Pengamat: KLB Demokrat Seperti Sinetron Indonesia
JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengamat politik dari
Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi menuturkan, Kongres Luar Biasa
(KLB) Partai Demokrat di Sanur, Bali ibarat sebuah sinetron layar kaca
Indonesia. Menurutnya, akhir dari KLB itu sudah bisa ditebak dengan
mudah, di mana akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono secara aklamasi
sebagai ketua umum.
"Dengan bersedianya SBY menjadi ketua umum di saat itu pulalah Demokrat melakukan harakiri politik. Apalagi, Ibas yang dianggap banyak kalangan tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas sebagai politisi masih didapuk sebagai Sekjen,” ungkapnya, Senin (1/4).
Meski SBY turun tangan akan melakukan perbaikan terkait merosotnya elektabilitas PD namun, belum tentu akan berhasil. “Saya haqul yakin, elektabilitas Demokrat akan merosot jauh. Anas yang semula dilihat publik sebagai pesakitan, kini bisa dimaknai lain. Tuduhan permaian politik Sengkuni yang dilontarkan Anas, bisa jadi dianggap betul oleh publik," tegasnya.
Di menambahkan, ada baiknya SBY segera mundur dari ketua umum begitu daftar Caleg Demokrat untuk Pemilu 2014 diserahkan ke Komisi Pemilihan Umun (KPU) seperti diisyaratkan perundang-undangan. “Di jelang masa akhir kepemimpinannya sebagai presiden, SBY sebaiknya memberi tauladan dan pencerah bagi demokrasi yang sehat,” tandasnya.
"Dengan bersedianya SBY menjadi ketua umum di saat itu pulalah Demokrat melakukan harakiri politik. Apalagi, Ibas yang dianggap banyak kalangan tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas sebagai politisi masih didapuk sebagai Sekjen,” ungkapnya, Senin (1/4).
Meski SBY turun tangan akan melakukan perbaikan terkait merosotnya elektabilitas PD namun, belum tentu akan berhasil. “Saya haqul yakin, elektabilitas Demokrat akan merosot jauh. Anas yang semula dilihat publik sebagai pesakitan, kini bisa dimaknai lain. Tuduhan permaian politik Sengkuni yang dilontarkan Anas, bisa jadi dianggap betul oleh publik," tegasnya.
Di menambahkan, ada baiknya SBY segera mundur dari ketua umum begitu daftar Caleg Demokrat untuk Pemilu 2014 diserahkan ke Komisi Pemilihan Umun (KPU) seperti diisyaratkan perundang-undangan. “Di jelang masa akhir kepemimpinannya sebagai presiden, SBY sebaiknya memberi tauladan dan pencerah bagi demokrasi yang sehat,” tandasnya.
(
OKZ / CN26 )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar