Tim Khusus Relokasi Rutan Pekalongan segera dibentuk

Pemkot Baru Bentuk Tim Relokasi Rutan  

PANJANG WETAN – Meskipun sudah mendesak untuk segera dipindah, namun relokasi rutan Pekalongan yang sudah lama diusulkan, ternyata saat ini baru akan dibahas secara mendalam oleh Pemkot Pekalongan dengan membentuk tim khusus.demikian disampaikan Walikota, dr HM Basyir Ahmad usai menjadi inspektur dalam upacara HUT Pemasyarakatan yang ke 49, Sabtu (27/4). “Saat ini, kami tengah dalam tahap mempelajari soal relokasi rutan dengan pihak-pihak terkait,” ucapnya.

Setelah nanti pembahasan selesai, Pemkot akan melakukan studi banding ke daerah yang dinilai mempunyai kondisi Rutan yang baik. “Baru hasil dari semua kegiatan tersebut akan kami kirimkan ke Dirjen Kemenkumham. 

Selanjutnya, kami akan undang mereka untuk melakukan kroscek langsung ke Pekalongan,” Menurut Basyir, saat ini kondisi Rutan memang sudah terlalu penuh dan sempit. Sementara untuk melakukan rehab, pihaknya mempunyai kendala karena bangunan Rutan Pekalongan merupakan salah satu bangunan heritage. 

“Untuk itu, kami dari Pemkot lebih memilih melakukan relokasi guna menciptakan rutan yang lebih menusiawi,” bebernya.

Ditanya mengenai kondisi Lapas Pekalongan? Basyir mengaku, terkesan dengan perkembangan di Lapas. Dirinya mengaku setiap berkunjung ke Lapas selalu menemui perubahan baru. 

“Namun kami tetap berpesan agar kedepan Lapas ini tetap dapat menonjolkan pelayanan kepada masyarakat. Juga dapat mengikuti reformasi birokrasi dengan baik agar terbebas dari KKN,” pesan Walkot. Menanggapi pesan Walikota, Kepala Lapas Pekalongan, Suprapto, BcIP SH MH, mengaku bahwa HUT Pemasyarakatan akan menjadi momentum pihaknya untuk bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. 

Melihat berbagai kejadian yang menimpa beberapa Lapas di berbagai daerah akhir – akhir ini, Suprapto juga berencana akan menerapkan sistem antisipasi pencegahan secara persuasif.

“Semua warga binaan yang ada disini, bisa dibilang dalam kondisi yang kurang baik seperti putus asa dan emosi yang tinggi. 

Untuk itu, pendekatan secara kekeluargaan dapat meredam emosi yang muncul. Selain itu, kerjasama dan komunikasi dengan instansi terkait juga penting untuk dapat terus ditingkatkan,” bebernya. Selain Upacara, peringatan HUT Pemasyarakatan juga disertai dengan kegiatan anjangsana ke panti asuhan yang dilakukan Dharma Wanita dan dipimpin langsung Sri Mulyati Suprapto. 

Upacara HUT pemasyarakatan, diikuti oleh petugas Lapas dan Rutan Pekalongan, anggota Polres, Kodim, Satpol PP serta warga binaan lapas. (ap16)

(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 29-04-2013)

 

Peran PGRI terkait Tunjangan Profesi Guru

Ketua PGRI Harus Cepat Selesaikan Pembayaran TPG 

KOTA – Terlambatnya pembayaran Tunajangan Profesi Guru (TPG) bagi Guru PNS di Kota Pekalongan kembali mendapatkan perhatian. Kali ini, mantan Ketua PGRI Kota Pekalongan , Setiyadi, ikut angkat bicara. 

Dirinya berharap agar PGRI sebagai wadah pada guru dapat bergerak cepat dan teurs melakukan pengawalan hingga permasalahan tersebut tuntas. “Harapan saya agar PGRI terus mengawal dengan baik, sehingga permasalahan ini cepat selesai.,”tegasnya.

Dirinya juga mengaku telah menghubungi ketua PB PGRI, Sulistiyo, guna mengadukan permasalahan tersebut. Setiyadi memandang dari berbagai jawaban yang ada saat ini, belum memberikan kejelasan terkait nasib guru sertifikasi. 

“Belum ada kepastian dan hanya janji belaka saja. Untuk itu perlu adanya desakan terus menerus agar semuanya bisa jelas,”tuturnya lagi. Dalam posisi tersebut, menurutnya PGRI mempunyai peranan sentral. Organisasi tersebut wajib memperjuangkan secara penuh nasib para anggotanya. 

PGRI juga perlu terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi lain agar dapat bersama-sama memperjuangkan kejelasan mengenai TPG.

“Adanya keterlambatan ini, saya merasa prihatin, karena jelas hal ini akan menambah beban dan permasalahan yang selama ini sudah diraskan para guru. Seharusnya kesalahan yang menyangkut nasib banyak orang seperti ini tidak perlu terjadi. 

Guru sudah berupaya memenuhi syarat dan bekerja secara profesional, namun justru mereka seakan ditepikan,”bebernya. Sehingga, Setiyadi memaklumi jika banayak guru yang akhirnya menjerit karena masalah itu. 

Mereka yang sudah bekerja keras, namun tidak diperhatikan secara baik. “Wajar saja dan memang sudah seharusnya mereka berteriak. Mengingat, apa yang mereka dapatkan sudah disesuaikan dengan kebutuhan hidup mereka,”katanya.

Setiyadi mengaku dirinya ikut berbicara bukan unutk mencari popularitas atau ingin kembali mencalonkan diri sebagai Ketua PGRI. Namun, tindakannya tersebut semata-mata bertujuan untuk memperjuangkan dan membela nasib guru. 

“Saya yakin Pak Robi dapat bergerak cepat. Karena saat menjadi sekretaris saya dulu, dia begitu banyak melakukan inovasi dan terobosan. Makanya saya harap Pak Robi bisa memperjuangkan nasib guru di Kota Pekalongna,”pesannya.

Saat dikonfirmasi, Robby Agustiono mengaku sudah bergerak cepat atas munculnya persoalan TPG. Itu dibuktikan dengan langkah PGRI telah mendatangi Kemendikbud serta Pemkot. “Bahkan kami sudah kirim surat ke Presiden, DPR, Kemenkeu dan PGRI Pusat. 

Hasilnya belum ada. Maksudnya belum disampaikan tertulis kepada kami,”jawabnya yang kini sebagai Ketua PGRI menggantikan Setiyadi.(dur/ap16)

(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 29-04-2013)

 

Lomba Mendongeng GOPTKI Kota Pekalongan

Adu Kecakapan Mendongeng Berbahasa Jawa 

PEKALONGAN- Sebanyak 14 siswa Taman Kanak-Kanak (TK) beradu kecakapan mendongeng dalam bahsa Jawa di gedung Wanita, Kamis (25/4). Lomba ini diselenggarakan Gabungan Organisasi Penyelenggara TK Indonesia (GOPTKI) Kota Pekalongan dalam rsngks memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-56 GOPTKI. 

Sebagian peserta lomba mendongeng tanpa menggunakan alat bantu peraga, tetapi ada juga yang menggunakan alat peraga. Salah satunya Alfian Abinaya. Saat mendongeng siswa TK Masithoh 04 Kergon itu memainkan dua replika ikan ditangan kanan dan di tangan kiri seolah ikan itu tengah berkomunikasi.

 ilustrasi

Disaksikan ayah dan guru pembimbingnya, serta tim juri dan penonton, Alfian menyampaikan pesan betapa pentingnya tolong menolong antar sesama melalui dongeng yang disampaikan. Sebelum Alfian, tampil Nurul Kharina. Siswa TK Pembina ini menceritakan pengalamannya setelah berkunjung ke Museum Batik Nasional.

Dalam dongengnya, Nurul menceritakan dalam kunjungannya itu dia tidak hanya belajar membatik, tetapi juga mengetahui motif-motif batik di Indonesia. Menurut Guru pembimbingnya, Turijah, Nurul hanya berlatih selama empat hari sebelum mengikuti lomba.

Sudah Terbiasa

“Meskipun hanya berlatih selama empat hari, namun setiap hari di sekolah kami sudah terbiasa dengan kegiatan mendongeng seperti ini. Sebelum jam pelajaran, kami membiasakan siswa untuk berbagi cerita tentang apa saja yang dilakukannya. Kegiatan ini juga untuk merangsang anak agar bisa mengutarakan pendapatnya,”paparnya.

Ketua Panitia Lomba Mendongeng dalam Bahasa Jawa, Hermanu menjelaskan, beberapa aspek penilaian dalam Lomba tersebut mencakup teknik, waktu dan penampilan. Aspek teknik melipiuti tiga unsuir yaitu intonasi bahas adan ekspresi. Dijelaskan lomba diselenggarakan sebagai salah satu upaya unutk melestarikan bahasa Jawa. “Selain itu juga untuk melaksanakan pendidikan karakter anak,”terang dia.(K30-69)

(SUMBER : SUARA MERDEKA, 26-04-2013)

 

Nasib Pelaku Usaha Tempe dan Tahu, Sudah jatuh tertimpa tangga

Harga Kedelai Naik, Pelaku Usaha Pilih Kurangi Keuntungan.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah itu tepat disematkan pada pengrajin tahu dan tempe di Indonesia, termasuk di dalamnya Kota Pekalongan. Kok bisa? Saat ini, harga kedelai masih naik. Untuk harga kedelai impor yang semula Rp 5.500 naik menjadi Rp 7.300/kg. 

Sedangkan sekarang ini harga kedelai lokal Rp 7.100. Kondisi demikian akan terus naik,karena pemerintah sudah memastikan akan menaikkan harga BBM. Pastinya semua komoditas yang diangkut dengan truk akan ganti harga, menyesuaikan kenaikan BBM.

Kalau tidak ada langkah antisipasi dari pemerrintah daerah maka pengusaha tahu dsn tempe akan menutup ushanya. Dampaknya jumlah pengangguran makin membengkak. Kendati ada indikasi tuutp usaha dari sebagian industri tahu dan tempe. Ada juga yang tetap brtahan ditengah naiknya bahan baku. Salah satunya adalah Suudi, warga Kuripan Lor. 

Dia mengaku , tidak mengurangi takaran kedelai dalam tempe produksinya. Per hari, seperti biasa Suudi menggunakan 70 kg kedelai mentah. Alih-alih, dia mengalokasikan dana ekstra untuk bahan baku membuat tempe. Apalagi dia tidak mencampur adonan tempe mentahnya dengan jagung. “Mengenai seberapa besar keuntungan, saya tak bisa membocorkan. Ini raahasia perusahaan,” ujar Suudi kepada Radar.

 ilustrasi

Dia melanjutkan, strategi manajemen uang tersebut, ia lakukan supaya tidak memberatkan para pembeli. Bahkan tak jarang ada pembeli yang kehabisan stok tempe. Para pembeli tersebut biasanya tidak rutin berbelanja tempe di rumah produksi Suudi. Selama ini dia menggunakan kedelai impor, karena kualitasnya lebih bagus.

 “Kedelai lokal cepat hitam dalm waktu satu hari,”imbuh Siti Khodiroh, istri Suudi. Sebaliknya, warna kedelai impor tetap bersih, Suudi menambahkan umumnya para pedagang membeli tempe mentah untuk dipasarkan keesokan harinya. Maka dari itu sebisa mungkin dia memproduksi tempe ynag awet hingga 24 jam.

Ditempat lain, H. Sachowi seorang pedagang kedelai mentah dan bahan-bahan pembuatan tempe/tahu menyatakan, kenaikan harga kedelai sudah berlangsung selama sekitar enam bulan. Harga kedelai impor yang semula Rp. 5.500 naik menjadi Rp 7.300/kg. Sedangkan sekarang ini harga kedelai lokal Rp 7.100. “paling laris kalau hari raya, sedangkan pesanan agak kurang ketika musim libuaran sekolah,”ujar sachowi. 

Diskui Sachowi, mayoritas pembeli tempe adalah pedagang makanan di sekolah. Tak heran jika liburan sekolah juga berdampak pada psaran kedelainya. “sebelum kenaikan harga , saya memasok 5 ton kedelai per hari. Sekarang saya kurangi menjadi 4 hingga 4,5 ton perharinya,”jelas dia. Dia menambahkan , sebagian besar pedagang mengurangi takaran pembelian mereka. Misalnya, yang biasanya 50 kg menjadi 10 kg per hari.

Zahroni, pedagang tempe di Pasar Grogolan menyatakan, selama ini kenaikan harga kedelai tak berdampak serius bagi usahanya. Harga tempe yang ia jual dinilai masih wajar, yaitu antara Rp3 ribu hingga Rp 7250. Seperti dilansir, wakil menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyatakan, tingginya harga kedelai disebabkan oleh kegagalan panen di Amerika Serikat, Brazil, dan Argentina. Bertambahnya impor kedelai oleh Cina hingga 60 ton pertahun juga menjadi penyebab kenaikan harga kedelai.(*)

(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 26-04-2013)

Pekalongan Pecahkan rekor MURI ke-5.931

Pekalongan Pecahkan Rekor Peserta Senam Terbanyak

PEKALONGAN. suaramerdeka.com - Senam keluarga gembira yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Pekalongan yang diikuti 18.040 pasang ibu dan anak di Stadion Kraton, Minggu (28/4) memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI). 

Senam ini mematahkan rekor sebelumnya dengan jumlah peserta 1.416 yang diselenggarakan di Jakarta, Oktober tahun lalu. Senam keluarga gembira yang diselenggarakan di Kota Pekalongan hari itu tercatat sebagai rekor MURI ke-5.931.

“Kota Pekalongan berhasil memecahkan rekor MURI, senam dengan peserta terbanyak. Sebelumnya, kami mencatat senam dengan peserta terbanyak diikuti 1.416 (708 pasang) yang diselenggarakan Sweety Baby Diapers di Jakarta pada 27 Oktober 2012,” terang Deputi Manager MURI Ariani Siregar. 

Pemecahan rekor senam dengan peserta terbanyak melibatkan ibu dan siswa dari 199 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 74 Taman Kanak-kanak (TK) dan 24 Raudhatul Anfal (RA) se-Kota Pekalongan. Kegiatan dimulai sekitar pukul 09.00 dan dipandu empat orang instruktur. 

Wali Kota M Basyir Ahmad, Wakil Wali Kota A Alf Arslan Djunaid, Ketua DPRD M Bowo Leksono, Sekda Dwi Arie Putranto, Kepala Dindikpora Agust Marhaendayana dan Bunda PAUD Balgies Diab juga ikut senam dalam rangka memecahkan rekor MURI. Begitu juga sejumlah tamu undangan yang hadir. Antara lain Kepala Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) III Jateng Satriyo Hidayat dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ricsa Mangkula.

Setelah peserta melaksanakan senam keluarga gembira sebanyak dua kali, Ariani Siregar menyerahkan piagam penghargaan kepada Bunda PAUD sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan Balgies Diab sebagai pemrakarsa kegiatan ini. Selain itu, piagam penghargan juga diserahkan kepada Agust Marhaendayana sebagai penyelenggara, serta kepada pendukung kegiatan.

Yakni Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) dan Ikatan Guru Raudhatul Anfal (IGRA). Ketua HIMPAUDI Erna Fachrudin mewakili menerima piagam penghargaan dari MURI untuk kategori pendukung.

Wali Kota mengaku bangga dengan terselenggaranya senam keluarga gembira yang berhasil memecahkan rekor MURI hari itu. “Peserta senam ini mengalahkan penonton Persip. Biasanya, penonton di Stadion Kraton sekitar 17.000, sekarang lebih dari 18.000,” terangnya.

Ia berharap, setelah mencatatkan rekor baru di MURI, pengelolaan PAUD di Kota Pekalongan akan semakin baik. “Kami berharap, penyelenggaraan kegiatan memecahkan rekor MURI ini bersamaan dengan semakin baiknya pengelolaan PAUD. Begitu juga dengan SDM, kami harapkan juga semakin baik,” sambungnya.

( Isnawati / CN34 / JBSM )
sumber

Senam PAUD, Rekor Muri

Pekalongan, SIP Senam massal dalam rangka pemecahan rekor MURI di laksanakan pagi ini(28/4) di stadion Kraton pekalongan yang dihadiri ribuan peserta dari PAUD se-Pekalongan memadati lapangan.

Project pengganti BBM

Dukungan Demonstrative Projects 

Apa itu demonstrative Projects ?

Pengembangan dan penyusunan spesifikasi teknis dan standar industri untuk keperluan SNI peralatan konversi bahan bakar gas (konverter kit) mengacu pada syarat mutu yang terdiri dari :

1. Test material (material testing) (termasuk tools dan peralatan)
2. Kontrol keselamatan dan analisa kerusakan (safety controls and defects analysis)
3. Proyek percontohan (demonstrative projects)
4. Pelatihan (training)

Dikarenakan keberadaan SNI konverter kit LPG belum juga dikeluarkan maka hal ini harus disikapi dengan serius. Seperti kita ketahui bahwa SNI (Standar Nasional Indonesia) ada karena adanya kebutuhan pasar, inovasi dan produksi dalam negeri yang mana spesifikasi teknis dan standar industri telah disepakati bersama.

Khusus SNI yang berhubungan dengan konverter kit maka proyek percontohan (demonstrative projects) yang merupakan salah satu syarat mutu adalah suatu tindakan yang sangat penting dalam penentuan pemasangan (install) pada kendaraan. Setelah itu terdapat tindakan training dalam pemasangan pada kendaraan yang sudah masuk dalam proyek percontohan tersebut. Dari tindakan proyek percontohan tersebut maka akan lahir Sistem Informasi Kendaraan Terkonversi.

Kami menghimbau para peminat konverter kit LPG untuk ikut serta dalam program ini dengan tujuan :

1. Mendukung sepenuhnya produk dalam negeri
2. Mendukung program SNI dengan melahirkan SNI konverter kit LPG yang tidak kunjung ada.
3. Membantu program pemerintah dalam percepatan konversi bahan bakar gas (BBG)
4. Membantu rakyat dalam menyelesaikan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) tanpa adanya solusi bahan bakar alternatif
5. Mensosialisasikan konverter kit yang benar dan baik
6. Marampungkan produk dalam negeri menjadi produk unggulan dalam negeri

Kami menargetkan sebagai proyek percotohan berkisar 100 hingga 200 kendaraan yang ingin dipasangkan konverter kit menggunakan sistem sequential dan bukan konvensional (converterkit next generation). Dengan proyek percontohan ini diharapkan dapat diberikan kepada para pemangku kebijakan termasuk para pejabat di SNI untuk mempertimbangkan keberadaan SNI konverter kit LPG.

Kami memberlakukan pendaftaran, dengan harga produk sebesar Rp. 7.000.000,-. Diberlakukan pembayaran uang muka sebesar 50% sebagai Down Payment (DP). Kami akan memasangkan pada kendaraan satu bulan setengah kemudian.

Foto-foto Konverter Kit LPG Terpasang

 Jika ada yang tertarik denga bisnis silahkan lihat konsepbisnis konverter kit. Pertanyaan seputar konverter kit jika masih belum mengetahui silahkan lihat (pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai konverter KIT (FAQ, Fequently Asked Question) lihat disini

sumber

"Dosa" DPR dalam UN 2013

PBNU Sebut Dosa DPR Atas Penundaan UN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak seluruh pihak terkait ikut bertanggungjawab atas terjadinya keterlambatan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat di 11 provinsi.

Sekretaris Jenderal PBNU H. Marsudi Syuhud mengatakan, keterlambatan pelaksanaan UN adalah tanggung jawab bersama, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana, percetakan sebagai rekanan pengadaan, maupun kalangan DPR yang menjadi pengawas dan pemberi persetujuan anggaran.

Marsudi pun mengungkap, DPR 'berdosa' karena menunda pengesahan anggaran pengadaan soal UN. "Tidak bisa kalau hanya percetakan dan Kementerian Pendidikan saja yang disalahkan. DPR juga harus ikut bertanggung jawab," tegas Marsudi di Jakarta, Selasa (16/4).

Marsudi menambahkan, informasi yang diperoleh pihaknya menyebut persetujuan pencairan anggaran pengadaan soal UN baru dikeluarkan oleh DPR tanggal 20 Maret 2013, atau 25 hari jelang UN dilaksanakan.

Atas dasar ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sepatutnya disalahkan atas keterlambatan menyerahkan master soal ke rekanan untuk digandakan, mengingat kontrak kerjasama tidak dapat dibuat sebelum anggaran disetujui oleh DPR.

 "Pertanyaannya kenapa DPR baru menyetujui anggaran pada tanggal dua puluh Maret? Itu soal yang mengerjakan manusia, ada batasan kemampuan yang mustahil untuk memenuhi kebutuhan se Indonesia bisa selesai dalam dua puluh lima hari," tandas Marsudi.

sumber

 

Anugerah "KPI Award 2013"

Wow, Pelaut Indonesia Terbesar Ketiga di Dunia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyebutkan bahwa jumlah pelaut Indonesia yang bekerja pada kapal berbendera asing, terbesar ketiga di dunia setelah Filipina dan India.

Saat menerima anugerah "KPI Award 2013 dari Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) di Jakarta, Jumat, Kepala BNP2TKI menyatakan pelaut Indonesia memiliki potensi untuk mengungguli para pelaut dari Filipina dan India.

"Apalagi nenek moyang kita dikenal sebagai pelaut ulung," katanya.

Ia menegaskan, pelaut yang menemukan benua Australia bukan James Cook tetapi pelaut-pelaut dari Indonesia yang telah ratusan tahun sebelumnya telah menjelajahi ke benua itu, termasuk ke tempat-tempat lain.

 

Ia berharap pelaut Indonesia semakin berjaya.

 

Saat ini ada sekitar 250 ribu pelaut Indonesia yang bekerja di berbagai kapal berbendera asing dan sekitar 35 ribu merupakan anggota KPI.

 

Sementara itu Presiden KPI Hanafi Rustandi mengatakan, anugerah itu diberikan kepada Kepala BNP2TKI atas jasanya menerobos kebuntuan pengaturan para pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing.

 

Ia menyebutkan, Kepala BNP2TKI telah mengeluarkan peraturan yang dapat menjawab keinginan dunia internasional dalam memberlakukan peraturan bagi para pelaut yang bekerja di kapal berbendera asing.

sumber

 

Nikah Massal, Trend Baru

Nikah Massal tidak selalu dari kalangan Pasangan Kumpul Kebo 

Paninggaran Pekalongan,- NIKAH MASSAL, trend baru bagi para peduli sosial untuk mengangkat martabat pasangan suami isteri yang belum memiliki akta nikah, sehingga pasangan tersebut mendapat legal formal dari Pemerintah dalam hal ini KUA, sekaligus menafikan kesan negatif bagi mereka sebagai pasangan kumpul kebo.

Padahal, pasangan suami isteri yang mengikuti nikah massal tidak selalu dari kalangan pasangan kumpul kebo. 

Peserta nikah massal menurut status hubungannya dapat dikatagorikan minimal tiga golongan. Pertama, pasangan suami isteri yang telah melakukan hubungan dan hidup bersama sebagai suami isteri dengan ikatan nikah yang sah menurut agama namun tidak tercatat di KUA sehingga mereka tidak memiliki akta nikah. Kedua, sepasang suami isteri yang baru hendak melakukan nikah, yang sebelumnya memang tidak melakukan hubungan atau hidup bersama sebagai suami isteri. Dan ketiga, pasangan kumpul kebo. Artinya, pasangan suami isteri tersebut telah melakukan hubungan dan hidup bersama sebagai layaknya suami isteri tanpa ada ikatan nikah yang sah. 

Kegiatan sosial nikah massal seperti ini juga akan diselenggarakan oleh IKD, Ikatan Keluarga Dewan Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 pada Selasa, tgl. 30 April 2013 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, dengan jumlah peserta 49 pasang yang berasal dari wilayah se-Kab. Pekalongan, termasuk 9 pasang dari Kec. Paninggaran.

Ka. KUA Kecamatan Paninggaran, M. Agus Salim mengatakan, dalam menghadapi pelaksanaan nikah massal tersebut KUA kami telah menerima dan memeriksa berkas pendaftaran nikah sesuai dengan jumlah peserta nikah massal dari Kec. Paninggaran yaitu 9 pasangan. Insyaallah hari sudah selesai. 

Lebih lanjut, mengatakan pelaksan nikah massal seperti strategis sebagai sosialisasi UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fikih munakahat karena tidak setiap masyarakat mengetahuinya tentang hal ini, seIain bentuk kegiatan kepedulian sosial. Oleh sebab itu, ini saran kepada para Panitia Pelaksana nikah massal di manapun berada, seyogyanya panitia melibatkan KUA atau penghulu sejak awal dalam rapat panitia. Sehingga Panitia mengetahui tentang prosudur nikah di KUA, dia berharap.
sumber

 

Info Beasiswa

Program BUTIK CIMB Niaga Batch 2 siap dimulai

Program BUTIK CIMB Niaga merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha kecil menengah yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Program Beasiswa ini bertujuan untuk mengembangkan dan mendidik insan yang berkarakter pemberani dan berjiwa entrepreneur, namun terkendala masalah biaya kuliah dan pengembangan usaha.

Untuk itu proses e-registation Program BUTIK CIMB Niaga Batch 2 akan dimulai pada tanggal 2 Mei-2 Agustus 2013 (periode: 3 bulan).  Beasiswa tersebut mencakup beasiswa pendidikan, beasiswa biaya hidup, kuliah umum wirausaha dan bantuan modal usaha. Dan untuk melakukan pendaftaran, silakan lihat disini

Bisnis penginapan di Pekalongan kian ramai

The Sidji Hotel Dibangun

SUGIH WARAS – Menambah persaingan bisnis penginapan di Pekalongan, The Sidji Hotel resmi dibangun di Jalan Dr Cipto. Bertempat di lahan seluas kurang lebih 2.000 meter persegi, hotel berbintang tiga tersebut akan dilengkapi berbagai sarana pendukung untuk kemudahan destinasi wisata di Pekalongan. 

Diungkapkan Direktur PT Gold Hoteliers, Andrew Nugroho yang memiliki hotel tersebut, bahwa dibangunnya The Sidji Hotel karena pihaknya melihat banyak peluang yang cukup besar.

“Pariwisata di kota ini semakin hari semakin meningkat, sehingga banyak tamu dari luar kota yang datang. Unutk itu kami bangun hotel ini dengan semangat untuk turut membangun kota ini agar lebih maju dan bisa dijadikan tujuan wisatawan,” ucapnya kepada Radar usai peletakan batu pertama pembangunan hotel, Kamis (25/4).

Pihaknya menambahkan, bahwa hotelnya diberi nama The Sidji yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya satu. Dengan harapan bisa menjadi hotel nomor satu di Pekalongan.

“Apalagi hotel kami sangat dekat dengan pusat kota. Sehingga memudahkan akses ke berbagai tempat wisata dan banyak hal lainnya,” tegas putra dari Yenny Setia Widjaja.

Diungkapkan pula, konsep hotel yang didirikan tersebut perpaduan dari bangunan kuno dan modern. Karena tempat hotel tersebut dibangun masih terdapat rumah kuno peninggalan keluarga besarnya. Rumah tersebut merupakan rumah dari nenek moyangnya yang berdiri lebih dari 4 generasi. Bahkan menurut Pemerintah Kota dan ditegaskan oleh Walikota, agar jangan sampai dibongkar. Kalau perlu dipertahankan keasliannya. Karena sudah merupakan heritage yang patut dilestarikan.

“Rumah ini banyak mmeberi kenangan bagi keluarga saya, termasuk saat saya masih kecil juga sering bermain-main di tempat ini. Setelah konsultasi dengan pemkot dan keluarga besar, sepakat bangunan kuno ini tidak kami bongkar. Malah kami jadikan cagar budaya seorisinil mungkin,” tegas pria yang bermukim di Jakarta tersebut.

Hotel The Sidji terdiri dari 6 lantai dengan berbagai fasilitas lengkap bintang 3, sepert kolam renang, spa, restoran, hall, function hall. Ditargetkan pembangunan selesai pada tahun ini dan akan segera soft opening pada ahir Oktober 2013. (Lutfi Hanafi)

sumber

Daftar Calon Pilgub Jateng 2013

Profil Pasangan Calon di Pilihan Gubernur Jawa Tengah 2013

Tak kenal maka tak sayang, maka saya mencoba mengumpulkan beberapa referensi terkait dengan profil beberapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut.

 

PASANGAN BISA (Bibit-Sudijono)

Bibit Waluyo, merupakan calon incumbent. Mantan Panglima Kodam Jaya, dan Panglima Kostrad. Pangkat terakhirnya sebelum pensiun adalah Letnan Jenderal TNI AD. Bibit adalah Gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013, yang berduet Rustriningsih sebagai wakilnya.
Sementara itu Sudijono Sastroatmodjo adalah Profesor Ilmu Hukum dari Universitas Negeri Semarang. Saat ini masih menjabat sebagai Rektor di Universitas tersebut yang diemban sejak tahun 2006 lalu. Sebagai informasi, ternyata Prof. Sudijono ini juga merupakan alumni dari Universitas Kristen Satya Wacana, tepatnya alumni Magister Studi Pembangunan. Kemudian gelar Doktornya diambil dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

PASANGAN GARUDA (Ganjar-Heru)

Siapa yang tidak kenal dengan Bung Ganjar Pranowo. Salah satu politikus muda PDIP yang sering muncul di layar televisi. Pria kelahiran Karanganyar ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sudah dua periode menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan sejak tahun 2004 sampai sekarang.
Sedangkan Heru Sudjatmoko adalah Bupati Purbalingga periode 2010-2015. Beberapa jabatan pernah diemban sebelumnya adalah Wakil Bupati Purbalingga (2005-2010) dan Sekda Purbalingga (1998-2005).

PASANGAN Hadi Prabowo-Don Murdono

Hadi Prabowo adalah Sekda Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2008 yang lalu. Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro ini pernah mengembang beberapa jabatan sebelumnya yaitu Asisten IV Sekda (2005-2008) dan Kepala Biro Keuangan Setda (2000-2005). Sedangkan Don Murdono adalah Bupati Sumedang dua periode (2003-2008 dan 2008-2013). Pria ini adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Siapa pilihan Anda? Biar hati nurani yang menentukan...
Selamat memilih! 

sumber

Awas Jajanan Berbahaya

Anak Sekolah Dikepung Jajanan Berbahaya 

PEKALONGAN- Jajanan mengandung bahan-bahan berbahaya yang mengepung lingkungan sekolah belum bisa diatasi. Dari tahun ke tahun, masih ditemukan jajanan yang dijual di lingkungan sekolah yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Guru dan orang tua perlu memberikan pengertian dan pengetahuan kepada anak-anak mengenai dampak negatif yang timbul apabila membeli jajanan yang mengandung bahan berbahaya tersebut.

Hal itu disampaikan beberapa narasumber pada Sosialisasi Guru Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD/SMP/SMA negeri dan swasta se Kota Pekalongan di ruang Jetayu Setda , Rabu (24/4). Kegiatan tersebut diselenggarakan bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Pekalongan. Kepala Bidang (Kabid) Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto menjelaskan, dari pemerikasaan jajanan anak sekolah yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2012 menunjukkan, 3,41 persen jajanan mengandung zat pewarna, 4,74 persen mengandung formalin.

“Kami mengambil 424 sampel jajanan yang dijual di 174 SD/MI,” terangnya. Dari 178 jajanan yang di indikasi mengandung zat pewarna atau rhodamin B, setelah diperiksa, enam diantaranya positif mengandung zat pewarna. Selain itu, dari 232 jajanan yang diindikasi mengandung boraks, sebelas diantaranya positif mengandung boraks dan 17 jajanan positif mengandung formalin, dari 287 sampel jajanan yang diperiksa.

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga mengambil sampel jajanan dari empat pasar tradisional yakni Pasar Banjarsari, Pasar Grogolan, Pasar Podosugih, dan Pasar degayu, serta 12 tempat produksi jajanan tersebut. “Hasilnya, hampir separuh makanan yang kami periksa positif mengandung boraks dan formalin,”sambungnya.

Surat Peringatan

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan terus berupaya menekan keberadaan jajanan berbahaya yang mengepung anak sekolah. Antara lain memberikan surat peringatan kepada pedagang yang menjual jajanan yang dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya.

Selain itu melakukan sosialisasi bahan pengganti yang aman atau yang memenuhi syarat untuk makanan dan minuman. Sementara bagi produsen yang jajanan produksinya positif mengandung zat berbahaya, pihaknya bekerjasama dengan satuan Polisi Pamong Praja menyita produk yang mengandung bahan b erbahaya untuk dimusnahkan. 

Sementara itu, Kabid Pembinaan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Danny setiawan menjelaskan, makanan yang mengandung bahan berbahaya berakibat buruk bagi kesehatan. “Mengonsumsi makanan yang mengandung rhodamin B dalam waktu yang lama dapat menyebabkan radang kulit, alergi dan gangguan fungsi hati atau kanker hati,”jelasnya.

Untuk melindungi anak sekolah dari gempuran jajanan yang mengandung bahan berbahaya, ia menyarankan setiap sekolah mempunyai kantin untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan. Guru akan mengawasi jajanan yang dijual di Kantin, kebersihan kantin serta memberikan pelatihan bagi petugas kantin. Di samping itu, orang tua di imbau memberikan pengertian dan pengetahuan kepada anak mengenai dampak negatif yang timbul apabila membeli jajanan yang mengandung zat berbahaya. (K30-69)

(SUMBER : SUARA MERDEKA, 25-04-2013)

 

Pelanggaran Hak Asasi guru, Sertifikasi Terlambat

Sertifikasi Terlambat, Hak Asasi Guru Dilanggar

KOTA- Terlambatnya pembayaran sertifikasi bagi guru di Kota Pekalongan, kini menjadi sorotan banyak pihak. Setelah pendapat ketua PGRI yang menyebut pemerintah pusat tidak profesional, kali ini Dewan Pendidikan ikut bersuara. Dewan Pendidikan Kota Pekalongan, H Welas Waluto BA malah menganggap kesalahan yang dilakukan pemerintah pusat sebagai pelanggaran Hak Asasi guru. “Jelas ini merupakan pelanggaran hak asasi guru yang tercantum dalam pasal 39, UU tentang guru,” tegasnya.

Apa yang terjadi saat ini, dikatakan Welas sebagai sebuah keteledoran yang menambah keprihatinan, dan kepedihan bagi guru. Untuk itu, jika muncul gejolak atau keresahan di kalangan pengajar tersebut, dirinya menilai hal tersebut sudah wajar. “Keresahan jelas tidak dapat dihindari, maklum jika banyak guru yang akhirnya menjerit, karena hal ini berkaitan dengan hajat orang banyak,” imbuhnya lagi. Menurut Welas, kesalahan seperti ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat meremehkan guru. Sehingga dengan kejadian ini, pemerintah bisa dianggap sudah tidak bisa menuntut guru bekerja secara profesional. Karena mereka juga tidak memperhatikan pemenuhan hak yang sudah seharusnya diberikan secara tepat bagi para guru.

 

Dirinya berpendapat, masalah ini wajib segera diatasi jika tidak ingin timbul berbagai masalah lain. Welas memberikan apresiasi terhadap upaya dari Dinas Pendidikan Pemkot Pekalongan yang langsung bergerak cepat untuk melakukan komunikasi dengan cepat. “Tapi harapan saya, agar seterusnya masalah ini tetap dikawal. Jangan sampai mengawal pada permukaannya saja tapi berkelanjutan agar keputtusannya jelas,”pesannya.

Sementara mengenai janji yang sudah dilontarkan Kemenkeu terkait revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berisi keputusan realisasi alokasi tunjangan profesi, dirinya menilai bahwa hal itu sulit dilakukan. Mengingat APBN yang sudah diundangkan, tidak dapat dirubah seenaknya apalagi oleh seorang menteri.

“Untuk merubahnya harus dilakukan oleh presiden, itu juga harus melalui persetujuan dari DPR. Jadi menurut saya hal itu cukup sulit terealisasi. Sehingga satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mencari dana talangan yang bisa terlebih dahulu meng-cover dana tunjangan guru. Pertanyaannya, ada tidak yang bisa?,” pungkas Welas.(ap16)

(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 25-04-2013)

 

Penyusunan masterplan kawasan minapolitan selesai 2014

Pemkot Pekalongan Susun Masterplan Minapolitan

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan tahun ini akan menyusun masterplan kawasan minapolitan. Penyusunan masterplan kawasan minapolitan tersebut menyerap anggaran sebesar Rp 10 miliar.

"Pembuatan masterplan kawasan minapolitan menghabiskan anggaran yang sangat besar, mencapai 10 miliar," terang Wali Kota Pekalongan M Basyir Ahmad, Jumat (26/4).

ilustrasi: pantai slamaran

 Menurut dia, anggaran yang diperlukan untuk menyusun masterplan kawasan minapolitan berasal dari dua sumber. Yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan masterplan kawasan minapolitan itu, lanjut dia, akan rampung pada 2014. 

Setelah itu, pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung kawasan minapolitan dalam skala besar akan dimulai pada 2015. Di antaranya reklamasi pantai sepanjang Kota Pekalongan, mulai pantai Kelurahan Degayu hingga pantai Kelurahan Bandengan sejauh 2 kilometer ke utara.

Wali Kota mengatakan, reklamasi pantai Kota Pekalongan akan menelan anggaran mencapai Rp 200 miliar. "Tahap pertama reklamasi akan dimulai dari pantai Pasir Kencana sejauh 100 meter. Harapan kami, pada 2019, reklamasi sepanjang pantai di Kota Pekalongan akan selesai," sambungnya.

( Isnawati / CN31 / JBSM ) 
sumber

Penertiban Lokasi parkir dikawasan Alun-alun

Tak Segera Bayar Tunggakan

PEKALONGAN- Pengelola parkir Kota Pekalongan yang masih menunggak setoran uang parkir kepada Pemkot Pekalongan terancam dijatuhi tindak pidana ringan (tipiring). Hal itu akan diberlakukan jika pengelola parkir tetap mengabaikan tiga kali surat peringatan. 

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan (Dishubparbud) Kota Pekalongan Masrus SE, ditemui di sela-sela penertiban parkir oleh tim gabungan di kawasan Alun-alun Kota Pekalongan, Selasa (24/4).

ilustrasi alun-alun kota Pekalongan

“Lokasi parkir dikawasan Alun-alun ini saja sejak januari -Maret 2013 sudah ada tunggakan sekitar Rp 6 juta. Sementara ini, bagi pengelola parkir yang belum melunasi membuat surat pernyataan. 

Jika sudah tiga kali peringatan tetap diindahkan, maka akan dikenakan tipiring,”terang Masrur, kepada Suara Merdeka. Pihaknya menjelaskan, selama ini hanya dilakukan pembinaan dengan memberikan teguran. Pada saatnya nanti, lanjut dia, tindakan tegas tersebut akan dilakukan.

Kabid Lalu Lintas Dishubparbud I.L Hariadi SH menambahkan, penertiban parkir ini dilakukan agar semua parkir bisa tertib. Baik bagi juru parkir maupun bagi pengendara motor itu sendiri. “bagi yang melanggar, masih diberlakukan pembinaan,”ujar Hariadi. 

Pihaknya berharap, dengan dilakukannya penertiban tersebut, para juru parkir maupun pengendara bisa lebih tertib. Dalam penertiban kemarin, tim gabungan terdiri dari Dishubparbud, Satuan Lalu Lintas Polres, Polisi Militer, dan Satpol PP. Tim masih menemukan kendaraan yang melanggar, diparkir tidak pada tempat yang semestinya. (H63-49)

(SUMBER : SUARA MERDEKA, 24-04-2013)