Pembangunan Infrastruktur, Kompensasi dari Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera meluncurkan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan (P4) Infrastruktur senilai Rp 6 triliun. Program tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin akibat perubahan besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

 ”PU ditugasi untuk bangun infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM,” terang Menteri PU Djoko Kirmanto kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (5/6).

Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, anggaran P4 Infrastruktur tersebut berasal dari penghematan atau pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga yang dihimpun Pemerintah. Kementerian PU yang pada awalnya ditargetkan pemotongan sebesar Rp 6,1 triliun pada akhirnya melalui Rapat Kerja dengan Komisi V DPR-RI dikenakan pemotongan senilai Rp 3,8 triliun.

Djoko Kirmanto menjelaskan program P4 Infrastruktur Kementerian PU terbagi menjadi tiga jenis, yaitu P4 Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA), P4 Infrastruktur Permukiman (P4-IP) dan P4 Sistem Penyedian Air Minum (P4-SPAM). Ketiga P4 tersebut masing-masing mendapatkan alokasi senilai Rp2 triliun.

”Intinya semua program ini akan dibangun dengan tenaga masyarakat sendiri atau pemberdayaan masyarakat dan bersifat labor intensif,” sebutnya.

Salah satu program kompensasi dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap rakyat miskin adalah pengembangan infrastruktur perdesaan, selain pendidikan, kesehatan dan beras miskin. 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjelaskan, dana kompensasi BBM diutamakan pada jalan desa, air bersih dan juga irigasi desa. Program ini dilatarbelakangi juga oleh meningkatnya beban masyarakat termasuk masyarakat miskin di perdesaan, dan belum memadainya infrastruktur perdesaan sehingga produktivitas masyarakat masih rendah. 

“Program kompensasi ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin di perdesaan dalam memenuhi kebutuhan transportasi, irigasi, dan air minum serta infrastruktur perdesaan lainnya sebagai akibat dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Penyediaan infrastruktur perdesaan dalam program tersebut dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat,” kata Djoko Kirmanto.

Luar Jawa

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, P4-ISDA akan membangun penyediaan air baku dan embung di daerah rawan air pada 93 kabupaten/kota. Selain itu program ini juga memperbaiki irigasi kecil pada 4.000 desa serta Perlindungan permukiman nelayan miskin.

Sementara P4-SPAM akan menyediakan infrastruktur air minum antara lain pada 318 desa nelayan, 250 desa, 35 ibukota kecamatan serta 341 kawasan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan P4-IP akan dikerjakan 5.500 desa dan 1.800 kelurahan kumuh. 

Kriteria kelurahan penerima program P4 diantaranya memiliki tingkat kemiskinan diatas 40 persen. Sedangkan untuk skala desa, yang dipilih ialah desa dengan tingkat kemiskinan diatas 50 persen dan belum termasuk dalam Program Penyediaan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) reguler tahun 2013.

 

 ”Proporsi kasarnya 30 persen dilakukan di Jawa dan 70 persennya di kawasan luar Jawa,” terang Menteri PU.

Penerima manfaat dari pelaksanaan P4 ini mencapai lebih dari 36 juta jiwa. Djoko Kirmanto menjelaskan untuk program P4-IP dan P4-SPAM akan dinikmati oleh 30 juta jiwa dan P4-ISDA akan dirasakan manfaatnya oleh 6 juta orang.

”Selain menerima manfaat ada juga penerima upah kerja untuk yang Sumber Daya Air sekitar 0,5 juta orang sedangkan yang lainnya harus dihitung terlebih dahulu namun kira-kira 1,9 juta jiwa,” lanjut Djoko Kirmanto.

Terkait program kompensasi BBM ini, menurut Menteri PU, dana yang akan dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur desa ini sebesar Rp 3,342 triliun. 

(Kementerian PU/WID/ES)