Banyaknya persoalan ketenagakerjaan di Kota Pekalongan membuat kalangan DPRD bernisiatif untuk mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Ketua DPRD setempat Bowo Leksono kepada Radio Kota Batik mengatakan perda tersebut diantaranya akan mengatur tentang kesejahteraan buruh.
Bowo menjelaskan ada beberapa masalah yang masih menjadi ganjalan misalnya masalah THR dan UMK yang selalu menjadi polemik setiap tahun.
Proses perda saat ini sudah masuk di pansus ketenagakerjaan dan pada hari Kamis nanti DPRD akan melakukan public hearing untuk mendengarkan pendapat dari kalangan pengusaha dan buruh.
Bowo menambahkan perda ketenagakerjaan ini dibuat karena dalam undang-undang ketenagakerjaan belum mengakomodir masalah kesejahteraan pekerja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar