Penambahan BLSM tidak boleh gunakan APBN
Makassar (ANTARA
News) - Penambahan data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM) tidak boleh mengunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta
Rajasa.
"Ada pemberitaan beberapa wali kota menambah masyarakatnya yang tidak ter-cover BLSM, padahal tidak bisa menambah dari 15,5 juta kepala keluarga. Itu ditambah, tetapi tidak boleh mengunakan APBN, karena itu sudah ditetapkan bersama DPR," ujarnya.
Hatta mengemukakan, dari sejumlah pengaduan yang dicek dan dikordinasikan terjadi kehilangan data dan beberapa kendala, seperti pendataan ada warga meninggal masih terdata, serta ada pula masyarakat mampu mendapat BLSM.
"Walaupun saya akui, mungkin belum menyeluruh, tapi perbaikan itu akan ada," kata Hatta, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN).
Saat ditanyai wartawan mengenai kuota bahan bakar minyak (BBM) 2014 akan melonjak, ia pun mengemukakan, hal itu belum dibicarakan, tetapi kuota BBM selama 2013 sudah ditetapkan 48 juta kilo liter.
"Kita harapkan sebetulnya penyalagunaan harus di-cut, diberantas dan diperbaiki. Caranya apa? Caranya adalah agar masyarakat tidak terbebani, SPBU-nya diperbanyak," ujarnya.
Hatta menambahkan, "Kalau SPBU-nya sedikit, maka masyarakat di daerah pinggiran membeli secara eceran, dan itu mahal. Inilah yang memberatkan. Jadi, pemerintah sekarang telah mendesain insentif untuk membangun SPBU." (*)
"Ada pemberitaan beberapa wali kota menambah masyarakatnya yang tidak ter-cover BLSM, padahal tidak bisa menambah dari 15,5 juta kepala keluarga. Itu ditambah, tetapi tidak boleh mengunakan APBN, karena itu sudah ditetapkan bersama DPR," ujarnya.
Hatta mengemukakan, dari sejumlah pengaduan yang dicek dan dikordinasikan terjadi kehilangan data dan beberapa kendala, seperti pendataan ada warga meninggal masih terdata, serta ada pula masyarakat mampu mendapat BLSM.
"Walaupun saya akui, mungkin belum menyeluruh, tapi perbaikan itu akan ada," kata Hatta, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN).
Saat ditanyai wartawan mengenai kuota bahan bakar minyak (BBM) 2014 akan melonjak, ia pun mengemukakan, hal itu belum dibicarakan, tetapi kuota BBM selama 2013 sudah ditetapkan 48 juta kilo liter.
"Kita harapkan sebetulnya penyalagunaan harus di-cut, diberantas dan diperbaiki. Caranya apa? Caranya adalah agar masyarakat tidak terbebani, SPBU-nya diperbanyak," ujarnya.
Hatta menambahkan, "Kalau SPBU-nya sedikit, maka masyarakat di daerah pinggiran membeli secara eceran, dan itu mahal. Inilah yang memberatkan. Jadi, pemerintah sekarang telah mendesain insentif untuk membangun SPBU." (*)
Editor: Priyambodo RH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar