Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Masyarakat, Heru Lelono, menyatakan, pernyataan Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, yang intinya mempersilakan Presiden Susilo Yudhoyono memecat tiga menteri dari PKS, cukup membingungkan.

"Apakah mereka lupa, nama ketiga menteri tersebut PKS sendiri yang mengusulkan? Sedangkan sebagai presiden, SBY tidak pernah membedakan atau mempermasalahkan lagi dari mana dan partai apa seorang menteri berasal," kata Lelono, di Jakarta, Senin.

Bahkan, seluruh anggota kabinet diperlakukan SBY sebagai satu tim. "Karena memang setelah duduk di kabinet, tidak boleh lagi anggota kabinet tersebut hanya bekerja untuk kelompoknya, apalagi partainya, kecuali untuk seluruh rakyat," katanya. 

Jauh lebih beretika dan berpolitik benar, sambungnya, apabila ketiga menteri tersebut sudah tidak dianggap sejalan dengan garis partai, maka logikanya partai itu yang memecatnya dari keanggotaan partai. 

"Sekali lagi, keberadaan mereka di kabinet karena diusulkan partai yang bersangkutan. Kalau dikatakan hal tersebut tidak ada dalam perjanjian, rasanya memang tidak perlu. Karena hal ini masalah berpolitik dan etika," kata dia. 

"Mungkin PKS bisa lebih jelas dan lebih ksatria dalam memperlakukan ketiga menteri ini. Perkara mereka akan dipecat atau tidak dari kabinet, itu urusan presiden, tidak perlu diminta," kata Lelono. 

Terkait masalah BBM, dirinya semakin sepakat dengan pernyataan berbagai pihak yang mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM berkaitan dengan membengkaknya anggaran subsidi ini sudah terkotori apapun berbau serba politik. 

"Akibatnya hal yang lebih besar terabaikan. Ini memang pilihan kebijakan yang sulit dan tidak populer, namun menjadi semakin rumit kalau rasionalitas cara berpikir semakin ditinggalkan," kata Lelono. 

(zul)