Masyarakat Diminta Awasi Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik
Jelang lebaran, jutaan masyarakat akan melakukan mudik. Masyarakat yang
melakukan mudik diminta mengawasi penggunaan kendaraan dinas yang
dipakai untuk pulang kampung.
"Para aparatur negara maupun daerah yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadinya, seperti untuk mudik, jelas tidak menghiraukan rasa keadilan dan kepatutan. Jika mudik, seharusnya gunakan miliknya sendiri, bukan memanfaatkan fasilitas negara," ujar Koordinator Advokasi Fitra, Maulana lewat rilis kepada detikcom, Minggu (4/8/2013).
Menurut Maulana, penggunaan kendaraan dinas untuk mudik adalah tindakan yang tidak etis
dan tidak patut. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas tidak sesuai dengan peruntukan diadakannya kendaraan dinas tersebut.
"Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi," ucapnya.
Pejabat negara dinilai hendak ingin ambil untung dengan menggunakan kendaraan dinas. Kendaraan dinas seharusnya bukan untuk dipamerkan di kampung halaman.
"Menuntut DPR RI seharusnya tidak hanya diam menyaksikan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan, DPR RI harus angkat bicara dan memanggil mitra kerjanya yang tidak konsisten mengelola aset kendaraan dinas," jelasnya.
"Para aparatur negara maupun daerah yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadinya, seperti untuk mudik, jelas tidak menghiraukan rasa keadilan dan kepatutan. Jika mudik, seharusnya gunakan miliknya sendiri, bukan memanfaatkan fasilitas negara," ujar Koordinator Advokasi Fitra, Maulana lewat rilis kepada detikcom, Minggu (4/8/2013).
Menurut Maulana, penggunaan kendaraan dinas untuk mudik adalah tindakan yang tidak etis
dan tidak patut. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas tidak sesuai dengan peruntukan diadakannya kendaraan dinas tersebut.
"Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi," ucapnya.
Pejabat negara dinilai hendak ingin ambil untung dengan menggunakan kendaraan dinas. Kendaraan dinas seharusnya bukan untuk dipamerkan di kampung halaman.
"Menuntut DPR RI seharusnya tidak hanya diam menyaksikan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan, DPR RI harus angkat bicara dan memanggil mitra kerjanya yang tidak konsisten mengelola aset kendaraan dinas," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar