batik setempat. Label batik tersebut untuk melindungi perajin batik seiring maraknya tekstil bermotif batik di pasaran.

sumber:www.radiokotabatik.net

Pembangunan Drainase Primer Sepanjang 1500 Meter

Pembangunan Drainase Primer Di Panjang Baru Diharapkan Bisa Atas Rob

Rencana pembangunan drainase primer sepanjang 1500 meter di Kelurahan Panjang Baru,Kecamatan Pekalongan Utara diharapkan masyarakat bisa mengatasi rob di wilayah tersebut.

Proyek drainase primer sepanjang 1500 meter ini merupakan hasil dari bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,8 milyar rupiah.

 

ilustrasi

Lurah Panjang Baru Lilik Murdiyanto kepada Radio Kota Batik mengatakan pembangunan drainase ini di harapkan bisa mengatasi genangan air di wilayahnya dan genanagan air juga nantinya akan disedot dibuang ke Kali sepucung.

Lilik menjelaskan pembangunan drainase saat ini sudah mencapai 65 persen diharapkan bisa selesai pada akhir bulan Desember mendatang sehingga bisa digunakan saat musim penghujan.

Lilik berharap warga masih berharap agar Pemerintah Provinsi kembali memberikan bantuan pada tahun 2013 mendatang sehingga bisa mengatasi terjadinya rob maupun banjir yang selalu menjadi langganan warga di Panjang Baru.

sumber:www.radiokotabatik.net

Kelurahan Kauman Juara Ketiga Lomba Desa Wisata 2012

Inilah 3 Desa Wisata Terbaik di Indonesia

Jakarta - Desa wisata menjadi perwakilan dari suatu daerah dalam mempromosikan budaya, alam, sejarah dan atraksi seni. Inilah 3 desa wisata terbaik yang memperoleh Penghargaan Desa Wisata 2012 dari Kemenparekraf.

Wisatawan terus mengalir datang dan pergi ke desa-desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Di desa-desa ini, para pelancong bisa mengenal langsung keunikan dan kekhasan dari daerah yang jadi tujuan liburan mereka. Tak hanya memanjakan wisatawan, hadirnya desa wisata juga bisa membantu mensejahterakan penduduk yang tinggal di dalamnya.

Pihak Kemenparekraf pun mengapresiasi desa-desa wisata yang dianggap mampu meningkatkan kualitas mereka dengan memberikan penghargaan. 3 Peringkat teratasnya berasal dari DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Penerima penghargaan desa wisata yang pertama adalah Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Disusul dengan Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kelurahan Kulonprogo, DIY di posisi kedua. Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah ada di posisi ketiga.

"Ini adalah acara yang pertama kalinya. Inisiatif yang sangat baik untuk mengapresiasi desa wisata untuk makin mendorong dan memotivasi mereka," ujar Wamenparekraf, Sapta Nirwandar, di acara Penghargaan Desa Wisata di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (25/9/2012).

Awalnya ada 72 desa dari 20 provinsi yang diusulkan oleh gubernur masing-masing. Setelah ditinjau lebih lanjut, terpilihlah 35 desa yang lolos penilaian. Dari 35 desa, dipilih lagi menjadi 15 desa. Akhirnya terpilihlah 10 desa yang terbaik dan jadi pemenang penghargaan.

"Dari 72 desa yang diajukan, akhirnya dipilih 10 yang terbaik," ucap Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf, Firmansyah Rahim dalam acara yang sama.

10 desa terbaik ini terdiri dari 3 desa penerima pemenang utama, 6 desa penerima penghargaan harapan dan 1 desa penerima penghargaan khusus. Pemenang utama berhak mendapatkan piala, piagam dan hadiah uang Rp 20 juta, Rp 15 juta untuk pemenang kedua dan Rp 10 juta untuk pemenang ketiga. Tujuh desa lainnya masing-masing mendapatkan Rp 7 juta.

sumber:http://travel.detik.com/read/2012/09/25/155439/2035546/1382/inilah-3-desa-wisata-terbaik-di-indonesia?vt22011381

Perayaan Pekalongan Kostum Batik Karnaval

Pekalongan Kostum Batik Karnaval

 

PEKALONGAN – Peserta kostum batik karnaval akan diskualifikasi apabila mengenakan batik printing. Karena itu merupakan salah satu ketentuan mutlak yang diterapkan panitia dalam perayaan Pekalongan Kostum Batik Karnaval, Oktober mendatang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan (Dishubparbud) Drs Doyo Budi Wibowo MM pada kesempatan work shop menjelang Pekalongan Kostum Batik Karnaval. “Jadi yang membedakan kita dengan Solo adalah penggunaan batik nonprinting. Peserta harus mengenakan kostum dengan bahan kain batik tulis atau cap,” katanya.

Pada kegiatannya dalam rangka memeriahkan Pekan Batik Nusantara 2012 itu, pihaknya sengaja memperpanjang waktu bagi masyarakat yang ingin berpatisipasi mengikuti karnaval batik. Meski telah dilakukan work shop, namun masih akan digelar lagi work shop serupa. “Ini untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk membuat kostum sebaik mungkin dengan referensi-referensi yang disampaikan pada work shop. Kemudian juga memberikan kesempatan pada masyarakat lain yang belum mendaftar, agar mendaftarkan diri di Kantor Bagian Pariwisata dan Kebudayaan Jetayu,” kata dia. Dijelaskan, saat ini pihaknya masih ingin menjaring partisipasi mesyarakat sebanyak-banyaknya untuk kegiatan tersebut. Melalui kegiatan itu, ungkapnya, diharapkan potensi batik di Kota Pekalongan menjadi ikon baik di kancah nasional maupun internasional dari Kota Batik Dunia.

Kostum dan Gerakan

Sementara Heru Prasetya, dari Rumah Karnaval Indonesia, selaku pihak yang memberikan work shop menambahkan, pada kesempatan kegiatan kali kedua di Kota pekalongan, selain kostum pihaknya juga memberikan materi mengenai koreografi. Pasalnya pada kegiatan kali kedua ini, peserta tidak hanya akan dinilai berdasarkan kostum. Mengingat mereka akan berjalan dihadapan khalayak ramai Kota Pekalongan, sambung dia, gerakan mereka harus bagus.

“Makanya, sekarang ini kami selain fokus ke pemenahan kostum peserta juga konsentrasi pada koreografinya, karena semuanya menjadi pertimbangan utama penilaian. Jadi saat jalan di tengah masyarakat mereka harus bisa menjadi tontonan menarik melalui pengenaan kain batik nonprinting,” ujar dia. (H52-68)

(SUMBER : SUARA MERDEKA, 17-09-2012)

Sambut Pekan Batik Nusantara, 3 - 7 Oktober 2012

PHRI Siap Sambut Pekan Batik Nusantara 2012

Perhimpunan Hotel dan Restoran Pekalongan menyatakan siap menyambut tamu-tamu yang akan datang pada Pekan Batik Nusantara 2012, pada tanggal 3 hingga 7 Oktober mendatang.

Bagian Marketing dan Promosi PHRI Pekalongan, David Elvanuur mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, diantaranya akan memberi kemudahan dalam menyediakan kamar bagi para tamu dan memprioritaskan hotel berbintang.

David menjelaskan, biasanya tingkat hunian hotel akan meningkat antara 20 - 50 % saat digelarnya acara, meskipun untuk tahun ini pihaknya tidak mentargetkan kenaikan tingkat hunian hotel.

David menambahkan, untuk upaya yang di lakukan untuk menarik tamu adalah menyediakan diskon -diskon. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan Pemkot untuk memasang lampion dengan ornament batik disetiap pintu masuk hotel maupun di interior hotel.

sumber:www.radiokotabatik.net

 

3 Atlet Asal Pekalongan Berjaya Menyumbang 2 emas, 4 Perak, dan 6 Perunggu di PON

Atlet Kota Pekalongan Sumbang Medali Emas PON 18 RIAU

Tiga atlet bola sodok asal Kota Peklongan yang dikirim pada perhelatan PON 18 di Provinsi Riau, berhasil menyumbang 2 emas, 4 perak, dan 6 perunggu untuk kontingen Jawa Tengah.

Kepada Radio Kota Batik, Ricsa Mangkulla, Ketua Koni Kota Pekalongan mengatakan, medali emas berhasil di raih oleh atlet bola sodok Ricky Yang.

Sebelumnya target yang diberikan bisa meraih 4 emas, meskipun hasil yang diraih kali ini tidak sesuai dengan target, namun pihaknya merasa cukup puas dengan hasilnya.

Sebelumnya, Koni Kota Pekalongan mengirimkan 3 atlet bola sodok pada perhelatan PON 18 di Provinsi Riau, ke tiga atlet tersebut adalah Ricky Yang, Yoni Rahmanto, serta Nur Sukmawati.

Koni bersama Pemkot, rencananya akan memberikan tali asih untuk para atlet yang berhasil meraih media di PON tersebut, namun KONI belum bisa menyebutkan jumlah bonusnya. 

sumber:www.radiokotabatik.net

Sektor Industri Tekstil, Dikhawatirkan PHK Massal

Kenaikan TDL Ancam Terjadinya PHK Massal

Kenaikan Tarif Dasar Listrik tahun depan sebesar 15 persen, di khawatirkan akan menyebabkan terjadinya PHK massal oleh perusahaan di Pekalongan yang bergerak di sektor industri tekstil.

Ketua Apindo Pekalongan, Rosian Anwar kepada Radio Kota Batik mengatakan, ancaman PHK massal itu dapat terjadi, jika siasat untuk menekan pengiritan penggunaan energi listrik seperti dengan cara efisiensi pemakaian dan rekayasa teknologi tidak dapat dilakukan

 

Rosian menjelaskan, perusahaan yang banyak menggunakan energi listrik adalah perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil, dengan jumlah karyawan di perusahaan itu juga mencapai angka ribuan karyawan.

Seperti diketahui, DPR telah menyetujui usulan pemerintah mengalokasikan dana subsidi untuk listrik tahun 2013 sebesar 78,63 triliun rupiah. Hitungan subsidi ini diperoleh dengan asumsi ada kenaikan tarif listrik sebesar 15 persen, terkecuali untuk kelompok pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA.

sumber:http://www.radiokotabatik.net

Penangkapan Tersangka Pengedar Ganja

Tiga Pengedar Ganja Diringkus

PEKALONGAN - Satuan Reserse dan Kriminal Polsek Tirto, Polres Pekalongan Kota berhasil meringkus tiga tersangka pengedar ganja, Kamis (20/9) siang pukul 10.30 WIB. Dari tangan tersangka, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa 2 kilogram ganja kering.

Para tersangka tersebut, masing-masing adalah Slamet Hermawan alias Madu alias Jemek (38), asal Kelurahan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara yang tinggal di Desa Karangjompo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Herman Widodo alias Dodok (29) warga Desa Karangjompo Tirto, dan Bambang Subiyanto (49), warga Jalan Gabus No 5 Tegalsari, Kota Tegal.

Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dhani Hernando mengatakan, penangkapan para tersangka bermula dari adanya informasi masyarakat. Ada laporan menyebutkan bahwa di sebuah tempat cucian motor Tanah Irigasi di daerah Pencongan, Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, ada orang yang sedang mengonsumsi ganja. "Kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Tirto menyelidiki ke lokasi dan melakukan pengembangan. Akhirnya anggota berhasil menangkap tiga tersangka dan menyita barang bukti ganja kering seberat dua kilogram," kata Kapolres, didampingi Kapolsek Tirto AKP Mandala, Pjs Kasat Narkoba AKP Herie Purwanto dan Kasubbag Humas AKP Purwanto, dalam ekspos kasus tersebut di Mapolres setempat, kemarin (20/9).

Dibeberkan, saat di lokasi penangkapan, polisi melihat seorang tersangka yakni Herman Widodo alias Dodok tengah mengisap ganja. Tersangka Dodok ini kemudian langsung diringkus, digeledah dan dimintai keterangan langsung di TKP. Berdasar keterangan Dodok, diketahui bahwa tersangka masih menyimpan satu paket ganja seberat setengah kilo yang disimpan di dalam kandang merpati yang ada di situ.

Polisi juga mendapati ada sebuah tas, yang di dalamnya berisi setengah kilo ganja, yang ternyata milik tersangka bernama Bambang S, warga Tegal Kota yang juga ada di lokasi. Sedangkan yang 1 kilo lagi, disimpan oleh tersangka bernama Slamet di dalam jok sepeda motor.

"Tersangka berikut barang bukti akhirnya dibawa ke Mapolsek Tirto, kemudian diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota guna proses penyidikan lebih lanjut," jelas Kapolres.

Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 111 juncto Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, dan minimal lima tahun penjara.

• DARI JAKARTA

Di hadapan penyidik, tersangka Slamet mengaku bahwa dua kilogram ganja yang dibungkus dalam tiga paket tersebut merupakan kiriman dari Jakarta dengan harga Rp 3 juta. Selanjutnya, ganja tersebut dibawa oleh rekannya berinisial S ke tempat kerja Slamet.

"Barang tersebut baru datang. Dikirim ke sini melalui jasa kurir," ujar Slamet, yang juga pernah dipenjara di Nusakambangan selama delapan tahun karena kasus narkoba ini.

Sedangkan seseorang berinisial S saat ini masih buron.Rencananya, ungkap Slamet, ganja tersebut akan dipakainya sendiri dan dijual kepada rekannya yang juga kemarin ikut tertangkap. "Yang setengah kilo akan dibawa Bambang ke Tegal. Setengahnya lagi milik Dodok," ujarnya.

Tersangka lainnya, Bambang, mengaku sengaja datang ke lokasi untuk mengambil 'jatah' ganja miliknya. Untuk setengah kilo ganja, katanya, ia beli seharga Rp 1,5 juta. "Rencananya nantinya akan saya bawa ke Tegal," kata Bambang. Sedangkan tersangka Dodok, mengaku sudah memakai sebagian kecil dari setengah kilo ganja miliknya. "Sebagian sudah saya hisap sendiri," katanya.

Selain menyita tiga paket ganja seberat dua kilo, polisi juga menyita satu unit sepeda motor dan tiga unit telepon selular milik tersangka. Diduga, ponsel ini digunakan para tersangka untuk memperlancar komunikasi bisnis barang haram tersebut.

• KASUS TERBESAR

Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dhani Hernando menambahkan bahwa penangkapan tiga tersangka pengedar ganja dengan barang bukti daun ganja kering seberat 2 kilo itu merupakan kasus narkoba terbesar (jenis ganja) yang berhasil diungkap jajarannya. Beberapa tahun sebelumnya, rekor barang bukti ganja yang berhasil diungkap adalah seberat 1 kilogram. "Jadi, sekarang adalah pengungkapan yang terbesar," tutur Kapolres.

Lebih lanjut AKBP Dhani menandaskan, pihaknya akan terus mendalami dugaan bahwa para tersangka yang berhasil ditangkap merupakan anggota jaringan (sindikat) peredaran narkoba antar kota. "Kota Pekalongan berada di jalur Pantura sehingga sangat strategis untuk peredaran narkoba seperti ini," tandas Kapolres. (way)
sumber:http://www.facebook.com/notes/radar-pekalongan/tiga-pengedar-ganja-diringkus/425023220878321

Audiensi Deposito APBD Sebesar Rp 105 M

DPRD Bantah Tudingan LSM Fraksi

DPRD Kabupaten Pekalongan secara tegas membantah semua tudingan dari LSM Fraksi yang melaporkan soal dugaan penyuapan deposito APBD sebesar Rp 105 miliar pada penggunaan APBD tahun 2011 yang ramai diberitakan media online karena dilaporkan ke KPK.

Bantahan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C Sumar Rosul, di sela-sela menerima audiensi koalisi LSM Kabupaten Pekalongan dan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Jawa Tengah, Senin (17/9) lalu.

Menurutnya, berkaitan soal deposito Rp 105 miliar, dewan tak menerima suap, seperti yang ramai diberitakan oleh media online beberapa waktu lalu. "Setelah muncul informasi adanya laporan ke KPK soal dugaan suap, saya langsung dihubungi wartawan dan sejumlah aktvis LSM untuk keperluan klarifikasi, saya langsung membantah tegas soal berita, bahwa tak ada suap di DPRD. Ini penting saya sampaikan untuk meluruskan informasi tersebut," tandas dia.

Sumar Rosul mengungkapkan, DPRD mengetahui adanya dana deposito Rp 105 miliar setelah dilakukan pembahasan anggaran pada Rapat Badan Anggaran DPRD. Namun, saat diketahui dana tersebut sudah didepositokan oleh eksekutif.

"Kami mengetahui dana Rp 105 miliar setelah anggaran itu didepositikan, sebelumnya kami tidak tahu," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya setuju dengan deposito tersebut yang tujuannya guna meningkatkan PAD. Tapi, lanjut dia,  asal hal tersebut dilaksanakan sesuai aturan dan mendapatkan pengawasan.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Asip Kholbihi. Menurutnya, pemanfaatan dana idle atau anggaran belum digunakan adalah kewenangan eksukutif.

Dia mengutarakan, domain kewenangan berkaitan APBD dari dewan adalah ketika Pemkab Pekalongan hendak melakukan penyertaan modal ke pihak ketiga.

"Apabila Pemkab akan menyertakan modal ke pihak ketiga maka harus melalui mekanisme di DPRD dan melalui peraturan daerah," terangnya.

Pada kesempatan itu, Asip juga mengatakan, DPRD selalu mendorong agar Pemkab kreatif mencari pendapatan lain guna meningkatkan PAD. Pasalnya, hampir 60 persen PAD Pemkab Pekalongan berasal dari retribusi yang sebagian besar adalah dari rumah sakit.

Sementara jalannya klarifikasi kasus dugaan korupsi deposito APBD sebesar Rp. 105 miliar di DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (17/9) lalu yang dilakukan oleh gabungan LSM dna GNPK Provinsi Jwa Tengah sempat diwarnai kekisruhan dari sekelompok pihak.

Kekisruhan terjadi saat perjalanan klarifikasi masih berlangsung dan sekelompok orang melontarkan kata-kata keras serta sempat menghentikan jalannya kegiatan audensi antara GNPK dan DPRD.

Namun kegiatan dapat dilanjutkan secara lancar, GNPK dapat melakukan klarifikasi dan Ketua DPRD Asip Kholbihi juga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Ketua GNPK Provinsi Jateng Basri Budi Utomo.

Meski semula, DPRD menyampaikan dana itu sudah sesuai peruntukannya, namun pada akhir-akhir kegiatan muncul jawaban bahwa DPRD tidak mengetahui dana deposito senilai Rp 105 miliar yang dilakukan oleh eksekutif pada penggunaan APBD Tahun 2011.

Ketua GNPK Jawa Tengah M Basri Budi Utomo mengutarakan, Lembaganya bersama gabungan LSM Kabupaten Pekalongan akan melanjutkan klarifikasi masalah tersebut ke eksekutif. "Besok, kami agendakan akan melakukan klarifikasi ke Pemkab atau Bupati," tegasnya.

Bantahan soal tudingan dugaan korupsi juga disampaikan Kabag Humas Setda Ali Reza yang mewakili Bupati dan Pemkab Pekalongan atas semua tudingan yang dilaporkan oleh Font Rakyat Anti Korupsi (Fraksi) ke KPK yang ramai diberitakan media online.

Menurutnya, kebijakan Pemkab Pekalongan mendepositokan dana APBD Tahun 2011 sebesar Rp 105 miliar untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Uang yang didepositokan itu dana yang tak terpakai atau mengendap (idle fund)," terangnya.

Kebijakan itu, kata dia, sudah sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 6Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.(i)
sumber:dprd-pekalongankab.go.id/berita/daerah/157-soal-suap-dprd-bantah-tudingan-lsm-fraksi.html

Program Replikasi Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Tiga Kelurahan Terima Replikasi PLPBK 

PEMKOT – Sebagai bentuk motivasi terhadap kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Pemkot Pekalongan memberikan bantuan dalam bentuk program replikasi Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), berupa dana sebesar Rp 1 M per kelurahan kepada tiga kelurahan yaitu, Yosorejo, Dekoro dan Krapyak Lor. Demikian diungkapkan Koordinator PNPM Kota Pekalongan, Sri Ratnawati kepada Radar, Kamis (13/9).

“Ketiga kelurahan tersebut masing-masing mewakili tiga kecamatan di Kota Pekalongan,” terangnya. Ketiganya mendapatkan bantuan dana untuk mengembangkan lingkungannya yang berasal dari APBD Kota Pekalongan. “Dana tersebut, akan disalurkan secara bertahap. Hingga akhir 2012, akan disalurkan Rp 175 juta untuk perencanaan, disusul Rp 150 juta untuk pemasaran. Kemudian sisanya akan diberikan tahun 2013 untuk realisasi pembangunan fisik,” Program replikasi PLPBK, merupakan program yang dibuat sendiri oleh Pemkot Pekalongan dengan mencontoh PLPBK dari pemerintah pusat, yang dikemas dalam bentuk penghargaan Neghborhood Development (ND) kepada BKM. Namun, karena diperkirakan kondisi kelurahan di Kota Pekalongan yang sudah tak masuk kategori untuk mendapatkan bantuan ND dari pusat, maka secara inisiatif Pemkot mereplikasi program tersebut dengan menggunakan dana APBD.

Sedangkan mengenai kriteria kelurahan yang berhak mendapatkan PLPBK tersebut, bahwa kriteria masih sama dengan program yang berasal dari pusat. “Kami akan lihat kinerja BKM yang paling mandiri dan berhasil, maka akan mendapatkan bantuan replikasi PLPBK. Direncanakan, program ini akan diberikan setiap tahun kepada masing-masing tiga kelurahan,” imbuh Ratna.

Menurut Ratna lagi, saat ini keadaan kelurahan di Kota Pekalongan memang diperkirakan tidak masuk kriteria pemberian ND dari pusat. Karena ada tambahan kriteria yang ditentukan yaitu angka kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan harus di atas 20 persen, selain kriteria berhasilnya BKM di Kelurahan tersebut. Sedangkan di kelurahan tersebut. Sedangkan di kelurahan di Kota Pekalongan, rata-rata memiliki angka kemiskinan sudah di bawah 20 persen. “Untuk masalah kinerja BKM, kami yakin di Kota Pekalongan ini masih banyak yang bagus, tapi untuk kriteria angka kemiskinannya yang kita perkirakan tidak ada yang memenuhi. Untuk itu, agar BKM tetap termotivasi bekerja dengan baik, Pemkot membuat replikasi ini,” bebernya. 

Pemberian bantuan replikasi PLPBK, dikatakan Ratna, hanya sebagai rangsangan agar masyarakat bisa membangun potensi ekonomi di wilayahnya. Dengan dana Rp 1 M, masyarakat dapat membangun sebuah pusat kegiatan, sedangkan untuk pengelolaan dan kelanjutannya, diserahkan penuh kepada warga tanpa diberikan bantuan kembali. (ap16)

(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 15-09-2012)

 

PNPM Mandiri Memiliki Peran Strategis

6 TAHUN BERGULIR, PNPM MPd SERAP DANA 120 MILYAR

Adanya program PNPM Mandiri Perdesaan sangat bermanfaat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. PNPM MPd memiliki peran strategis karena memiliki sasaran yang cukup luas. Di Kab. Pekalongan kegiatan PNPM mencakup 166 desa/kelurahan di 11 kecamatan. Demikian sambutan Bupati Pekalongan yang dibacakan oleh Sekda Kab. Pekalongan Ir. H. Susiyanto, MM saat membuka acara Semiloka SKPD PNPM MPd Kab. Pekalongan di aula lantai 1 Setda, Kajen (20/09/12).

Dijelaskan Susiyanto, PNPM diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan bagi warga miskin yang berada di desa. “Berdasarkan data BPS tahun 2010, kemiskinan di Kab. Pekalongan masih cukup tinggi sebesar 136.600 jiwa. Oleh karena itu dengan peran strategis PNPM, masyarakat mendapatkan fasilitas untuk mengelola secara langsung proses pembangunan, sehingga membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan”, ungkapnya.

Program PNPM yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 ini telah menyerap dana sekitar Rp.120.350.000.000,- sampai dengan tahun 2012. Dana tersebut terdiri dari APBN sebesar Rp.100.400.000.000,- dan APBD sebesar Rp.19.950.000.000,-. Tahun 2012 ini, total dana yang dialokasikan untuk 11 kecamatan sebesar Rp.21.200.000.000,-. Alokasi penggunaannya meliputi sarana prasarana dasar, pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas masyarakat dan lain-lain.

“Saya berharap mengingat besarnya nilai dan manfaatnya untuk desa, para peserta semiloka dapat menyusun perencanaan dan anggaran yang semakin terarah dan tepat sasaran. Dana yang masuk ke desa ini bermilyar-milyar, keterpaduan langkah antara para pelaku PNPM menjadi sangat penting. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kegiatan seperti dengan aspirasi kewilayahan, ADD dsb. Yang lebih penting, kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di desa harus mampu menjawab permasalahan prioritas desa”, himbau Sekda.

Sementara Panitia Penyelenggara, Kepala BPMPKB Kab. Pekalongan, Ir. Hurip Budi Riyantini menyampaikan kegiatan semiloka ini yang dihadiri sekitar 85 peserta ini bertujuan memperkuat komitmen SKPD dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat serta menyusun rencana strategis dan implementasi tindakan nyata. “Untuk optimalisasi materi, kami menghadirkan narasumber dari Propinsi Jateng Bpk. Adhi Prabowo, Drs. Wanuryo dan BPMPKB dengan materi Optimalisasi Pelaksanaan Program dan Fungsi Kelembagaan PNPM dalam Penanggulangan Kemiskinan serta Progres PNPM-MPd Kab. Pekalongan”, ujarnya. (rizka)

Sumber berita & Foto : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Layout : dinna.kominfo

438 CPNS Mendapat SK Pengangkatan Menjadi PNS

Sebanyak 438 PNS Diambil Sumpahnya oleh Bupati 

Kajen – Kamis (20/9), Bupati Pekalongan Drs.H.A.Antono, M.Si menyerahkan secara simbolis SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan mengambil sumpah/ janji PNS tahun 2012 kepada 438 CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Acara yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Para Asisten, Para Staf Ahli, dan Kepala SKPD ini dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan dan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Bupati Pekalongan, Drs.H.A.Antono, M.Si mengawali sambutannya, menyampaikan ucapan selamat kepada pegawai yang menerima SK pengangkatannya sebagai PNS. Bupati juga berharap kepada para pegawai yang pada hari itu menerima SK untuk dapat mensyukuri dan menjaga kepecayaan sebagai PNS untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

“Pegawai yang hari ini menerima SK untuk dapat bersyukur, karena pegawai merupakan sebagian kecil dari penduduk Indonesia yang mendapat kepercayaan sebagai PNS untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan harus dijaga kepercayaan tersebut serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ungkapnya,
Bupati juga meminta kepada para pegawai untuk dapat menguasai tugas pokok fungsinya sebagai PNS sesuai dengan apa yang telah diucapkan dalam sumpah/ janji PNS dan agar menghayatinya dengan baik.

“Pegawai Negeri sejak menerima SK, maka adalah pribadi yang sebagian dirinya tergadaikan. Karena sejak saat ini dituntut dengan aturan yang ada sebagai abdi negara dan sebagai cermin keteladanan, sehingga harus dapat menjadi contoh pribadi dan perilaku yang baik di lingkungan,” tandasnya.
Bupati dalam sambutannya juga meminta kepada BKD untuk menyempurnakan dalam perekrutan PNS dan mengambil langkah-langkah serta terobosan untuk meningkatkan kemampuan PNS sehingga menjadi lebih baik.
Menutup sambutannya, Bupati meminta agar pegawai dapat menyatukan pola pikirnya untuk loyalitas mengabdi terhadap negara. “Satukan pola pikir untuk mengabdi terhadap negara, sesuatu tidak akan tercapai jika kita berbeda-beda dalam pemahaman,”tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pekalongan, Bambang Tri Edi P, SH,MH, dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian, dengan tujuan diantaranya sebagai komitmen dan tanggung jawab profesi seorang PNS yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai Abdi Negara dan Abdi masyarakat.

Bambang juga menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 438 peserta, meliputi para CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dan telah lulus Diklat Prajabatan, serta memenuhi syarat lain untuk diangkat menjadi PNS sejumlah 293 orang dan Para PNS yang telah menerima SK pengangkatan sebagai PNS pada bulan Februari 2012 tetapi belum diambil Sumpah / Janji PNS sejumlah 145 orang.

Sumber berita & Foto : Bagian Humas Setda Kab. Pekalongan
Layout : Dinna kominfo