Proyek Gedung RSUD Dihentikan
Diduga Tak Sesuai Spesifikasi
KAJEN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen akhirnya memutuskan untuk menghentikan proyek pembangunan tiga gedung.
Penghentian tiga paket gedung yang menggunakan dana ratusan juta
rupiah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi Tahun
2013 tidak memenuhi spesifikasi.
Kondisi tersebut (bangunan tak spek, red), ditemukan oleh pengawas dari DPU Kabupaten Pekalongan dan pihak rumah sakit setempat.
Mendapati temuan tersebut, Selasa (21/5), berbagai pihak langsung
rapat mendadak. Pada saat itu juga disepakati pembangunan tiga gedung
dihentikan selama empat hari. Pengawas pun telah memanggil kontraktor
untuk dilakukan evaluasi.
“Kami memang mengundang kontraktor untuk mengevaluasi pekerjaannya,
ini dilakukan karena kami menemukan beberapa kesalahan dalam pengerjaan
pembangunan gedung-gedung tersebut,” kata Kasubag Umum RSUD Kajen yang
juga salah satu panitia proyek, Edi Sritono.
Dijelaskan, ketiga proyek yakni pembangunan gedung loundry, tempat
parkir dan kamar mayat. Kegiatan tersebut telah dimulai pada 23 April
2013. Dan pada Sabtu (18/5) mulai dihentikan karena ditemukan adanya
kesalahan pembangunan yang tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja).
“Empat hari lalu dihentikan, namun untuk lebih jelasnya penghentian
ini biar Direktur RSUD saja yang menjelaskannya, saya takut salah,”
katanya.
Sementara salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut CV
Gemilang Jaya, Tomy dari Kedungwuni, ketika dikonfirmasi membenarkan
penghentian proyek tersebut. Namun dia membantah, penghentian tersebut
gara-gara ditemukan banyaknya pengerjaan proyek yang tidak memenuhi
speksifikasi.
Sementara Kasi Pembangunan pada DPU, Sumarsono, menjelaskan,
penghentian proyek ini untuk dikaji ulang saja dan dievaluasi. Untuk
pengerjaan proyek biasa saja, kalau akan dilanjut atau tidak itu
tergantung pihak Direktur RSUD.
Sedangkan Muhammad Fajari dari LSM Front Penegak Keadilan Masyarakat
mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pembangunan gedung
tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya praktik
korupsi.
Sebab, situasi seperti saat ini sangat sulit hanya
mempercayakan pengawasan pada inspektorat setempat. Pemerintah harus
menyediakan pengawasan berlapis dalam tahapan pembangunan gedung.
Pembangunan gedung itu rawan dikorupsi. Kontraktor bisa saja bermain
dengan menggunakan bahan bangunan yang kualitasnya dibawah spesifikasi
yang dibutuhkan. Akibatnya, struktur bangunan lemah, tidak tahan lama
dan rentan menghadapi cuaca ekstrem.
Berdasarkan pengamatan di lokasi, ditemukan beberapa bahan bangunan
yang memang tidak memenuhi speksifikasi, seperti pasir yang dicampur
dengan tanah satu dibanding satu, besi cor atau kolom yang ukurannya
lebih kecil dari ketentuan, pondasi yang menggunakan batu utuh serta
cor pondasi yang menggunakan batu kerikil. (jun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar