Pemkot Tambah Dana Hibah untuk Atasi Kemiskinan

APBD 2015 Diprioritaskan untuk Atasi Kemiskinan

PEKALONGAN – Pemkot Pekalongan akan menambah dana hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi Rp 50 miliar pada APBD Kota Pekalongan tahun anggaran 2015. Kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.

“Kemiskinan harus diberantas. Dana hibah yang sebelumnya Rp 40 miliar, nanti akan ditambah menjadi Rp 50 miliar agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Walikota M Basyir Ahmad pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun anggaran 2015 di Ruang Amarta Setda (24/3)

Ia mengatakan, ada beberapa isu yang menjadi fokus program Pemkot Pekalongan pada 2015, yakni pemberantasan kemiskinan, meingkatkan mutu pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. “Untuk mencegah dan meminimalisir banjir, kami akan membangun drainase sekunder di Sungai Meduri dan Sungai Bremi,” imbuh Basyir.

Dukungan Pendanaan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Sri Ruminingsih memaparkan, beberapa upaya penanggulangan kemiskinan di antaranya penguatan dan pemantapan peran kelembagaan masyarakat sebagai pelaku pemberdayaan. Selain itu, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan optimalisasi dukungan pendanaan dan fasilitasi teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, pembanguna infrastruktur akan diprioritaskan untuk penanggulangan bajir dan rob, peningkatan sarana dan prasarana jalan, pengelolaan persampahan, pengelolaan penerangan jalan umum dan revitalisasi pasar. Di bidang kesehatan, lanjut dia, anggaran akan dialokasikan untuk penyediaan akses layanan kesehatan dasar, baik di puskesmas maupun rujukan.

Selain itu optimalisasi anggaran dukungan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Musrenbang dihadiri lurah dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Pekalongan. Di samping itu sejumlah perwakilan dari Komunitas dan organisasi di Kota Pekalongan, seperti Muslimat NU dan Forum Anak Kota Pekalongan. (K30-74)

(SUMBER : SUARA MERDEKA, 26-03-2014)