Sensus pertanian secara serentak

BPS LAKSANAKAN SENSUS PERTANIAN 1-31 MEI 2013 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Pekalongan mulai tanggal 1-31 Mei 2013 mendatang akan melakukan sensus pertanian secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kab. Pekalongan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Kab. Pekalongan Unang Syaifudin Rofi’i S. Sos dalam acara Sosialisasi Sensus Pertanian (ST) 2013 di hotel Nirwana, Pekalongan (28/3/13). Subsektor pertanian yang dicakup dalam ST 2013 adalah budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan (termasuk perburuan, penangkapan atau penangkaran satwa liar dan pemungutan hasil hutan). Untuk setiap subsektor pertanian mencakup pula kegiatan usaha jasa pertanian.

Diungkapkan Unang Syaifudin, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia. “Selain itu, untuk memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak dan sebagainya. Hasil pencacahan lengkap sensus ini akan digunakan sebagai patokan (brenchmarks) untuk survei-survei di sektor pertanian”, jelasnya.

Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan Ir. H. Susiyanto, MM yang berkesempatan hadir dalam sambutannya menegaskan agar sosialisasi sensus pertanian ini untuk betul-betul dipahami oleh para peserta yang notabene stakeholders yang erat kaitannya dengan pertanian. “Hal ini untuk menjaga keakuratan data, karena data merupakan aset penting dan strategis dalam melaksanakan pembangunan. Utamanya dalam tahap perencanaan, jika data yang dihasilkan keliru maka bisa menyebabkan sasaran dan target juga keliru. Kita wajib mensukseskan karena sensus milik kita bersama, bukan hanya BPS”, ujarnya.

 Ditambahkan Susiyanto, sensus pertanian diselenggarakan tidak untuk memberatkan beban petani (pungutan pajak kekayaan/kepemilikan) namun dimaksudkan agar diperoleh potret petani Indonesia yang akurat sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan sektor pertanian yang tepat sasaran sehingga dapat terwujud kesejahteraan petani yang lebih baik. “Masyarakat harus diberi pengertian, karena seringkali sensus dikaitkan dengan pajak dan politik, sehingga mereka tidak nyaman dan tidak terbuka apabila didatangi petugas sensus.  Perlu saya tegaskan, sensus pertanian ini tidak terkait pajak dan politik. Saya mohon para camat bisa mensosialisasikan ke desa-desa”.

Sementara itu, Kasi Statistik dan Produksi Harjo Teguh I, Ssi, MM menjelaskan dalam paparannya bahwa saat ini sektor pertanian memberikan kontribusi 14,7% pada Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2011, menduduki peringkat kedua setelah sektor industri (24,3%) dan mampu menampung 36,52% dari 112,8 juta penduduk bekerja. Namun data statistik memperlihatkan rumah tangga petani gurem (penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar) Indonesia semakin meningkat. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (1993-2003) persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan mengalami peningkatan dari 10.879.111 menjadi 13.289.565.

Harjo Teguh menambahkan, sensus akan dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan responden melalui dua metode yaitu pertama, kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) dan kedua, snow ball yaitu pendataan yang dilakukan terhadap rumah tangga usaha pertanian dan rumah tangga usaha jasa pertanian berdasarkan informasi dari narasumber antara lain rumah tangga, pengurus SLS, Kapoktan, PPL, SKPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama. (rizka-aan)

Editor : nd
Sumber : Bag. Humas Setda Kab. Pekalongan

sumber