Pelayanan Program Jamkes Masih Diskriminasi

Pelayanan Kesehatan Masih Diskriminasi 

HOTEL NIRWANA – Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah baik pusat maupun daerah, memang sudah banyak disediakan. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemui diskriminasi dan pelayanan seadanya bagi masyarakat yang berobat melalui program tersebut. Demikian disampaikan Suryono, salah satu narasumber dalam kegiatan diskusi tematik menyoal tentang peran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Hotel Nirwana, (16/1). 

Dalam paparannya, Suryono mengawali dengan tayangan video tentang fakta-fakta pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan yang terkesan seadanya seperti warga yang harus berdesak-desakan saat mendaftar dan tidak dipisahkannya ruang perawatan bagi orang tua, anak-anak dan ibu hamil.

Padahal menurutnya, hal tersebut angat berpotensi menimbulkan penularan penyakit antar pasien. “Misalnya penularan penyakit orang tua ke anak-anak, atau ibu hamil yang sebenarnya harus dijaga benar kesehatannya. Itu menjadi salah satu bukti bahwa meskipun sudah menyediakan program jaminan kesehatan, pihak pelaksana masih diskriminai,” bebernya. Selain oleh penyelenggara, belum maksimalnya pelayanan juga bisa dikarenakan faktor ketidaktahuan, dan kurang terlibatnya masyarakat terhadap implementasinya secara langsung. Padahal menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menanyakan dan meminta pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Promosi Penyelenggara Dinkes Slamet Budianto MKes MKM menjelaskan, bahwa di Kota Pekalongan sudah ada beberapa jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin seperti jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal. Anggaran yang diperuntukkan bagi program tersebut semakin tahun juga semakin bertambah.

Pemkot Pekalongan, lanjutnya, juga telah menyediakan sarana maupun tenaga kesehatan yang berkualitas demi memberikan pelayanan maksimal. Budianto menyebutkan saat ini, ada 12 unit puskesmas, enam RS Umum, dua RS khusus, 21 klinik, tujuh rumah bersalin, dan satu unit Labkesda. Sementara untuk tenaga kesehatan, Pekalongan tercatat memiliki 424 tenaga dengan rincian 47 dokter spesialis, 89 dokter umum, 480 perawat, 140 bidan, 22 tenaga gizi, 66 teknisi medis dan jumlah sisanya tenaga yang lain. 

Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemkot dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama bagi warga tidak mampu. “Kesehatan merupakan hak fundamental warga, dimana negara bertanggung jawab menmgatur agar terpenuhi hak atas hidup sehat. Jadi semua masyarakat berhak atas kesehatan tanpa adanya pengecualian,” tegasnya. 

Sementara untuk hasil pembangunan bidang kesehatan, saat ini Pemkot tengah mengupayakan pencapaian MDG's pada 2015 mendatang dimana goals nomer 1,4,5,6 dan 7 sangat terkait erat dengan kesehatan. “Salah satu yang menjadi fokus kami adalah untuk menekan angka kematian ibu hamil,” jelasnya lagi. Diskusi tersebut dihadiri oleh beberapa kelompok masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, dan perwakilan dari oraganisasi kemahasiswaan di Kota Pekalongan. (ap16)

(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 17-01-2013)