Mayoritas responden survei ini anggap DPR tak aspiratif
Jakarta (ANTARA
News) - Menurut hasil survei Indonesia Network Election Survei (Ines),
anggota DPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 tidak berperan dalam
merumuskan aspirasi rakyat dalam bentuk kebijakan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat.
Menurut Ines, 42,1 responden menilai DPR tidak berperan dalam merumuskan aspirasi masyarakat, sedangkan 34,5 persen responden menilai DPR berperan.
"Sisanya, sebanyak 23,4 persen menilai anggota DPR RI kurang berperan dalam merumuskan aspirasi masyarakat," kata Direktur Data Ines, Sutisna, mengutip hasil survei lembaganya di Jakarta, Kamis,
Hasil survei ini juga menyebutkan, 65 persen responden tidak merasakan peran DPR dalam menghasilkan undang-undang (UU).
"Hampir 65,5 persen masyarakat tidak merasakan peran DPR dalam menghasilkan produk undang-undang atau pun pembelaan berpihak pada kesejahteraan masyarakat," kata Sutisna.
Responden juga menilai UU yang dibuat DPR belum sesuai dengan keinginan sebagian besar masyarakat, sebaliknya dinilai lebih menguntungkan segelintir orang.
"Sebagai contoh, sampai dengan hari ini banyak UU yang dihasilkan lebih pro asing," jelasnya.
Sampling frame survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih pada pemilu 2014, terdiri dari 8.280 responden di 33 provinsi dengan margin of eror sekitar 1,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilaksanakan pada 16 - 30 Agustus 2013, sedangkan metode pengumpulan data dengan tatap muka langsung menggunakan kuisioner.
sumber
Menurut Ines, 42,1 responden menilai DPR tidak berperan dalam merumuskan aspirasi masyarakat, sedangkan 34,5 persen responden menilai DPR berperan.
"Sisanya, sebanyak 23,4 persen menilai anggota DPR RI kurang berperan dalam merumuskan aspirasi masyarakat," kata Direktur Data Ines, Sutisna, mengutip hasil survei lembaganya di Jakarta, Kamis,
Hasil survei ini juga menyebutkan, 65 persen responden tidak merasakan peran DPR dalam menghasilkan undang-undang (UU).
"Hampir 65,5 persen masyarakat tidak merasakan peran DPR dalam menghasilkan produk undang-undang atau pun pembelaan berpihak pada kesejahteraan masyarakat," kata Sutisna.
Responden juga menilai UU yang dibuat DPR belum sesuai dengan keinginan sebagian besar masyarakat, sebaliknya dinilai lebih menguntungkan segelintir orang.
"Sebagai contoh, sampai dengan hari ini banyak UU yang dihasilkan lebih pro asing," jelasnya.
Sampling frame survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih pada pemilu 2014, terdiri dari 8.280 responden di 33 provinsi dengan margin of eror sekitar 1,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilaksanakan pada 16 - 30 Agustus 2013, sedangkan metode pengumpulan data dengan tatap muka langsung menggunakan kuisioner.
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar