Kuota Jamkesmas Kabupaten dan Kota Berkurang

Pengurangan Jamkesmas, Dinkes Ketiban Masalah 

PENGURANGAN kuota Jamkesmas yang terjadi di beberapa wilayah baik kota maupun kabupaten, memberikan permasalahan tersendiri bagi Dinas Kesehatan setempat. Instansi tersebut, menjadi sasaran utama komplain dari masyarakat, karena adanya pengurangan kuota maupun sasaran penerima yang tak tepat. Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Provinsi Jateng, Anung Sugihantono dalam kegiatan Rakerkesda Kota Pekalongan, (5/3). 

Menurut Anung, permasalahan tersebut dipastikan terjadi di hampir seluruh wilayah. “Meskipun mekanisme penentuan Jamkesmas sudah beberapa kali dijelaskan, tetap saja Dinas Kesehatan mendapatkan banyak komplain. Padahal dalam kasus ini, Dinkes di tingkat kota sama sekali tidak terlibat,” tuturnya.

Dikatakannya lagi, penyebab utama Dinkes menjadi sasaran adalah karena merekalah yang mendistribusikan kartu tersebut. Sehingga dalam persepsi masyarakat. Dinkes terlibat didalamnya. “Pastinya Pemkot juga telah menjelaskan terkait hal tersebut, namun tetap tidak bisa mengubah persepsi masyarakat,” imbuh Anung. Anung menjelaskan, sebenarnya proses mulai dari pendataan hingga pencetakan kartu Jamkesmas baru, seluruhnya ada di Kementerian Kesehatan. 

“Pendataan, dilakukan oleh BPS melalui program PPLS 2011. data yang didapat, kemudian diberikan kepada TNP2K untuk dijadikan Basis Data Terpadu yang digunakan sebagai acuan dari Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk Jamkesmas. TNP2K memberikan data kepada Kemenkes untuk mencetak kartunya. Setelah tercetak, baru diberikan kepada Dinkes masing – masing kota untuk didistribusikan,” beber Anung. Akibatnya, lanjut Anung, kini Dinkes setempat yang ketiban permasalahan. Sehingga, masing – masing pemerintahan harus berfikir keras mencari solusi yang terbaik bagi warganya. “Solusinya, jaminan kesehatan yang merata bisa terwujud,” pungkasnya. (ap16)

(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 07-03-2013)