Pramono: UN ditunda cermin ketidaksiapan Kemendikbud
Jakarta (ANTARA
News) - Ditundanya Ujian Nasional (UN) tingkat SMA mencerminkan
ketidaksiapan dari pemerintah untuk mempersiapkan anak bangsa, kata
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.
"Ini cerminan dari bagaimana kita mempersiapkan anak bangsa kita, terutama kepada anak didik kita yang mungkin secara tidak kita sadari ini membuat dampak psikologis yang cukup berat bagi anak didik," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, Pramono meminta penundaan UN di 11 provinsi harus ada yang bertanggung jawab. "Dalm hal ini harus ada yang bertanggungjwab, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh. Tidak bisa kemudian ini seakan-akan tidak ada apa-apa. Ini kan pasti ada yang salah," kata dia.
Ditambahkannya, UN bukan barang baru dan sering terjadi polemik 3-4 tahun terakhir.
"Ini cerminan dari bagaimana kita mempersiapkan anak bangsa kita, terutama kepada anak didik kita yang mungkin secara tidak kita sadari ini membuat dampak psikologis yang cukup berat bagi anak didik," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, Pramono meminta penundaan UN di 11 provinsi harus ada yang bertanggung jawab. "Dalm hal ini harus ada yang bertanggungjwab, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh. Tidak bisa kemudian ini seakan-akan tidak ada apa-apa. Ini kan pasti ada yang salah," kata dia.
Ditambahkannya, UN bukan barang baru dan sering terjadi polemik 3-4 tahun terakhir.
"Dengan penundaan ini semakin menunjukkan ketidaksiapan, ketidaksungguhan sebuah kementerian yang secara konstitusi memberikan 20 persen untuk budget-nya. Ini sangat disesalkan," kata Pramono.
Ia menyebutkan, seharusnya UN ditangani secara nasional. "Saya kira tidak ada alasan untuk itu. Kita tidak mempersiapkan anak didik bangsa untuk kedepannya menjadi seorang pemimpin bangsa. Ini persoalannya lebih serius daripada sekadar boxnya belum masuk, atau apa pun lah. Ini menunjukan manajamen yang buruk dari Kemendikbud," kata dia.
Atas penundaan UN itu, ia meminta Presiden SBY untuk mengevaluasi M Nuh. "Ya jelas dong. Kalau ini tidak rutin secara tahunan, mungkin orang bisa memberikan maaf. Kalau alasannya remeh-temeh, tak masuk akal pikiran sehat saya," pungkas dia.
(Zul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar