Komitmen penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan Perlu Melibatkan Seluruh Stakeholder 

KAJEN - Kemiskinan merupakan masalah krusial yang semakin lama akan semakin kompleks apabila tidak ditangani secara serius. Untuk itu, perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Demikian sambutan Bupati Pekalongan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Ir. H. Susiyanto, MM dalam acara Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di aula lantai 1 Setda Kajen (8/5/13).

Sekda melanjutkan Pemkab berkomitmen untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Komitmen ini tidak hanya sebatas statement belaka, namun disertai langkah-langkah nyata yang strategis. “Komitmen penanggulangan ini selaras dengan visi Bupati Pekalongan yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, bermartabat dengan berdasarkan kearifan lokal”, ujarnya.

 

Berdasarkan data 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 164.300, tahun 2009 sebesar 151.630, tahun 2010 sebesar 136.619 dan tahun 2011 sebesar 125.941 jiwa atau 16,06%. “Terakhir pada tahun 2012 telah turun menjadi 14,39%”, jelas Sekda.

 

Ditambahkan Susiyanto, Pemkab telah memetakan prioritas penanggulangan kemiskinan dimana terdapat 2 kecamatan dengan prioritas 1 (tinggi) yaitu Kandangserang dan Paninggaran. 14 kecamatan dengan prioritas sedang dan 3 kecamatan dengan prioritas rendah yaitu Talun, Wiradesa dan Wonokerto. “Pemkab juga berupaya untuk selalu memverifikasi penduduk miskin di wilayah sehingga diketahui data penduduk miskin by name dan by address. Upaya lain dengan menerapkan pendekatan 3 klaster yaitu klaster 1 berupa bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, klaster 2 berupa penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat serta klaster 3 berupa penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro”.

Sementara Kepala Biro Bina Sosial Setda Propinsi Jateng yang diwakili oleh Kabag. PMPK dan KB Binsos Propinsi Jateng Dra. Nur Chayati, Msi dalam sambutannya menyampaikan angka kemiskinan di Jateng masih cukup tinggi yaitu 14,98%, masih diatas rata-rata angka kemiskinan nasional yang 11%. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dan sinergitas dari semua daerah se-Jateng dalam mewujudkan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

“Penanggulangan kemiskinan ini merupakan tanggung jawab bersama karena apabila tidak tertangani dengan baik akan berdampak sangat luas. Setiap daerah perlu memiliki Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk mempertegas komitmen akan konsensus bersama dalam mewujudkan masyarakat Propinsi Jateng yang lebih sejahtera. Diharapkan para peserta dapat memberikan masukan, solusi yang bermanfaat untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan secara signifikan”, tuturnya.

Data kemiskinan per September 2012, terdapat sekitar 4.244.206 Rumah Tangga (RT) atau 14,98% se-Jateng. Dari jumlah tersebut terbagi RT Sangat Miskin 521.186, RT Miskin 674.182, RT Hampir Miskin 1.155.102 serta RT Rentan Miskin Lainnya 1.893.736. “Beberapa permasalahan terkait penanggulangan kemiskinan antara lain belum optimalnya, akses layanan dasar untuk masyarakat miskin, kurang tepatnya sasaran penerima program perlindungan sosial, masih banyaknya penduduk miskin pedesaan yang rendah produktivitas, tingginya alih fungsi lahan pertanian tanpa persiapan SDM serta terjadinya bencana alam” jelas Nur Chayati.

Dalam koordinasi dan fasilitasi tersebut menghadirkan para narasumber yang berkompeten. Antara lain Dinsos Provinsi Jateng yang mengambil tema “Upaya Pemprov Jateng Melalui Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dalam rangka Implementasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”. Narasumber kedua yakni Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan tema “Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Jawa Tengah dalam rangka Perwujudan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Narasumber ketiga yaitu DPD Ikatan Pekerja Sosial Indonesia (IPSI) Jawa Tengah yang mengambil tema “Membangun Komitmen dan Kemitraan guna Peningkatan Kepedulian Dunia Usaha dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Jawa Tengah”. Dan narasumber lainnya adalah Nurdiyanto dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Semarang, yang mengambil tema “Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Perwujudkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah”. (rizka/her)

Sumber : Bag. Humas Setda Kab. Pekalongan
Editor    : Nd. Kominfo
sumber