Assisten 1 Pemkot Pekalongan Slamet Prihantono menyatakan bahwa biaya pemilu kepala daerah yang terlalu mahal, dapat menjadi penyebab seorang kepala daerah melakukan korupsi.
Hal ini di katakanya dalam memberikan sambutan di acara workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada 2012 di hotel Dafam Rabu Pagi.
Menurut Slamet Prihantono, kasus ini dapat dilihat dari sejumlah kepala daerah yang tersandung masalah hukum, sehingga menimbulkan budaya yang kurang bagus dalam masyarakat seperti munculnya kasus politik uang.
Slamet menjelaskan, pihak Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI telah mengusulkan agar biaya pelaksanaan pemiluka ada batasan maksimal.Dan usulan ini dilakukan juga sebagai upaya untuk menjaring calon pemimpin yang benar-benar memiliki potensi.
Sementara itu, ketua KPU Kota Pekalongan Taufiqurrohman menjelaskan, selama ini yang menjadi sorotan, adalah biaya yang di keluarkan oleh masing-masing calon kepala daerah, karena untuk biaya penyelenggaraan pemilukada sudah ada aturan yang jelas.
Hal ini di katakanya dalam memberikan sambutan di acara workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada 2012 di hotel Dafam Rabu Pagi.
Menurut Slamet Prihantono, kasus ini dapat dilihat dari sejumlah kepala daerah yang tersandung masalah hukum, sehingga menimbulkan budaya yang kurang bagus dalam masyarakat seperti munculnya kasus politik uang.
Slamet menjelaskan, pihak Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI telah mengusulkan agar biaya pelaksanaan pemiluka ada batasan maksimal.Dan usulan ini dilakukan juga sebagai upaya untuk menjaring calon pemimpin yang benar-benar memiliki potensi.
Sementara itu, ketua KPU Kota Pekalongan Taufiqurrohman menjelaskan, selama ini yang menjadi sorotan, adalah biaya yang di keluarkan oleh masing-masing calon kepala daerah, karena untuk biaya penyelenggaraan pemilukada sudah ada aturan yang jelas.
sumber:www.radiokotabatik.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar