Penurunan angka pengangguran di Indonesia 5,5 - 5,8 Persen

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin  Iskandar menargetkan penurunan angka pengangguran  di Indonesia hingga mencapai kisaran 5,5- S, 8 persen pada akhir tahun 2013.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran  per Februari  2013 adalah  7,17 juta orang (5,92 persen)  dari jumlah angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 121,2 juta orang.

 Perkiraan tingkat pengangguran di level 5,5 persen – 5,8  persen pada tahun 2013 cukup realitas dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,8 persen - 7,2 persen di mana setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lebih dari 350.000 kesempatan kerja. 

 “Pemerintah terus  berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru baik di bidang formal maupun informal. Salah satu  solusi untuk menekan angka pengangguran  adalah dengan menggelar Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP)  di seluruh Indonesia,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat ( 28/6). 

 Muhaimin mengatakan, Pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan pekerjaan baik formal maupun informal serta upaya penciptaan lapangan kerja (Job Creation) yang dipadukan dengan  program aksi pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

 Salah satu kebijakan  lainnya yang diambil adalah menyelenggarakan Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) di berbagai daerah di Indonesia dalam  upaya menurunkan angka pengangguran menjadi 5,1 persen pada tahun 2014.

 “Meskipun kondisi ketenagakerjaan di Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun, namun upaya untuk membuka lapangankerja baru dan mengurangi angka pengangguran terus dilakukan secara intensif,” ujar Muhaimin Iskandar.

Menurut Menakertrans, pemerintah optimistis dapat menurunkan angka pengangguran secara bertahap. Namun diperlukan suatu komitmen yang diimplementasikan dalam bentuk usaha yang serius dari seluruh kalangan yakni instansi pemerintah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi pengangguran yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

 "Salah satunya adalah dengan meningkatkan SDM dengan membangun kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing guna perluasan kesempatan kerja. Yang lebih utama lagi bagimana kita dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan pada pencari kerja tendidik," katanya.

Muhaimin mengatakan terbatasnya kesempatan kerja baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja menjadi salah satu penyebab masalah tingginya tingkat pengangguran di negeri ini. “Di sisi lain,  di sektor formal, penciptaan lapangan kerja baru membutuhkan kehadiran investor untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya produktivitas kerja. Oleh karena itu, hubungan industrial yang kondusif dan harmonis menjadi syarat agar investor tertarik dan membuka investasi baru,” papar Muhaimin.

  Upaya lainnya yang dilakukan adalah melaksanakan program padat karya, pengembangan wirausaha  produktif dan memperbanyak pelaksanaan bursa kerja (job fair)oleh pemerintah dan swasta.

“Yang dibutuhkan adalah upaya meningkatkan kualitas SDM dengan membangun kompetensi (skill, knowledge, attitude) tenaga kerja yang memiliki daya saing guna perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha mandiri ,” kata Muhaimin.

Menakertrans menegaskan, pemerintah mendukung dan mengembangkan program kewirausahaan khususnya kaum muda dengan mendayagunakan sumber daya yang ada, memfasilitasi permodalan, promosi serta mendukung usaha yang berkelanjutan.

 Strategi lainnya  yang akan dilakukan  Kemenakertrans adalah dengan memberikan kesempatan bagi kalangan lulusan SMA, SMK dan sarjana untuk magang di dunia usaha dan industri. "Ke depan jangan ada lagi lulusan pendidikan dan sarjana yang menganggur, caranya adalah dengan memberi kesempatan magang di dunia usaha di dalam negeri maupun luar negeri ," kata Muhaimin.

Menakertrans menilai, pemagangan merupakan langkah konkret dalam pelaksanaan konsep link and match, yakni memastikan dunia pendidikan dan pelatihan selaras dengan kebutuhan dunia usaha, serta memastikan lulusan pendidikan terserap di pasar kerja.

sumber