Keluhan terkait Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Tak Layak, Penerima BLSM akan Diganti 

KOTA – Banyaknya keluhan terkait Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang tak tepat sasaran, membuat Pemkot segera mengevaluasi penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM tersebut. Setelah pembagian tahap pertama selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap keluhan dan masukan dari warga. Dari data tersebut, nantinya Pemkot akan memberikan usulan ke pusat untuk mengganti Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dinilai tidak layak menerima.

“Terkait jumlah penerima BLSM, memang tidak bisa ditambah kembali. Sehingga kami akan mengupayakan untuk mengusulkan pergantian penerima. Setelah pembagian BLSM tahap pertama ini, kami akan mengevaluasi dengan melihat masukan masyarakat. Kemudian akan kami ajukan sebagai perubahan penerima BLSM di Kota Pekalongan,” tutur Walikota Pekalongan, dr HM Basyir Ahmad yang ditemui usai mengisi acara coffe morning, Rabu (3/6).

Untuk itu, Pemkot meminta kerja sama dari masyarakat agar ikut memberikan masukan terkait RTS yang dinilai sudah tidak layak. Walikota menegaskan, jika nanti ditemui warga yang sudah masuk dalam kategori mampu tapi tetap menerima, pihaknya akan langsung meng-cut bantuan untuk warga yang bersangkutan. Kemudian, bantuan tersebut dialihkan dan diprioritaskan bagi warga miskin yang sudah terdata, namun tak kebagian BLSM. “Akan segera kami lakukan. Kami menunggu pembagian tahap pertama ini selesai. Lalu segera mengirimkan surat usulan ke pemerintah pusat tentang perubahan RTS penerima BLSM,” imbuh Walkot lagi.

Terkait data penerima BLSM, Walikota mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, seluruh data yang masuk merupakan keputusan pemerintah pusat. Selain berupaya untuk mengusulkan pergantian bagi warga yang dinilai sudah tidak layak. Pemkot akan meberikan pendampingan kepada warga miskin berupa fasilitasi penjualan sembako murah. Langkah tersebut dikatakannya juga dapat membantu warga pasca kenaikan harga BBM dan menjelang masuknya bulan puasa.

Dalam kesempatan tersebut, Walkot yang diusung Partai Golkar itu mengaku tidak menyetujui program pemberian BLSM tersebut. Namun, karena program itu merupakan kebijakan dari pusat, mau tidak mau Pemkot tetap harus menjalankannya. “Saya pada dasarnya tidak setuju dengan program ini, namun sebagai pemerintah daerah kami tetap harus menjalankannya. Untuk itu, Pemkot sudah memiliki beberapa rencana langkah dan program yang akan dilakukan untuk mengantisipasi serta mengatasi permasalahan yang timbul,” tutupnya. (nul)

(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 04-07-2013)