BPBD – Lingkungan Hidup Siap Digabung
PEKALONGAN –
Pemerintah Kota Pekalongan berencana menggabungkan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) dengan Kantor Lingkungan Hidup. Sebab, penanganan
bencana alam erat kaitannya dengan kondisi lingkungan hidup wilayah
bersangkutan. Walikota Pekalongan HM Basyir Akhmad dalam acara coffe
morning di rumah dinas Walikota, kemarin mengatakan, berbagai bencana
alam yang terjadi di seluruh daerah, seperti banjir, rob, angin
kencang, tsunami, dan lainnya berkaitan erat dengan lingkungan
sekitarnya. Jika penggabungan tersebut terealiasasi, maka akan menjadi
Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.
“Hingga
kini Kota Pekalongan merupakan satu dari beberapa kota di Jawa Tengah
yang belum memiliki BPBD. Selama ini, penanggulangan bencana alam di
wilayah Kota Pekalongan ditangani oleh Satpol PP stempat. Hal tersebut
sesuai dengan Peraturan Walikota mengenai penanggulangan bencana,”
katanya. Pemerintah provinsi sudah beberapa kali meminta agar pemkot
segera membentuk BPBD. Namun, hingga sekarang enam kota di Jawa Tengah,
yakni Salatiga, Pekalongan, Surakarta, Magelang, Semarang, dan Tegal,
belum memiliki BPBD karena terkendala anggaran.
“Dengan
menggabungkan BPBD dengan Kantor Lingkungan Hidup, maka akan
mengakomodasi du aturan perundangan yang menyangkut tentang penanganan
bencana dan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga akan memberdayakan
semua komponen masyarakat untuk turut menangani bencana alam di wilayah
Kota Pekalongan,” tandasnya.
Kesiapan – Kesiapan
Kepala
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Pekalongan, Budiyanto
mengatakan, selain pemerintah setempat, keberadaan Kampung Siaga
Bencana (KSB) di Kota Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan
dan kesiagaan masyarakat saat menghadapi bencana. KSB Kota Pekalongan
yang terbentuk dan diresmikan pada November 2012 lalu, merupakan bentuk
keterlibatan masyarakat untuk sadar bencana dan melakukan upaya
penyelamatan. Antara lain mengetahui cara penyelamatan para korban,
menyiapkan lokasi evakuasi, pengadaan logistik, serta mendirikan dapur
umum.
“KSB
ini dibuat untuk mempersiapkan masyarakat agar tidak panik dan
kebingungan jika terjadi suatu bencana, dan masyarakat memahami apa
yang harus dilakukan,” paparnya. Kota Pekalongan dipilih sebagai KSB
karena letak geografisnya berada di pesisir pantai dan rawan bencana,
terutama bencana rob. Sekitar tujuh kilometer kawasan pesisir Kota
Pekalongan merupakan wilayah langganan rob. (mni/06)
(SUMBER : HARIAN PEKALONGAN, 06-02-2013)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar