ISEI Minta Pemerintah Segera Atasi Kesenjangan Ekonomi di Daerah
YOGYAKARTA--Kongres ke-18 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di
Yogyakarta yang berakhir Kamis, menghasilkan sejumlah rekomendasi di
antaranya menyoroti kesenjangan ekonomi di beberapa daerah.
Ketua Panitia Pusat Kongres ke-18 ISEI Edy Suandi mengatakan masih
adanya kesenjangan ekonomi di beberapa daerah, menjadi salah satu
rekomendasi dari ISEI agar menjadi perhatian pemerintah untuk diatasi.
"Sebab, adanya kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah selama
ini, APBD hanya bisa diakses sekelompok orang yang cenderung merugikan
masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, kata Edy, penerapan otonomi daerah harus
dievaluasi. "Selain berdampak positif, juga ada dampak negatifnya,
karena masih ada perilaku oportunis," katanya.
Edy mengatakan dampak positifnya di antaranya dari kebijakan fiskal
mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. "Meskipun, kenyataannya
pertumbuhan itu belum merata," katanya.
Ia mengatakan ISEI merekomendasikan sekitar 30 persen APBD diatur
pusat, dan daerah menyalurkannya untuk pembangunan ekonomi, dengan
mempertimbangkan kemampuan daerah bagi kesejahteraan rakyat.
Rekomendasi lainnya, kata dia, mengenai kebijakan otonomi daerah
yang belum diikuti dengan perbaikan birokrasi di daerah. "Bagaimana
meningkatkan kapasitas ekonomi daerah untuk mengoptimalkan kinerja
sumber daya yang ada, juga penting," katanya.
Dalam kongres tersebut memilih kembali Darmin Nasution sebagai ketua
umum ISEI periode 2012-2015. "Darmin terpilih kembali karena
keberhasilannya dalam memimpin ISEI pada periode sebelumnya," katanya.
Menurut dia, sebetulnya cukup banyak kandidat, di antaranya Agus
Martowardoyo (Menteri Keuangan), Muliaman (Ketua Otoritas Jasa
Keuangan), dan Fuad Rahmani (Dirjen Pajak).
Namun, kata Edy, secara mufakat kongres ini memutuskan memilih
Darmin Nasution sebagai ketua ISEI periode mendatang, karena dinilai
masih memenuhi syarat. Kongres ke-18 ISEI di Yogyakarta berlangsung
tiga hari, yaitu 2-4 Oktober 2012.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar