10 Daerah di Jawa Tengah tersangkut kasus DAK Pendidikan

10 Daerah Tersangkut Kasus DAK Pendidikan 

PEKALONGAN – Sebanyak 10 Daerah di Jawa Tengah tersangkut kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dan sudah masuk ke kejaksaan. Bahkan beberapa kepada dinas telah memenuhi panggilan kejaksaan karena diduga terlibat atau hanya sebagai saksi. Hal itu diungkap oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Drs Kartono MPd ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pendidikan se-Jawa Tengah di Hotel Nirwana Pekalongan, kemarin.

Menurut dia, sekarang ini sebanyak 10 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Jateng, bahkan empat Kabupaten/Kota telah memenuhi panggilan kejaksaan. Adapun dua lainnya oleh kejaksaan telah dipersiapkan untuk dipanggil. “Saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur karena tidak bisa hadir memenuhi undangan Dewan Pendidikan Kota Pekalongan pada acara Rakor se-Jawa Tengah ini. Dan kepala dinas juga sedang menjadi saksi kasus DAK di daerah, sehingga saya yang mewakili untuk menyampaikan sambutan Pak Gubernur,” katanya.

 Ilustrasi: siswa-siswi aktif kegiatan

Dikatakan, Dewan Pendidikan memiliki peranan penting dalam kemajuan dunia pendidikan karena memiliki fungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. “Tugasnya menghimpun, menganalisis, memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, terhadap munculnya kritik dan saran dari masyarakat,” tandas dia. Kendati demikian, Kartono menegaskan, Kota Pekalongan tidak termasuk dalam 10 daerah yang tersangkut kasus DAK pendidikan.

“Kalau Kota Pekalongan tidak ada dalam daftar 10 itu, jadi Pekalongan merupakan yang bagus,” tegasnya. Wakil Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jateng, Dr Tukiman Taruno Sayogo menambahkan, pekerjaan dari dewan pendidikan mirip cerita gembala yang berteriak – teriak ada harimau, setelah banyak orang datang, ternyata tidak ada apa – apa.

Mutu Pelayanan

“Ini seperti pekerjaan Dewan Pendidikan, ketika harus meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan berteriak – teriak tanpa ada faktanya itu sama seperti cerita gembala dan tidak akan mendapatkan kepercayaan,” ungkap Tukiman. Lebih lanjut Walikota Pekalongan HM Basyir Ahmad menyebutkan, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan adalah karena pada setiap hal kegiatan pendidikan menjadi prioritas utama, sehingga dapat dilaksanakan secara baik.

“Pendidikan itu nomor satu, kalau pintar Insya Allah sehat dan tidak miskin. Kemudian pendidikan yang begitu rumit sulit berdiri begitu saja, harus ada partner yang mengawal dalam hal pelayanan. Maka, kalau mau baik, pelayanan juga harus baik,” terang Walikota. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Pekalongan, Suryano SH MHum menjelaskan, kegiatan rakor tersebut kali pertama digelar di daerah, sebelumnya hanya digelar di Semarang. (H52-69)

(SUMBER : SUARA MERDEKA, 13-04-2013)