RI Masuk Negara Gagal karena Pemerintah Dinilai Tak Kerja Maksimal
Jakarta
Indonesia masuk dalam wilayah bahaya (in danger)
dalam indeks negara gagal yang dilakukan oleh lembaga riset nirlaba The
Fund for Peace. Hasil yang menempatkan Indonesia di posisi 63 itu
dinilai wajar.
"Memang kenyataan seperti itu. Ini pemerintahan tidak berjalan untuk mencapai kemerdekaan yang mensejahterakan rakyat dan melindungi rakyat," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (21/6/2012).
Iberamsjah menyebutkan kegagalan tersebut terlihat dalam kurangnya pemenuhan kesejahteraan rakyat dan terdapatnya banyak pengangguran, serta sektor perekonomian yang banyak dikuasi asing.
"Jangan dilawan dengan menyebut keberhasilan karena rakyat merasakan. Saya lebih cenderung menyebut kegagalan itu karena organisasi yang berada dalam negara itu kan pemerintah dan itu tanggung jawab mereka," terangnya.
Iberamsjah menyarankan agar tidak terperosok dalam tangga indeks negara gagal yang lebih jauh, maka pemerintah harus bekerja semaksimal mungkin dengan mengambil beberapa langkah seperti pada program pendidikan murah.
Khusus untuk kepala pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Iberamsjah memberi nilai buruk pada SBY. Menurutnya, SBY belum memiliki rekam jejak keberhasilan dalam memimpin negara besar.
"Kebijakan dan perhatiannya terpecah karena memperhatikan dua badan dan itu kesalahan yang paling besar. Apalagi kemelut Demokrat menyita perhatian," ujarnya.
"Memang kenyataan seperti itu. Ini pemerintahan tidak berjalan untuk mencapai kemerdekaan yang mensejahterakan rakyat dan melindungi rakyat," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (21/6/2012).
Iberamsjah menyebutkan kegagalan tersebut terlihat dalam kurangnya pemenuhan kesejahteraan rakyat dan terdapatnya banyak pengangguran, serta sektor perekonomian yang banyak dikuasi asing.
"Jangan dilawan dengan menyebut keberhasilan karena rakyat merasakan. Saya lebih cenderung menyebut kegagalan itu karena organisasi yang berada dalam negara itu kan pemerintah dan itu tanggung jawab mereka," terangnya.
Iberamsjah menyarankan agar tidak terperosok dalam tangga indeks negara gagal yang lebih jauh, maka pemerintah harus bekerja semaksimal mungkin dengan mengambil beberapa langkah seperti pada program pendidikan murah.
Khusus untuk kepala pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Iberamsjah memberi nilai buruk pada SBY. Menurutnya, SBY belum memiliki rekam jejak keberhasilan dalam memimpin negara besar.
"Kebijakan dan perhatiannya terpecah karena memperhatikan dua badan dan itu kesalahan yang paling besar. Apalagi kemelut Demokrat menyita perhatian," ujarnya.
sumber:news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar